Bakul menyan

Sambil mengikuti kasus persadap-sadapan ini, saya mendengarkan persidangan Ishfah Abidal Aziz (dikenal dengan Gus Alex) yang digelar kemarin lusa, 2 November 2026. Kaget saya. Saya kira tuduhan yang dialamatkan kepada Gus Yaqut dan Gus Alex (keduanya terdakwa kasus korupsi haji) benar-benar faktual dan bisa dibuktikan di persidangan. Ternyata meleset jauh. Barangkali kalian tidak mengikuti, jadi saya ingin menyampaikan jalannya persidangan Gus Alex itu, saat advokatnya berdebat dengan ahli BPK. Karena dari audit forensik BPK inilah KPK akhirnya menetapkan Gus Yaqut dan Gus Alex sebagai tersangka, sampai sekarang disidang. Soalnya, media massa kebanyakan hanya mengutip klaim BPK yang memberatkan terdakwa. Saat klaim itu dikonfrontasi oleh advokat, Gus Yaqut, dan Gus Alex sendiri, jarang ada yang menulis. Padahal harusnya cover both sides, kan? Bagi yang belum tahu, keduanya dijerat dengan pasal korupsi, yaitu memperkaya diri, orang lain, dan korporasi dengan melawan hukum sehingga merugikan keuangan negara (cek gambar-1). Tapi kali ini yang mau saya bahas dua hal saja: memperkaya diri Gus Yaqut dan memperkaya orang lain, yaitu Gus Alex. Soal memperkaya korporasi dan apakah kebijakannya melawan hukum sehingga merugikan keuangan negara, itu masih diperdebatkan di sidang. Para ahli masih diundang satu per satu (dan belum khatam). Jadi gini… Di dalam berkas dakwaan, jelas tertulis Gus Yaqut memperkaya diri atas "penerimaan" fee percepatan penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2023 sejumlah USD271.500. Dakwaan juga menyebut fee itu "dibagikan" oleh perantara bernama Rizky Fisa Abadi, dan nama Gus Yaqut ada di urutan pertama. Sementara Gus Alex disebut sebagai "orang lain" yang diperkaya sejumlah USD5.233.800 dan Rp330 juta. Rinciannya ditulis sebagai "penerimaan" fee percepatan dari beberapa orang. Salah satunya Budi Darmawan, sejumlah USD2.390.800 (cek gambar-2). Di perkaranya sendiri, Gus Alex didakwa memperkaya diri Rp93,42 miliar. Kata kuncinya di sini: "penerimaan". Nah, setelah ngobrol dengan advokat dan beberapa kolega di firma hukum, kata "menerima", ”diperoleh, dan "penerimaan" itu ada syaratnya. Kalau di mantiq, definisinya harus jami' dan mani' (mencakup semua yang masuk, dan menolak semua yang tidak masuk). Apa syaratnya? Uangnya harus benar-benar masuk ke dalam kuasa si penerima, sehingga ia bisa memakai, menyimpan, atau menyuruh orang lain membelanjakannya. Kalau lewat perantara, perantaranya harus bekerja untuk dia dan uangnya berakhir di tangannya. Akan tetapi, di persidangan ceritanya lain: keempat auditor forensik BPK menyatakan tidak ada aliran dana ke Gus Yaqut! Padahal mereka sendiri yang menulis Gus Yaqut "menerima" USD271.500. Ketika ditanya soal aliran dana kepada Gus Alex, mereka juga menyatakan tidak ada. Padahal mereka sendiri yang menulis "Rincian Penerimaan Sdr. Ishfah Abidal Aziz". FYI: untuk sampai ke jawaban ini, advokat Gus Alex harus kerja keras sampai BPK mau menjawabnya secara eksplisit. Jawaban itu baru keluar di sidang malam. Koran-koran kebanyakan mengutip sidang siangnya. "Kenapa Saudara Ahli menulis klien kami 'menerima' fee percepatan, padahal tidak ada satu sen pun yang dia terima?" tanya advokat. Apa jawaban BPK? "Kami berpegang pada hukum kausalitas, bahwa adanya penyelewengan kuota itu berakibat pada penyelewengan fee percepatan yang diterima terdakwa." Lho, ditanya apa arti "menerima", jawabannya malah memakai kata "diterima" lagi. Advokat masih mengejar: "Saudara Ahli, kami tanya soal 'penerimaan'. Bagaimana bisa klien kami disebut 'menerima' kalau uangnya saja tidak pernah sampai kepadanya?" Ahli BPK masih menjawab seperti di atas. "Apakah penerimaan itu lewat perantara? Budi Darmawan mengaku di persidangan: dia beroperasi bersama sindikatnya, tanpa perintah dari klien kami. Dan dia tidak menyerahkan uang itu kepada klien kami." (NB: di persidangan ASN Kemenag, terungkap sindikat ini sudah beroperasi sejak 2015, tanpa sepengetahuan Menteri Agama mana pun!) Ahli BPK lagi-lagi menjawab seperti di atas. Mbulet. Akhirnya Hakim Ketua menghentikan perdebatan ini: "Sudah, Advokat. Sudah. Kalau mau dikejar terus, ahli akan tetap menjawab dengan cara yang sama. Biar kami saja yang memutuskan." Gila bener. Sudah hampir setahun publik mendengar dari KPK bahwa Gus Yaqut dan Gus Alex korupsi haji (gambar-3 itu sering saya dapatkan di komentar dan replies). Dakwaan resminya pun menyebut Gus Yaqut diperkaya dan ”menerima” USD271.500 dan Gus Alex ”menerima” Rp93,42 miliar. Jaksa dan BPK bahkan menyebut uang yang dinikmati Gus Alex berasal dari "penerimaan" fee percepatan. Tapi ternyata, untuk mendefinisikan "penerimaan" saja mereka mbulet sendiri. Ya wajar, karena memang tidak ada bukti penerimaan, baik langsung maupun lewat perantara, kan? Makanya jawaban mereka mbulet ketika dikejar advokat. Pertanyaan saya: mungkinkah seseorang dijerat korupsi dengan cara seperti ini? Namanya diumumkan sebagai "penerima" uang haji selama berbulan-bulan, lalu di sidang ketahuan uang itu tidak pernah ia pegang. Maksud saya, kalau kalian dituduh "menerima" uang, padahal tidak satu sen pun sampai ke tangan kalian, apa yang bisa kalian lakukan? Yang seperti ini kalau tidak disebarkan di media sosial, bisa-bisa yang sampai ke publik cuma versi sidang siang: BPK menyebut ada "penerimaan". Kaget soal LSP menyadap presiden saja belum klimaks. Di hari yang sama, saya harus kaget lagi, kali ini karena KPK. Kalau begini terus, saya khawatir yang capek bukan cuma saya, tapi kepercayaan kita pada APH. Ya Tuhan, lindungi kami.

Ekonomi, lesu. Penanganan bencana, lamban. Efisiensi terjadi di mana-mana. Negara malah menghambur-hamburkan uang lewat MBG & KDMP. Di tengah semua orang yang sadar, kalian masih belum nge-cancel Raffi Ahmad dan Willie Salim? Tidak terlambat, lakukan sekarang.