Anss (@Ans37035) header
Anss (@Ans37035) profile picture
Jogja
Joined April 2023
Photo by Anss (@Ans37035)Photo by Anss (@Ans37035)Photo by Anss (@Ans37035)Photo by Anss (@Ans37035)Photo by Anss (@Ans37035)Photo by Anss (@Ans37035)Photo by Anss (@Ans37035)Photo by Anss (@Ans37035)Photo by Anss (@Ans37035)Photo by Anss (@Ans37035)
PERNYATAAN SIKAP TENTANG TAMAN ANSIONAL UJUNG KULON DAN TRANSLOKASI BADAK JAWA Hutan di ujung barat Pulau Jawa itu menyimpan sesuatu yg tidak dimiliki tempat lain di muka bumi. Di sanalah badak jawa, satwa bercula satu yg jumlahnya kini tidak sampai seratus ekor, menjalani hidupnya. Di Vietnam, spesies ini sudah dinyatakan punah sejak 2011. Artinya, kalau kita gagal menjaga Ujung Kulon, tidak ada lagi tempat lain untuk menebus kegagalan itu. Karena itu saya tidak bisa diam ketika dalam sepekan terakhir muncul dua kabar yg membuat banyak orang gelisah. Pertama, gagasan memindahkan sebagian badak jawa dari Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi, yg disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, di sela COP31 di Antalya, Türkiye pada 12 November 2026. Kedua, terungkapnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yg sejak 12 Februari 2026 memasukkan perairan di sekeliling Taman Nasional Ujung Kulon ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan. Dua kabar itu datang hampir bersamaan, dan wajar kalau masyarakat bertanya: apakah badak hendak dipindahkan supaya jalan menuju tambang menjadi lapang? Saya menyampaikan pernyataan ini bukan untuk menuduh. Saya menyampaikannya karena pertanyaan sebesar ini berhak mendapat jawaban yg jujur dan terbuka. Saya sudah membaca penjelasan pemerintah. Kementerian Kehutanan, lewat siaran persnya pada 16 November 2026, menyebut habitat kedua masih gagasan jangka panjang. Alas Purwo baru kandidat, dan belum ada jumlah badak, metode, maupun jadwal yg ditetapkan. Peta lampiran Kepmen ESDM itu juga tidak memasukkan daratan taman nasional sebagai wilayah yg boleh ditambang. Saya menghargai penjelasan itu. Namun penjelasan yg baru datang setelah publik gaduh belum cukup untuk menenangkan. Taman Nasional Ujung Kulon bukan hanya hutan. Dari sekitar 105 ribu hektare luasnya, lebih dari 44 ribu hektare adalah laut. Pesisir, muara, terumbu, dan hutan di belakangnya adalah satu kesatuan yg saling menghidupi. Lumpur dan limbah dari kegiatan tambang di laut tidak pernah berhenti di garis batas yg digambar di atas peta. Ketika seluruh perairan di sekeliling kawasan konservasi diarsir sebagai wilayah usaha pertambangan, yg terancam bukan cuma laut di luar pagar, tetapi juga rumah yg ada di dalamnya. Kecurigaan soal emas juga tidak lahir dari ruang hampa. Pandeglang punya sejarah tambang emas di Cibaliung, dan Dinas ESDM Banten sendiri menyebut formasi batuan Honje berpotensi mengandung emas. Gunung Honje adalah bagian dari Taman Nasional Ujung Kulon. Sampai hari ini memang belum ada bukti yg mengaitkan wacana pemindahan badak dengan kepentingan tambang, dan saya tidak ingin menyebarkan prasangka. Justru karena itu pemerintah perlu menutup ruang kecurigaan dengan keterbukaan, bukan dengan bantahan singkat. Saya juga tidak menutup mata bahwa menaruh seluruh populasi di satu tempat memang berisiko. Tsunami Selat Sunda pada Desember 2018 ikut menerjang kawasan ini, dan gagasan populasi kedua sudah dibicarakan para ahli sejak awal 1990-an. Tetapi kita juga baru saja berduka. Musofa, badak jantan yg dipindahkan sejauh 14 kilometer di dalam taman nasional sendiri pada November 2025, mati hanya dua hari setelah tiba. Pemerintah menyatakan ia mati karena sakit yg sudah lama dideritanya, bukan karena pemindahan. Saya menerima penjelasan itu, tetapi tetap tidak bisa melupakan pertanyaannya: kalau perjalanan 14 kilometer saja menyisakan duka, bagaimana dengan perjalanan lebih dari seribu kilometer ke ujung timur Jawa, ke hutan yg kesesuaiannya bagi badak belum pernah dikaji secara terbuka? Ancaman terbesar bagi badak jawa selama ini justru datang dari tangan manusia. Menurut pengakuan para pelaku yg sudah diadili, 26 ekor badak dibunuh pemburu di Ujung Kulon sepanjang 2019 sampai 2023. Itu hampir sepertiga dari populasi yg tersisa, hilang bukan karena gempa atau gunung api, tetapi karena kelengahan kita menjaga. Jika memang ingin menyelamatkan badak, pekerjaan rumah itulah yg harus dituntaskan lebih dulu. Saya juga mendengar suara orang Banten sendiri. Wakil Gubernur Banten, Bupati Pandeglang, pimpinan adat Baduy, dan kelompok masyarakat sipil sudah menyatakan keberatan. Bagi mereka, badak jawa bukan sekadar satwa langka. Ia bagian dari sejarah, identitas, dan amanah leluhur yg dijaga turun-temurun. Keputusan yg menyangkut amanah sebesar itu tidak boleh diambil tanpa mendengar mereka. Atas dasar itu, dengan penuh tanggung jawab saya menyatakan sikap sebagai berikut: Pertama, saya menolak setiap rencana memindahkan badak jawa keluar dari Ujung Kulon selama belum ada kajian ilmiah yg independen, terbuka, dan bisa diuji publik. Kajian itu harus mencakup kesesuaian habitat Alas Purwo, kondisi kesehatan setiap individu, risiko perjalanan, serta pelajaran yg jujur dari kematian Musofa. Kedua, saya mendesak Menteri ESDM meninjau ulang Kepmen Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 dan mengeluarkan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon dari Wilayah Usaha Pertambangan. Sebelum itu dilakukan, peta beserta koordinat lengkapnya harus dibuka kepada publik. Ketiga, saya meminta Presiden memberikan jaminan tertulis bahwa tidak sejengkal pun kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, termasuk Gunung Honje, akan dialihfungsikan untuk tambang, dan tidak akan ada izin atau lelang wilayah tambang di perairannya. Keempat, saya meminta pemerintah memisahkan dengan tegas urusan konservasi dari urusan investasi. Jika habitat kedua kelak dibiayai dana internasional atau investor, sumber dana dan syarat-syaratnya harus diumumkan secara terbuka. Kelima, saya meminta perlindungan habitat yg ada didahulukan: patroli diperkuat, jaringan perburuan dan pembeli cula dibongkar sampai ke akarnya, perluasan habitat di dalam kawasan Ujung Kulon sendiri dikaji, dan rencana penyelamatan saat bencana disiapkan dengan sungguh-sungguh. Keenam, saya meminta masyarakat Banten, masyarakat adat Baduy, warga desa penyangga, para akademisi, dan organisasi lingkungan dilibatkan dalam setiap keputusan tentang masa depan Ujung Kulon dan badak jawa. Badak jawa tidak bisa bersuara di ruang rapat kementerian. Ia tidak bisa membaca peta wilayah tambang, dan tidak bisa memilih ke mana ia akan dibawa. Karena itulah kita yg harus bersuara untuknya. Menjaga Ujung Kulon adalah menjaga titipan yg kelak akan ditanyakan kepada kita oleh anak cucu, dan oleh Dia yang menitipkannya, Allah swt. Saya berharap pemerintah menerima pernyataan ini sebagai ajakan, bukan perlawanan. Pembangunan dan investasi memang penting, tetapi ada hal-hal yg sekali hilang tidak akan pernah bisa dibeli kembali. Badak jawa adalah salah satunya. Hormat saya, Azzam Mujahid Izzulhaq, Warga Negara Indonesia.
57
1,071
10
1,860
29,038
Wacana memindahkan badak Jawa ke Alas Purwo bikin gue merasa ada sesuatu yang janggal. Bukan berarti gue menolak pembentukan populasi kedua. Gagasan itu justru didukung para ahli. Masalahnya, lokasi sudah disebut lebih dulu, sementara kajiannya sendiri belum jelas. Ada lima alasan ilmiah kenapa gue kurang setuju. Gue coba bahas satu per satu. Alasan 1: Ketersediaan air dan pakan. Ujung Kulon merupakan taman nasional dengan curah hujan tertinggi di Jawa, sekitar 3.515 mm per tahun. Badak Jawa memakan tunas dan daun dari lebih dari 100 jenis tumbuhan, serta membutuhkan kubangan sepanjang tahun. Sementara itu, setahu gue Alas Purwo jauh lebih kering. Banteng di sana saja pernah mengalami penurunan populasi karena kekurangan air. Satwa lokal saja sudah kesulitan, apalagi badak yang terbiasa hidup di hutan basah. Alasan 2: Habitatnya sudah cukup padat. Padang Sadengan di Alas Purwo sudah ditumbuhi tanaman invasif kerinyu yang membuat tumbuhan bawah semakin terdesak. Persaingan pakan antara banteng dan rusa di sana juga sudah cukup tinggi. Belum lagi ada ajag (dhole) yang hidup di kawasan tersebut. Anak badak yang masih kecil berpotensi menjadi sasaran. Kalau ditambah badak yang membutuhkan banyak pakan, persaingan untuk mendapatkan makanan bisa semakin ketat. Alasan 3: Jalur resmi penentuan habitat kedua sebenarnya sudah ada. Pembentukan habitat kedua merupakan bagian dari mandat SRAK (Strategi dan Rencana Aksi Konservasi) Badak Jawa. Persiapan lokasinya sudah masuk dalam SRAK 2019–2029, dengan salah satu usulan lokasi yaitu SM Cikepuh di Sukabumi. Kajian tahun 2015 menemukan bahwa 6.886 hektare atau 84,72% wilayah Cikepuh memiliki tingkat kesesuaian habitat yang tinggi. Sementara dari sumber yang gue baca, Alas Purwo belum memiliki kajian sedetail itu. Jadi, persyaratannya belum bisa dianggap terpenuhi. Alasan 4: Translokasi punya risiko besar. Pedoman translokasi badak mencatat bahwa upaya penangkaran badak Jawa relatif tidak berhasil dan banyak individu yang mati. Artinya, kita tidak punya banyak cadangan selain populasi yang masih hidup di alam. Setiap ekor badak sangat berharga. Pedoman tersebut juga menyebutkan bahwa populasi baru bisa berisiko jika ditempatkan di habitat yang kurang sesuai. Bahkan, ada satu badak yang dilaporkan mati setelah translokasi pada November 2025. Alasan 5: Ancaman tsunami terlalu lemah untuk dijadikan alasan mengambil keputusan secara terburu-buru. BMKG belum menemukan tanda-tanda tsunami setelah erupsi pada September, dan para ahli juga menyebutkan bahwa erupsi tidak otomatis memicu tsunami. Memang statusnya siaga, jadi kewaspadaan tetap diperlukan. Tapi waspada bukan berarti harus menganggap situasinya darurat. Apalagi Alas Purwo juga menghadap Samudra Hindia, sehingga anggapan bahwa kawasan tersebut otomatis lebih aman dari tsunami belum tentu benar. Kesimpulannya: Populasi kedua: iya, gue setuju. Alas Purwo: buktikan dulu kelayakannya lewat kajian ilmiah. Badak Jawa nggak punya kesempatan kedua kalau kita sampai salah mengambil keputusan. Menurut lo gimana? Ada kepentingan lain di balik wacana ini, atau ancaman tsunami cuma dijadikan alasan?
3
8
31
3,974
Yap, logika berpikirnya memang harus begini. Ngapain semua ngotot menbela ijazah SMA Gibran. Kalau memang gak ada ya akui saja. Toh sekarang aman saja karena pakai PKPU lama.
Gimana sih para termul ini. Malah bikin logika aneh-aneh. Belain tuh yang pinter dikit. Mengecewakan. Gini saya ajarin mengamankan langkah Gibran: *** 1) Gibran sebenarnya masih memenuhi syarat berdasarkan PKPU 19/2023 Pasal 18 ayat 3: "Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi" Belum ada yang membatalkan pasal PKPU ini. Yang bisa membatalkan Mahkamah Agung. KPU lagi diproses DKPP? Gak masalah, selama aturannya belum dibatalkan. Paling banter KPU periode itu yang kena hukuman, bukan aturannya dibatalkan. Aman? Aman! BILANG AJA MEMENUHI SYARAT! *** 2) Pastikan gak ada yang gugat ke Mahkamah Agung, setidaknya sampai 2029. Soalnya kalau ada yang gugat, hampir dipastikan mereka kabulkan. Kenapa? Soalnya bertentangan sama UU Pemilu 7/2017 Pasal 227 huruf l: “Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah” Gak ada pengecualian di sana. Jadi pastikan gak ada yang gugat ke Mahkamah Agung. JANGAN ADA YANG GUGAT KE MA! *** 3) Masuk sebagai pihak terkait di gugatan nomor 382/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi. Tuntutan penggugatnya sesuai sama kepentingan Gibran nih: Pengakuan Ijazah Pendidikan Tinggi: Pemohon meminta agar ijazah perguruan tinggi yang sah dan diakui negara (mulai dari jenjang S-1, S-2, hingga S-3) dapat diakui sebagai alternatif atau pengganti sah untuk bukti kelulusan SMA saat mendaftar sebagai capres-cawapres. Kan berarti kalian punya kerugian konstitusional? Bisa tuh masuk jadi pihak terkait. Bilang aja, saya gak punya ijazah SMA yang meyakinkan, tapi punya S1. Saya merasa dirugikan atas aturan ini. Udah ada hukum yang begini juga. Di UU Guru dan Dosen, kalau seseorang lulus S3 tanpa lewat S2, dianggap memenuhi syarat pendidikan minimal S2 untuk menjadi dosen. Dengan logika yang sama, berarti S1 bisa dianggap memenuhi pendidikan minimal SMA. KALAU DIKABULKAN, BERARTI MA ADA ALASAN GAK BATALIN PKPU. JADI MASUKLAH KE GUGATAN MK INI. PASTIKAN MENANG SEBELUM ADA YANG GUGAT PKPU KE MA. *** 4) Kalau gak mau ribet-ribet dan tetap dengan aturan yang sekarang biar tetep bisa 2029: AMBIL PAKET C. Sekarang masih 2026, masih ada waktu. Paket C bukti paling meyakinkan bukti setara SMA. Buat urusan narasi "berarti pas tahun 2024 gak memenuhi syarat" ya itu urusan kalian bikin narasi politiknya. Yang jelas secara hukum legal dan aman. *** 5) Sekarang masalah kalian tuh politik, bukan hukum. Jadi: PASTIKAN DPR GAK NGAPA-NGAPAIN GIBRAN SAMPAI 2029. Yang paling penting ada di Prabowo dan Gerindra. Mereka gak gerak, semua gak akan gerak. Kecuali ada yang berhasil ngumpulin suara 1/3 anggota DPR. Jadi mulailah lobby-lobby di sana. Urusan hukum kalian harus melakukan 1-3. Lakukan urusan politik. PERTAHANIN SAMPAI PALING TIDAK 2029. 6) Pemilu 2029 akan pakai UU Pemilu dan PKPU yang baru. Akan dirapatkan di DPR. PASTIKAN KALIAN DIUNTUNGKAN DARI UU PEMILU DAN PKPU YANG BARU. Kalau bisa bikin ijazah lebih tinggi (S1-S3) bisa dijadikan syarat pengganti ijazah SMA di 2029. Mulailah menyampaikan aspirasi bikin aturan di DPR.
412
ASN jaman now Gaji lewat kopdes, disuruh nyambi jadi buzzer, segala kegiatan dan operasional diefisiensi, dimaki-maki DPR, gaji kagak naik-naik. Rezim kocak.
32
465
43
1,066
18,260
EMASSS DARI NURISA DIAN ASHRIFAH!! EMAS PERTAMA INDONESIA DI PANAHAN ASIAN GAMES!! #AsianGames2026
187
2,519
392
7,472
190,742
Ryanair is cooking
at least SOMEONE knows when to retire...
1
1,038
lagi rame prabowo mau jual KRI Ki Hajar Dewantara. mau buat bayar utang? > presiden prabowo resmi ngirim surpres ke DPR buat minta izin ngelelang eks kapal perang legendaris KRI Ki Hajar Dewantara-364 (tempo.co). > kemhan berdalih kapal buatan yugoslavia ini kudu dilego karna usianya udh uzur 46 tahun dan dinilai gk ekonomis lagi buat diperbaiki (kompas.com). > tapi warganet langsung nemu kejanggalan fatal, lah kenapa sebelumnya indonesia malah bangga nerima 'hibah' kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia yg umurnya udh 40 tahun. > padahal anggota DPR udh ngingetin kalo nampung kapal induk tua itu butuh biaya retrofit triliunan plus ongkos operasional gila-gilaan nyentuh Rp101 Miliar per bulan cuma buat sisa pakai 10 tahun. > media italia sendiri ngebongkar kalo 'hibah gratis' ini cuma jebakan pintu masuk biar RI borong paket alutsista Rp25 Triliun sekalian Italia hemat biaya bongkar bangkai kapal. > alhasil lini masa langsung nyindir standar ganda pemerintah, kapal bersejarah sendiri dibuang pake dalih ketuaan, eh rongsokan raksasa dari eropa malah ditampung dan jadi beban abadi apbn.
3
15
1
44
5,839
UGM dengan dosen 3.066 dan kampus yang luas hanya menerima 11.099 maba di 2026 ini. Tetangganya, UNY, dengan dosen hanya 1.531 dan kampus yang jauh lebih kecil menerima 18.835 maba. Bagaimana kualitas pendidikannya? Tertibkan dong. Ini kapitalisme pendidikan. Kasihan PTS juga
PTNBH harus mencari uang dan menghidupi dirinya sendiri effect: over population karena kampus cari mahasiswa sebanyak-banyaknya.
10
1,435
Media W Askar : Salah satu diskusi terbaik yg pernah saya lakukan, berulang kali tarik nafas panjang setelah diskusi ini selesai. Tidak mudah berbicara di depan seseorang yg saya kagumi pendidikan, keilmuan & perjalanan hidupnya membangun demokrasi & keadilan hukum di Indonesia.
9
284
4
728
28,576
Dan terbukti yang koar-koar tentang anak FIFA itu fans nya siapa, walaupun selama ini selalu mengakunya fans netral
Replying to @TotallyACMILAN
Dembele diving kaga kena kartu Olise tackle mematikan ga kena kartu Gaada fans netral yg koar2, emg pada munafik & standar ganda Lagian mau timnya dpt favoritism/diuntungin wasit klo ga bisa ngegoalin ya ttep kalah Org2 yg goreng argentina seolah2 yg ngegoalin wasitnya, cuih
1
933
Dari POV gue sendiri + pakai data. Biar gak cuma ikut emosi, gue coba bedah mekanisme VAR dan istilah Attacking Possession Phase (APP) berdasarkan protokol IFAB resmi. Plus, kenapa lucu kalau langsung nyalahin Argentina.
60
526
58
1,379
131,726
Jumlah Dosen di Indonesia 328.241. Sekitar 35% adalah Dosen PTN. Jika saja Pemerintah membayar tukin dosen yang rata2 10jt per bulan, perlu dana 10jtx115rbx14 bulan. Sekitar 16 T. Tentu UKT akan turun sampai separo dan tidak ada lagi sumbangan ketika masuk kuliah
1
552
Akhirnya Menemukan Counter untuk Statement soal PENUTUPAN ALFAMART DAN INDOMARET "Coba bisa nggak bersaing ma Indomaret dan alfamart, untuk bisa HIDUP BERSAING BAPAK HARUS MENUTUP YANG LAIN ini gak boleh pak" "Misalnya Bapak mau buat Kopdes dgn menutup yg lain, itu gak bisa pak, itu gak sesuai EKONOMI PANCASILA" Kasih tau pak!!! Masak mau menang dengan cara ngebunuh yang lain😑 kan gak gentle banget.
Kok bisa ngomong begini. itu ribuan orang yg kerja di Alfamart ma indomaret gak dipikir juga kalo putus mata pencahariannya? Mereka juga rakyat yg berjuang pak. Tiap circle pemerintah yapping nih ada aja bikin rusuh. Kementrian Desa, Pembangunan dan Daerah Tertinggal.
61
6,565
90
20,078
520,294
Di tahun-tahun kelam 1997-1998 saat Budiman dan kawan-kawan PRD diburu, sosok yang menjabat sebagai Danjen Kopassus adalah Prabowo. Pasukan di bawahnya (Tim Mawar) terbukti secara sah melakukan penculikan terhadap aktivis pro-demokrasi. Wiji Thukul yang elu sebut hilang tanpa jejak, dan belasan kawan Budiman lainnya, adalah target operasi militer rezim saat itu. Kawan-kawan seperjuangan nya diculik (dan beberapa tak pernah kembali) oleh institusi militer di bawah komando seorang jenderal. Tapi lihat saat ini, dia sekarang duduk manis di kabinet, memanggil mantan komandan militer tersebut dengan sebutan Bapak Presiden, dan bekerja untuk menyukseskan programnya. Tapi gak heran sih bagi sang aktivis, memegang Badan Pengentasan Kemiskinan dengan kewenangan anggaran triliunan adalah cara paling konkret untuk mengeksekusi janji masa mudanya menyejahterakan kaum bawah. Daripada cuma teriak pakai Toa di depan istana. Tapi kan publik gak melihat ini sebagai solusi cerdas dengan melihat gelagat nya Budiman. Publik melihat ini murni sebagai kematian idealisme bagi siapapun yang dapet kursi jabatan, bukti bahwa kekuasaan adalah obat penenang paling ampuh.
Guys, ada satu kisah yang menurut gue paling menggambarkan keberanian luar biasa dan ironi politik paling menyakitkan di Indonesia. Dan kontrasnya sangat tajam kalau kita bandingkan dengan posisi orang ini hari ini. Budiman Sudjatmiko dulu jadi musuh nomor satu negara di usia 26 tahun, diburu, dicap komunis, ditod0ng pist0l di kepalanya. Sekarang dia duduk di kabinet pemerintahan yang juga melibatkan keluarga Cendana, dan jauh lebih jinak dari yang dulu. 22 Juli 1996, di aula YLBHI Jakarta, seorang pemuda kurus berkacamata usia 26 tahun berdiri di depan podium membacakan manifesto politik 2.150 kata. Isinya frontal: mencabut lima paket undang-undang politik 1985, mencabut dwifungsi ABRI, menyeret Soeharto ke sidang istimewa MPR, dan mendukung referendum Timor Timur. Membacakan kalimat-kalimat itu di depan publik sama saja dengan menandatangani surat kematian sendiri di era itu. Rezim merespons dengan kemarahan luar biasa. PRD dicap organisasi tanpa bentuk, reinkarnasi PKI gaya baru. Soeharto sendiri menyebut mereka "setan gundul" istilah yang sengaja membangkitkan trauma 1965. Panglima ABRI mengumumkan darurat. Nama Budiman disiarkan setiap jam di radio dan TV nasional sebagai buronan subversif paling dicari. Budiman sendiri menulis dalam catatannya: cap buronan, subversif, dan komunis itu bukan sekadar perang kata-kata. Itu adalah lisensi memb*n*h. Surat izin sah dari penguasa untuk mengeksekusi dan membuang mayatnya ke mana saja. Kenapa rezim militer raksasa sepanik itu menghadapi segelintir mahasiswa miskin yang bahkan belum punya kantor cabang? Karena PRD melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan gerakan mahasiswa sebelumnya. Mereka tidak puas jadi "kekuatan moral" yang main aman di dalam pagar kampus. Mereka turun langsung ke pabrik dan sawah mendirikan Pusat Perjuangan Buruh Indonesia dan Serikat Tani Nasional, menggalang kesadaran politik kaum bawah. Itu mengancam fondasi stabilitas Orde Baru yang dibangun di atas konsep "massa mengambang" strategi sengaja membuat rakyat bawah tetap bodoh, pasif, dan mudah dikendalikan. Dan ketika PRD beraliansi dengan Megawati sebagai simbol perlawanan, kepanikan istana mencapai puncaknya. Hasilnya: tragedi Kudatuli 27 Juli 1996. Penyerbuan kantor PDI yang menewaskan 5 orang, melukai 149 orang, menghilangkan 23 orang secara paksa, dan menahan 136 orang sewenang-wenang. Lalu rezim butuh kambing hitam. Budiman dan PRD dijadikan dalang. Perburuan nasional dimulai. Budiman bersembunyi dari rumah ke rumah, sampai akhirnya tertangkap 11 Agustus 1996 pist0l ditempelkan di pelipisnya, sementara dia dan kawan-kawannya menelan dokumen rahasia organisasi supaya tidak ditemukan aparat. Kawan-kawannya yang lain nasibnya lebih mengerikan. Gilang ditemukan tewas di Madiun. Wiji Thukul dic*lik dan hilang sampai hari ini. Dan inilah ironi paling menyakitkan dalam cerita ini: ketika Budiman dipenjara karena membela Megawati, Megawati sendiri tampil di depan pers internasional dan dengan dingin mengaku tidak pernah kenal Budiman. Padahal sehari setelah Kudatuli, Budiman dan kawan-kawannya jelas berkumpul di rumah Megawati, bahkan suami Megawati sendiri memberinya uang untuk beli kacamata baru yang pecah saat kerusuhan. Budiman tetap memilih membela Megawati lewat telepon ke jurnalis asing meski dikhianati. Dia divonis 13 tahun penjara setelah melakukan walkout dramatis dari ruang sidang, menolak ikut dalam sandiwara hukum Orde Baru. Dan dari balik penjara Cipinang itu perlawanannya justru jadi bahan bakar yang ikut menjatuhkan Soeharto dua tahun kemudian. Sekarang bandingkan semua keberanian dan pengorbanan itu dengan posisinya hari ini. Budiman Sudjatmiko sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola pengentasan kemiskinan dan duduk di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintahan yang sama yang melibatkan keluarga Cendana keluarga Soeharto, orang yang dulu memburunya, mencap dia komunis, dan hampir memb*n*hnya. Bahkan Soeharto sendiri sekarang sudah dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintahan yang sama tempat Budiman duduk sebagai pejabat. Dan suara kritisnya yang dulu begitu lantang, begitu radikal, begitu berani menantang langsung jenderal bintang empat sekarang jauh lebih jinak. Tidak ada lagi manifesto frontal. Tidak ada lagi tuntutan menyeret penguasa ke pengadilan. Yang ada justru kolaborasi dengan struktur kekuasaan yang dulu jadi musuh hidup matinya. ini bukan untuk menghapus keberanian luar biasa yang pernah dia tunjukkan di usia 26 tahun. Apa yang dilakukan Budiman dan PRD tahun 1996 adalah salah satu fondasi paling penting jatuhnya Orde Baru. Itu fakta sejarah yang tidak bisa disangkal. Tapi pertanyaan yang pantas diajukan hari ini adalah: apa yang terjadi pada jiwa pemberontak yang dulu menelan dokumen rahasia daripada menyerah pada intelijen, yang dulu memilih walkout dari ruang sidang daripada memohon ampun pada hakim Orde Baru? Apakah ini bentuk kedewasaan politik yang memilih jalur perubahan dari dalam sistem? Atau ini contoh bagaimana sistem yang sama yang dulu dia lawan, akhirnya berhasil menjinakkan bahkan simbol perlawanan paling radikal sekalipun dengan cara yang lebih halus dari pistol di pelipis: kursi kekuasaan. Sejarah akan menilai. Tapi kontrasnya terlalu tajam untuk diabaikan begitu saja.
29
173
5
585
175,668
guys lu pada tau gk nih...... di tengah huru hara negara ini satu pertanyaan yang paling sering muncul di kepala banyak orang: Bisakah Prabowo dilengserkan? Jawabannya pendek: Tidak. dan mustahil untuk terjadi Dan itu bukan kebetulan. Pertama mari kita lihat peta kekuatan DPR sekarang: DPR periode 2024-2029 punya 580 kursi. Komposisinya seperti ini: Koalisi pemerintah langsung: Golkar 102, Gerindra 86, PKB 69, PAN 48, Demokrat 44. Total 349 kursi 60,2% dari DPR. Partai pendukung tidak langsung: NasDem 69, PKS 53. Total 122 kursi tambahan. Penyeimbang yang artinya oposisi: PDIP seorang diri dengan 110 kursi 18,97%. Artinya: koalisi Prabowo menguasai 471 dari 580 kursi DPR lebih dari 81%. Kedua bagaimana mekanisme pelengseran presiden di Indonesia: Berdasarkan Pasal 7A UUD 1945, presiden hanya bisa dimakzulkan melalui tiga tahap berturut-turut yang semuanya harus berhasil: Tahap satu di DPR: Butuh minimal 2/3 dari anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri minimal 2/3 anggota. Artinya butuh sekitar 387 suara untuk bisa mengusulkan. Tahap dua di MK: MK memeriksa dan memutuskan dalam 90 hari apakah presiden benar terbukti bersalah. Tahap tiga di MPR: Butuh dihadiri 3/4 anggota MPR dan disetujui 2/3 dari yang hadir untuk melengserkan. Sudah terlihat betapa mustahilnya ini? Kita belum masuk ke poin utama. Ketiga kenapa angka 2/3 DPR itu mustahil dicapai: Untuk mengusulkan pemakzulan di DPR dibutuhkan sekitar 387 suara. Yang bisa dikumpulkan oleh oposisi? Hanya PDIP dengan 110 kursi. Itu hanya 19% dari DPR. Bahkan kalau NasDem dan PKS bergabung sepenuhnya dengan oposisi totalnya hanya 232 kursi. Masih jauh dari 387. Dan ini yang paling krusial: NasDem tidak akan kemana-mana. PKS pun bukan musuh ideologis Prabowo yang cukup kuat untuk mengambil risiko politik sebesar itu. Secara matematis tidak mungkin. Keempat dan ini yang paling brilian dari kalkulasi Prabowo: Prabowo tidak hanya merangkul koalisi biasa. Dia merangkul hampir semua kekuatan politik besar Indonesia dalam satu genggaman. Golkar partai terbesar kedua dengan jaringan birokrasi terluas di daerah. PKB Cak Imin yang dulu sempat berseberangan — sekarang di dalam. Demokrat yang punya warisan SBY di dalam. NasDem yang dulu bersama Anies di dalam. PAN di dalam sejak awal. Yang tersisa di luar hanya PDIP. Satu partai. Sendirian. Dengan 110 kursi dari 580. Dan bahkan PDIP pun posisinya sangat tidak nyaman karena Megawati tidak punya sekutu kuat yang tersisa di parlemen. Kelima faktor Jokowi yang sering dilupakan: Ada yang sering bilang Jokowi sekarang berseberangan dengan Prabowo. Tapi mari kita lihat fakta: putra Jokowi Gibran adalah wakil presiden Prabowo. Menantu Jokowi Bobby Nasution adalah Gubernur Sumatera Utara dari Gerindra. Keluarga Jokowi sudah terikat secara struktural dengan kekuasaan Prabowo. Memisahkan diri dari Prabowo berarti memotong jalur kekuasaan keluarganya sendiri. Jokowi mungkin tidak selalu sejalan dengan Prabowo. Tapi dia tidak akan secara aktif membantu menjatuhkan Prabowo karena itu sama dengan menjatuhkan Gibran. Keenam dan ini yang paling pahit untuk diterima: Semua yang terjadi sekarang rupiah ambrol, guru honorer Rp250.000, MBG kacau, putusan MK diabaikan, militerisme merayap ke mana-mana tidak cukup untuk melengserkan Prabowo secara konstitusional. Karena mekanisme konstitusional Indonesia tidak dirancang untuk merespons kinerja yang buruk. Dia dirancang untuk merespons pelanggaran hukum yang terbukti dan diproses melalui tiga lembaga negara secara berurutan. Selama tidak ada pelanggaran hukum yang terbukti di MK dan selama koalisi 81% DPR tidak pecah dari dalam Prabowo aman sampai 2029. Demo sebesar apapun. Kritik sekeras apapun. Rupiah selemah apapun. Secara konstitusional tidak ada jalan paksa. Dan ini yang paling penting untuk dipahami: Prabowo tidak beruntung mendapat koalisi sebesar ini. Ini adalah hasil kalkulasi politik yang sangat dingin dan sangat sistematis merangkul semua yang bisa dirangkul, menetralisir semua yang berpotensi jadi musuh, dan meninggalkan hanya satu partai di luar. Apakah itu bagus untuk demokrasi? Tidak. Ketika 81% DPR ada di satu pihak fungsi check and balance sudah hampir tidak ada. DPR yang seharusnya mengawasi pemerintah sudah hampir identik dengan pemerintah itu sendiri. Tapi apakah itu efektif secara politik? Sangat efektif. Harapan untuk melengserkan Prabowo melalui jalur konstitusional dalam periode ini: hampir nol. Bukan karena sistemnya tidak ada tapi karena angkanya tidak mungkin terpenuhi dengan komposisi parlemen yang ada sekarang. Satu-satunya skenario yang bisa mengubah ini adalah kalau koalisi pecah dari dalam kalau ada satu atau dua partai besar yang memutuskan keluar. Tapi dengan Golkar, Gerindra, PKB, PAN, dan Demokrat semuanya punya kepentingan di dalam kekuasaan kemungkinan itu sangat kecil dalam waktu dekat. Seperti yang Okky Madasari bilang: bukan soal menurunkan Prabowo sekarang. Soalnya adalah jangan jatuh ke lubang yang sama di 2029. Karena di 2029 rakyat masih punya satu senjata yang tidak bisa diambil oleh komposisi DPR manapun: suara di kotak suara.
113
253
20
761
75,515
Anss retweeted
It is extremely rare for me to applaud a referee, but hats off to Daniel Siebert. He was spot on not to award Arsenal a penalty for Madueke’s fall inside the box. Slow down the replay and watch it again. Madueke was the one pulling Mendes' arm, and he was already going down looking for contact. If anything, it should have been a free kick to PSG. Brilliant officiating from the referee.
122
623
37
8,847
314,147
Anss retweeted
Replying to @Thiawjuniorr7
Even after seeing various angles,you still think its a pen...🤔😳
1
2
103
Guys, Ferry Irwandi baru merilis video yang menurut gue paling berbahaya untuk reputasi Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Bukan berbahaya karena mengandung fitnah. Tapi berbahaya karena menggunakan matematika. Dan matematika tidak bisa dibantah dengan narasi. Tidak bisa dibantah dengan wawancara di TV One. Tidak bisa dibantah dengan bilang "Anda tidak mengerti ekonomi." Matematika hanya bisa dibantah dengan matematika yang lebih benar. Apa yang Purbaya klaim: Pertumbuhan ekonomi 5,61% adalah capaian yang membanggakan. Fundamental kita kuat. Konsumsi yang menjadi komponen terbesar bukan government spending yang menggerakkan pertumbuhan itu. Kalimat Purbaya yang paling terkenal soal ini: pertumbuhan 5,61% tidak digerakkan oleh belanja pemerintah yang besar. Konsumsinya 54,36% jauh lebih besar dari government spending yang hanya 6,72%. Kedengarannya masuk akal. Sampai Ferry Irwandi membuka spreadsheet dan mulai menghitung. Dan inilah yang sebenarnya terjadi dan ini yang membuat gue berhenti: Ferry tidak membantah bahwa konsumsi lebih besar dari government spending secara persentase komposisi GDP. Itu benar. Tidak ada yang menyangkal itu. Yang Ferry bantah adalah logika yang digunakan Purbaya untuk menarik kesimpulan. Karena yang penting bukan porsi komposisi tapi kontribusi persentase poin terhadap pertumbuhan. Dan ketika dihitung dengan benar: Konsumsi menyumbang 2,94 persen poin dari 5,61%. Investasi menyumbang 1,79 persen poin. Government spending menyumbang 1,26 persen poin. Sekarang pertanyaannya: government spending naik berapa persen untuk menghasilkan kontribusi 1,26 persen poin itu? 21,81%. Kenaikan tertinggi dalam sejarah modern republik ini. Dalam 10 tahun terakhir range normalnya antara 3 sampai 6 persen. Tidak pernah 21,81%. Dan Ferry Irwandi melakukan sesuatu yang sangat mematikan: Dia menghitung counter faktual. Pertanyaannya: kalau government spending tumbuh normal sesuai rata-rata 10 tahun terakhir yaitu 4,8% bukan 21,81% berapa pertumbuhan ekonomi kita yang sesungguhnya? Dengan akuntansi: 4,63%. Dengan ekonometrika memasukkan multiplier effect dari konsumsi dan investasi yang ikut terpengaruh: antara 4,23% sampai 4,43%. Bukan 5,61%. Tapi sekitar 4,2 sampai 4,6 persen. Dan ini yang paling mematikan dari seluruh analisis Ferry: Purbaya bilang 5,61% adalah salah satu yang tertinggi. Perlu dirayakan. Perlu dibanggakan. Ferry Irwandi berkata dengan sangat dingin: "Kalau government spending-nya normal ini bukan salah satu yang paling tinggi. Ini salah satu yang paling buruk." Selama 10 tahun terakhir dengan government spending yang normal pertumbuhan 4,2 sampai 4,6% itu ada di bawah rata-rata historis Indonesia. Jadi yang sedang dirayakan Purbaya setelah dibedah sebenarnya adalah pertumbuhan di bawah rata-rata yang dimanipulasi tampilannya dengan belanja negara yang tidak berkelanjutan. Dan ini yang bikin gue benar-benar tidak bisa tidur: Dari mana uang belanja pemerintah yang naik 21,81% itu? Pendapatan negara naik 10%. Belanja naik 31,8%. Defisit Q1 saja sudah Rp240 triliun ditutup dengan utang tambahan Rp258 triliun. Artinya: pertumbuhan 5,61% yang dirayakan itu sebagian besar dibeli dengan utang. Bukan dihasilkan dari aktivitas ekonomi organik rakyat. Dan utang itu harus dibayar. Dengan bunga. Oleh generasi yang sekarang masih sekolah. Rakyat yang tabungannya turun dari Rp3 juta ke Rp1,5 juta yang kelas menengahnya menyusut dari 57 juta ke 46 juta tidak merasakan pertumbuhan itu. Karena pertumbuhan itu bukan untuk mereka. Pertumbuhan itu adalah angka di kertas yang dibiayai dari kantong masa depan anak-anak mereka. Dan sementara Ferry Irwandi membuktikan ini dengan ekonometrika: Purbaya tetap keliling media bilang fundamental kita kuat. Gubernur BI mengganti definisi stabilitas supaya rupiah yang di Rp17.600 bisa disebut stabil. Presiden bilang "mau dolar berapa ribu kek." Dan Ketua Komisi XI DPR bilang yang terdampak orang kaya saja. Market tidak percaya. D olar tetap ngacir. IHSG tetap ambruk. Investor asing terus kabur. Karena market membaca data bukan narasi. Dan yang paling telak dari Ferry Irwandi: "Kalau memang ada yang salah dari matematika saya mohon dikoreksi. Dengan keilmuan yang benar. Pak Purbaya kan sering ngaku ekonom. Tentu ekonom tidak bernarasi. Tentu Menteri Keuangan tidak beropini. Jawablah dengan data." Sampai hari ini belum ada jawaban dengan data. Yang ada hanya wawancara di TV One. Narasi tentang fundamental kuat. Dan kalimat yang menurut Ferry sendiri tidak perlu direspons tapi tetap menggelikan: " Anda tidak mengerti ekonomi." Sementara rupiah terus melemah. Defisit terus melebar. Dan orang yang disebut tidak mengerti ekonomi itu punya 2,3 juta subscriber yang menonton matematikanya dan tidak ada satu pun angka yang bisa dibantah. Purbaya bilang pertumbuhan 5,61% adalah bukti fundamental kuat. Ferry Irwandi membuktikan dengan ekonometrika bahwa tanpa government spending yang naik 21,81% angka itu tidak akan tercapai. Dan kalau spending-nya normal pertumbuhannya salah satu yang paling buruk dalam satu dekade. Ini bukan soal siapa yang lebih pintar. Ini soal siapa yang jujur dengan data. Dan ketika Menteri Keuangan memilih cherry picking angka untuk membuat kondisi terlihat lebih baik dari kenyataan bukan hanya dia yang menanggung akibatnya. Yang menanggung akibatnya adalah rakyat yang tidak tahu bahwa pertumbuhan yang dirayakan itu sebagian besar adalah utang yang sedang dicicilkan ke masa depan mereka.
62
460
16
1,447
116,634
Replying to @Fahrihamzah
Lo ini nulis lebih dari 1000 kata cuma buat bilang "Prabowo bener, The Economist salah." Tapi satu angka pun yang dia kasih buat buktiin Prabowonomics BERHASIL: nol. Ini mah bukan counter-thesis. Ini fan fiction ekonomi yang dibungkus bahasa keren.🤣 Lo bilang hilirisasi nikel adalah "harga mati kedaulatan." Faktanya: hampir 75% kapasitas smelter nikel Indonesia dikuasai modal China . Tsingshan, CATL, Huayou, dll. Investasi mereka sudah tembus >$65 miliar. Nilai tambah terbesar tetap ngalir ke sana. Lo ngusir ekspor bahan mentah, tapi yang dateng gantinya bukan kedaulatan , itu ganti tuan.😄 Lo samain Danantara sama Temasek & Khazanah. Temasek butuh puluhan tahun buat bangun kepercayaan pasar, diaudit publik, boardnya independen. Danantara baru lahir Februari 2025. Governancenya masih jauh dari standar itu, dan akses DPR pun terbatas. Itu bukan Temasek , itu Temasek versi press release.🤣 Lo tuduh The Economist pakai "cara pandang akuntansi jangka pendek" soal MBG. Tapi lo sendiri ga jawab: dari mana duitnya? Anggaran MBG Rp171 T di 2025, naik Rp335 T di 2026 ,ngambil porsi besar dari anggaran pendidikan dan sektor lain. Distribusi awalnya kacau. Investasi manusia lo bilang, tapi sektor lain yang harusnya bangun manusia malah dikanibal.🤮
16
122
3
506
14,880