IDNInsight

📍Bahkan sekelas @glintsid aja bisa blunder dan kecolongan perihal verifikasi loker yang layak posting, in this economy, masih ada saja ditemukan loker yang lulus sensor

Apakah pengunduran diri Wakil presiden RI, Gibran Rakabuming, murni keputusan sendiri atau tekanna publik, siapa yang diuntungkan dari situasi ini, apakah tekanan selanjut akan mengarah kepada presiden, atau presiden belum dapat informasi soal ini

📍BPS mengatakan bahwa karyawan menjadi korban PHK belum termasuk pengangguran, dengan asumsi yang bersangkutan mampu bekerja selama 1 jam dalam seminggu

Rektor lagi main petak umpet, mahasiswa sudah nyalain api! Bayangin, ratusan mahasiswa UINSA Surabaya dua hari berturut-turut duduki rektorat, bakar ban, geber motor, usir aparat, semuanya cuma biar rektor yang baru dilantik (yang sebetulnya rektor lama jilid 2) turun dari kursi

Baru 3 dari 24.000 Kopdes Lolos Verifikasi, Nol yang Siap Pakai Ratusan triliun sudah digelontorkan, 24.000 bangunan merah sudah berdiri, manajer sudah dilatih puluhan ribu. Hasilnya? Baru tiga yang lolos verifikasi, dan nol yang dinyatakan siap operasional.

Mundurnya pak purbaya mengingatkan kita sama seorang konten kreator dan ex wakil ketenaga kerjaan Immanuel Ebenezer, mereka memprediksi bahwa Jika Purbaya berada di jalan yang bener, berarrti kemungkinan dia akan diganti di bulan 7-8 tahun 2026, dan bener

Kalau bantuan begini perlu diaudit ga sihh, siapa yang kelola, tujuan kemana, siapa PIC nya, alokasi nya ke berapa titik? atau karena pihak pemerintah tidka ada begituan, kemaren bantuan dari warga untuk warga katanya perlu audit dan izin? hanya bertanya

Dampak, Abu menyebar ke 5-6 provinsi (iritasi pernapasan & mata), ribuan penerbangan terganggu, ratusan ribu penumpang terdampak. Tindakan pemerintah, Refund tiket 100%, operasi modifikasi cuaca, siaga kesehatan, larangan radius 3 Km, imbauan masker & pantau info resmi.

Dulu selfie bareng pekerja IKN sambil senyum. Sekarang ibu kota masih Jakarta. Itu bukan batal. Itu namanya “lanjut, tapi pelan-pelan biar tidak kelihatan ngeyel warisan.” Anggaran dipotong, Keppres pemindahan belum keluar, IKN jadi “ibu kota politik 2028.” Artinya, bangun gedung dulu, pindahin sebagian orang, presidennya sendiri masih betah di Jakarta. Gibran disuruh ngetes dulu, semacam trial version biar kelihatan masih jalan. Kepentingan politiknya sederhana, warisan Jokowi tidak boleh langsung dibuang, tapi program sendiri juga tidak boleh kalah. Jadi IKN tetap hidup, cuma diturunkan volumenya. Investor menunggu kepastian. Jakarta tetap macet. Semua pihak tetap bisa bilang “kita lanjutkan.” Elegan. Dan hemat.

Terimakasih Pak prabowo atas Insight nya ya, tidak menyulitkan dan merugikan kita, sudah lebih dari cukup. Kata kata yang sangat bagus ya

📍Investigasi MBG, Enam Juta Data Dobel, 414 Dapur Hantu, dan Rp311 Miliar yang Nyaris Menguap Ratusan triliun digelontorkan. Slogan generasi emas bebas stunting digaungkan ke seluruh negeri. Tapi di balik angka-angka prestisius itu, Badan Gizi Nasional menemukan fakta yang jauh lebih gelap, enam juta data penerima yang ternyata dobel, dan 414 dapur yang rekeningnya sudah diisi negara meski bangunannya masih di alam gaib. Total uang yang hampir hilang Rp311,2 miliar. Temuan resmi Kepala BGN Sudaryono ini membeberkan tata kelola yang penuh celah. Berikut ringkasan investigasinya: - 6 juta data terduplikat - Bukan 6 juta penerima fiktif murni, tapi double-counting yang baru dibersihkan belakangan. - 414 dapur siluman - BGN menyisir ribuan rekening, menemukan anomali, lalu menarik kembali Rp311,2 miliar ke kas negara melalui bank-bank Himbara dan BSI. Pola yang berulang, Pamer angka dulu, rapikan kemudian. Moral tinggi di podium, celah di belakang meja. Anak-anak masih antre ompreng yang kerap berbelatung atau memicu keracunan massal, sementara 414 titik SPPG sudah tenang menerima anggaran tanpa perlu memasak. Uang dikembalikan setelah nyaris menguap. Transparansi datang setelah hampir kebobolan. Pertanyaan yang menggantung Program sebesar ini baru “dibersihkan” setelah pimpinan diganti dan angka aneh mulai bocor. Kalau telat sedikit saja, 414 dapur hantu itu mungkin masih menerima transfer tiap bulan. Sekarang uangnya kembali. Tapi berapa banyak yang sudah sempat mengalir ke tempat lain sebelum ketahuan? Dan seberapa dalam celah lain yang belum tersentuh? Ini bukan sekadar kesalahan administratif. Ini cerminan sistem yang lebih piawai menghasilkan data dobel dan dapur imajinasi daripada memastikan sepiring makanan benar-benar sampai ke perut anak.

Bang saran gue @bavtrasss , mending lu lawan, lu menang follower lu naik, lu kalah jeruji besi nunggu lu, jangan alasan di hack gitula, kita laki laki harus selesaiin masalah, bukan buat masalah. At least lu kritik dia post begituan buat naikin engagement, apa bedanya sama lu bang, lu jadiin postingan daily life orang buat naikin traffic lu. Saya pribadi bangga bang ama prestasi lu, satu kata yang mau saya sampaikan bang, bilang ke dia SAYA AKAN LAWAN Kalau kamu tidak bisa buktikan akun lu ke hack, lu bakal selesaiin bang, ada di dunia ini yang tidak bisa kita ganggu dan genggam, jangan dipaksa bang, hanyut sedniri kita nanti. @americhanoo_ kalau kaka mau damai, kaka g asik, sudah lebih dari 3 kali kaka dijadikan konten, minimal kasih paham. Pentingnya berhikmat untuk hal yang akan kita lakukan gaes, segala sesuatu yang bukan bagian dan kapasitas kita, jangan dilakukan, kalaupun dicoba , pelan pelan ditakar dulu ya.

Gaya Pak Wowo biar diterima saat kunjungan dan ambil hati masyarakat negara tujuan

📍Dulu tolak MBG & Kopdes karena memangkas dana pendidikan. Sekarang rektornya sendiri yang memangkas, menggaruk, dan menjarah dana pendidikan itu. Ini kemunafikan yang sudah busuk. Rektor Unsoed, Akhmad Sodiq, wakil rektornya, kepala akademik, keponakan, plus calo swasta, ditangkap KPK. Dugaan pemerasan dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri: - Ada yang diperas Rp650 juta biar anaknya masuk Fakultas Kedokteran. - Ada yang terima kasih ratusan juta. Uangnya dibelikan tanah atas nama keponakan. Total sitaan sekitar Rp764 juta. Enam tersangka. Selesai. Dua bulan sebelumnya, orang yang sama berdiri di depan mahasiswa dengan wajah penuh semangat integritas, membacakan pernyataan tolak keras MBG dan Kopdes karena memangkas dana pendidikan dan merugikan rakyat. Mahasiswa berteriak. Rektor ikut berteriak. Sekarang dana pendidikan di kampusnya sendiri yang dipotong, digaruk, dan dikorupsi. Mahasiswa? Hampir sepi. Suara yang dulu lantang, sekarang tiba-tiba serak dan hilang. Satu per satu kepingan puzzle terbuka, Dosen UGM kena kasus, UI punya drama internal, sekarang Unsoed tidak mau kalah dan ketinggalan. Seolah ada kompetisi tahunan, siapa paling jago mengutip di pintu masuk kampus. Dan yang paling menyakitkan, ini terjadi di penerimaan mahasiswa baru. Makanya jangan heran kalau uang pangkal sering terasa tidak realistis dan seperti merampok. Orang tua sudah diperas di luar UKT resmi, anaknya belum tentu diterima, uang diminta kembali pun harus berjuang lagi. Pertanyaan yang harus dijawab tanpa basa-basi - Kenapa mahasiswa dulu begitu berapi-api demo tolak program yang mengancam dana pendidikan, tapi sekarang relatif diam ketika rektor sendiri yang mengancam dan mengorupsi dana pendidikan itu? - Apakah demo hanya seru kalau targetnya pemerintah pusat? - Apakah korupsi di kampus sendiri terlalu dekat, terlalu menguntungkan, atau terlalu berbahaya untuk diganggu? Pendidikan tinggi kita sedang mempertunjukkan drama murahan tingkat tinggi, moral tinggi di panggung, transaksi di belakang meja. Puzzle sudah hampir lengkap. Yang belum jelas hanya satu, sampai kapan penontonnya masih pura-pura tidak mengerti dan memilih isu yang aman.

Bila Koruptor Bebas Menimbun Triliunan, Warga Pati yang Patungan Beli Nasi Bungkus Malah Dianggap Ancaman Stabilitas Keuangan Negara. Hebat betul efisiensi perbankan dan penegak hukum kita hari ini. Korporasi pencuci uang dan koruptor kakap butuh bertahun-tahun untuk dilacak asetnya, tetapi dana swadaya masyarakat sebesar Rp80,9 juta milik Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bisa dibekukan hanya dengan sekedip mata. Melansir laporan dari Tempo, rekening Bank Mandiri atas nama Supriyono (Botok) mendadak diblokir secara sepihak tepat di tengah aksi penyampaian aspirasi di depan Gedung DPR RI. Alasan resminya? Pihak korporat berdalih bahwa pemblokiran dilakukan "atas permintaan aparat penegak hukum" dan sudah "sesuai prosedur." Lelucon Prosedur, Nasi Bungkus vs Perampasan Aset Mari kita bedah secara kritis dan satire bagaimana komedi birokrasi ini bekerja. Tuntutan yang Salah Alamat?Aksi massa Pati jauh-jauh datang ke Jakarta membawa dua tuntutan utama, Pengesahan RUU Perampasan Aset dan Hukuman Mati Bagi Koruptor. Sungguh ironis ketika rakyat meminta aset koruptor dirampas oleh negara, justru aset rakyat sendiri yang dirampas dan dibekukan oleh sistem perbankan atas bisikan gaib aparat tanpa izin pengadilan yang jelas. Siapa Aparat Penegak Hukum Misterius Ini?Tempo menegaskan bahwa sesuai Pasal 140 UU KUHAP, pemblokiran rekening adalah bagian dari upaya paksa yang wajib menyertakan izin Ketua Pengadilan Negeri dan penetapan status tersangka tindak pidana. Namun, bank secara ajaib mengeksekusi perintah tanpa menyebutkan lembaga mana yang meminta, dalam kasus pidana apa, dan pasal berapa yang dilanggar. Apakah membeli bus pariwisata dan logistik demo dari Pati kini dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang? Pola Pembungkaman Berbasis Algoritma, Pembekuan dana operasional ini terjadi beriringan dengan pembatasan akun media sosial dan TikTok milik aktivis, yang konon dibatasi atas permintaan lembaga pemerintah. Pertanyaan Menohok untuk Aksi Massa & Keamanan Nasabah Tindakan ini menetapkan preseden buruk yang sangat berbahaya bagi iklim demokrasi dan sistem perbankan nasional. Reputasi Bank Terancam,Jika rekening nasabah bisa dengan mudah dibekukan cukup dengan bisikan atau surat selembar tanpa penetapan pengadilan, seberapa amankah uang rakyat kecil yang disimpan di bank BUMN? Kapan Alat Negara Fokus pada Koruptor? Mengapa respon aparat dan lembaga keuangan begitu secepat kilat ketika menangani dana patungan aksi damai, tetapi begitu lamban dan hati-hati saat membekukan rekening rekening buronan kasus korupsi? Masyarakat Pati hadir menyuarakan keadilan bagi negeri. Jika modal swadaya untuk memperjuangkan hukum saja bisa disita tanpa dasar tindak pidana yang jelas, maka yang sedang diblokir sebenarnya bukan sekadar saldo Rp80 juta, melainkan hak konstitusional setiap warga negara untuk bersuara.