Orang Biasa yang Cinta NKRI yang BerPancasila & BerBhineka Tunggal Ika
Joined June 2017
- Tweets6.2K
- Following495
- Followers210
- Likes3.7K
,🇮🇩K@ng_Ye2nT 🇮🇩 retweeted
konsekuensi akhir dari pemakzulan Gibran adalah tidak akan ada lagi pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat
parlemen akan amandemen UUD kembali ke Presiden dipilih MPR
karena para lawan politik Jokowi pasti sadar betul
tidak akan bisa memenangkan >50% suara tanpa Jokowi
,🇮🇩K@ng_Ye2nT 🇮🇩 retweeted
ketika nafsu dan dendam mengalahkan akal sehat
,🇮🇩K@ng_Ye2nT 🇮🇩 retweeted
Di Yogyakarta tentara diturunkan untuk melawan rakyatnya sendiri. Lengkap dengan kendaraan berat yang dibeli dari pajak rakyat.
Tentara semestinya diturunkan di medan perang, bukan di ruang sipil. Apapun alasannya. Ini amanat Reformasi yang harus dijaga demi marwah demokrasi.
,🇮🇩K@ng_Ye2nT 🇮🇩 retweeted
Ini kasu OTT, tapi baik dr Ketua, Jubir, dan Dir penyidik hati-hati sekali penyampaiannya. Gak mau bicara banyak krn masih tahap penyidikan, katanya... 😅
Mereka lupa, tahun lalu saat GY dipanggil itu tahapnya malah masih lidik. Tapi penyidik overspill tuh. Malah penyitaan aset orang dikaitkan dgn Yaqut. Trus, di konpers tgl 12 Sept 2025, mereka bisa cerita utuh soal kasus haji persis seperti dakwaan yg skrg. Nilai kerugian aja yg berbeda2... Oh KaPeKa... this is lawfare!
KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (14/9). Sejumlah pihak diamankan dalam operasi senyap tersebut.
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya OTT tersebut. Namun, dia mengatakan operasi itu masih dalam tahap pendalaman.
“Benar, masih pendalaman,” kata Setyo kepada wartawan, Senin (14/9).
Setyo juga menyebut OTT tersebut turut melibatkan sejumlah pihak di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor.
“Kantah dan beberapa pihak lain,” ujarnya.
Belum dijelaskan siapa saja pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. KPK juga belum membeberkan perkara yang menjadi dasar operasi senyap itu.
KPK masih memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.
📸: Dok. kumparan.
Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.
📝: newsupdate | update | news | oneliner | R375 | E064 | E169
#bicarafaktalawatberita #kumparan
,🇮🇩K@ng_Ye2nT 🇮🇩 retweeted
Gus Arif langsung mengakui bahwa uang bernilai fantastis itu sebenarnya milik Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
tribunnews.com/nasional/7882… lewat @tribunnews
,🇮🇩K@ng_Ye2nT 🇮🇩 retweeted
Ada yg menarik lagi nih di sidang kasus kuota haji hari ini, Dito eks Menpora jadi saksi
-
Dalam BAP tertanggal 23 Januari 2026, halaman 3, disebutkan bahwa kunjungan kerja ke Saudi turut dihadiri eks Menpora Dito Ariotedjo bersama sejumlah menteri dan pejabat kabinet, salah satunya membahas permintaan kuota tambahan 2024. Informasi mengenai besaran kuota tambahan baru disampaikan pada hari berikutnya. Perlu dicatat, Menag Yaqut sebagai menteri agama tidak hadir dalam pertemuan ini.
Lalu apa yg menarik? Dalam sidang hari ini, Dito membenarkan bahwa Yaqut tidak hadir dalam pembahasan kuota tambahan. Ia juga membenarkan BAP bahwa ia menyampaikan ke bos Maktour, Fuad Mansyhur, terkait kuota tambahan yang diberikan ke RI. Saat itu Fuad adalah mertua Dito.
Aneh aja, menteri yg berkepentingan tdk hadir, tapi ada menteri yg berpotensi konflik kepentingan ikut hadir dan melakukan komunikasi soal detil jumlah kuota tambahan dg bos travel haji yg notabene mertuanya.
Lebih aneh lagi, penyidik nampaknya seperti sengaja tidak mendalami aspek konflik kepentingan ini secara serius sejak awal.
youtube.com/live/7s2yRUEe_JM…
,🇮🇩K@ng_Ye2nT 🇮🇩 retweeted
Jawaban Eks Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri terkait dengan cara pandang Jaksa Penuntut Memandang Tambahan Kuota Haji 20.000
"Kalau 20 ribu masuk ke dalam negeri, kita harus menyewa ruangan, karena ada asrama yang tidak cukup."
Jaksa Penuntut masih mencari celah bagaimana kajian tersebut pada akhirnya tetap dimuat. Sementara itu, Saiful Mujab menjelaskan bahwa persoalan kapasitas di dalam negeri belum mencakup mitigasi di Arab Saudi.
Di antaranya, Saudi hanya mempersiapkan zona 3 dan 4 untuk 73 maktab, dengan kapasitas sekitar 3.000 jemaah per maktab. Kondisi tersebut menjadi bagian dari pertimbangan ketika jumlah jemaah reguler mencapai sekitar 203 ribu.
Perlu diketahui, pada penyelenggaraan haji 2023, Indonesia memperoleh tambahan 8.000 kuota tanpa tambahan maktab dari pihak Saudi.
Lantas, bagaimana dengan tambahan Kuota hingga 20 ribu jemaah? Benar-benar gak masuk akal bukan? Tapi, kenapa haji 2024 tetap sukses? #KawalYaqut #GusYaqutAdalahKita
,🇮🇩K@ng_Ye2nT 🇮🇩 retweeted
Ridwan Kurniawan saksi yg dihadirkan JPU KPK, memberikan keterangan berbeda dgn BAP Penyidik KPK.
Perbedaan tersebut muncul saat Ridwan dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor, 8 September 2026.
Salah satu poin yang diuji majelis hakim berkaitan dengan uang sebesar USD271.500 yang dalam materi pemeriksaan dikaitkan dengan Yaqut.
Hakim kemudian menanyakan kepada Ridwan apakah dalam BAP terdapat keterangan bahwa uang tersebut diserahkan kepada Yaqut.
“Tidak ada nama Gus Yaqut (sebagai penerima),” kata Ridwan di hadapan majelis hakim.
Fitnah dan opini yang sudah terbentuk berbulan - bulan, satu persatu dibuka di Pengadilan. Dan hari ini fakta tsb dibuka oleh Saksi yg dihadirkan JPU KPK sendiri.
metrotvnews.com/read/bmRCY54…
,🇮🇩K@ng_Ye2nT 🇮🇩 retweeted
Gus Yaqut dituduh memiliki itikad jahat (mens rea) karena membagi kuota haji tambahan dengan proporsi 50:50 (10.000 : 10.000) yang harusnya 92:8 (18.400 : 600).
Namun dari salah satu saksi Ahmad Bahiej (3 September 2026) terungkap bahwa kebijakan tersebut sebagai ranah administrasi, bukan otomatis tindak pidana.
Penerbitan KMA oleh Menteri Agama berjalan dalam prosedur pejabat yang berwenang dan sah menetapkan kuota tambahan (diskresi) lantaran UU 8/2019 hanya mengatur kuota haji nasional.
Diskresi boleh diambil jika aturan ada tetapi tidak lengkap, tidak jelas, atau kosong; juga ada keadaan mendesak.
Dalam sidang 3 September 2026 tersebut, juga mengungkap fakta menarik bahwa ternyata KMA 1156 diminta di-backdate oleh Ditjen PHU, dan saksi baru tahu skema itu setelah rapat Zoom Januari 2024.
Saat ditanya Gus Yaqut, ia juga menyatakan Menteri tidak pernah memerintahkan backdating, menarik fee, atau membuat aturan T0 bahkan melakukan tindakan korupsi.
Semakin bergulir persidangan, semakin banyak informasi yang terbuka dari tabirnya. Konteks dan latar belakang kebijakan kuota haji yang membuat Gus Yaqut dipersalahkan ini penting untuk terus disampaikan ke publik, terlepas dari bagaimana putusan majelis nanti.
,🇮🇩K@ng_Ye2nT 🇮🇩 retweeted
Sampai sidang pertama tgl 11 Agustus 2026, JPU tetap mendakwa Gus Yaqut menerima US 271.500 berdasarkan BAP Ridwan Kurniawan dan masuk di semua berita.
Tapi kemarin di sidang tgl 9 September 2026, semua terbongkar....
Ridwan Kurniawan ....
Persidangan Kuota Haji ini menarik!
Orang yang mengatakan bahwa fee percepatan baru muncul di era Gus Yaqut, seperti di social card di bawah ini, bernama Abdul Muhyi. Dia mengatakannya di persidangan, dan di BAP tidak ada.
Saya sudah baca BAP-nya, tapi kurang marem.
Akhirnya saya minta tolong kepada Gus A. Rifqi Elmoe untuk dikirimkan video persidangan kemarin (video konfrontasi Gus Yaqut kepada tiga saksi soal fee juga saya dapat dari beliau).
Nanti akan saya unggah di Pamitnya Ngantor.
Bagi yang punya saudara, orang tua, atau tetangga yang pernah haji lewat ONH Plus atau Haji Khusus sebelum Gus Yaqut jadi Menag, apakah benar fee percepatan itu tidak ada?
Silakan tanya saja, dan saya yakin apa yang disampaikannya di bawah ini mudah sekali terjawab.
Akan tetapi, Abdul Muhyi ini sosok yang menarik.
Di dalam BAP, dia itu "memakan" fee percepatan kuota haji khusus seperti ini:
Haji 2023:
1. Pelunasan mobil Toyota Innova Zenix Tipe Q ke rekening PT Tunas Ridean (total tiga kali transfer: Rp136,72 juta, Rp50 juta, dan Rp250 juta atas nama A. Muhyi),
2. Pembelian rumah kontrakan dari saudaranya senilai Rp700 jutaan,
3. Transfer langsung ke rekening pribadi Muhyi secara bertahap (Rp250 juta, Rp198,59 juta, Rp110 juta, dan Rp50 juta),
4. Pinjaman pribadi kepada kerabat dan tetangga: Rp237,54 juta kepada Sdri. Ditha Fauziah (kontrakan rumah) dan Rp200 juta kepada Sdri. Evi Normalita (biaya kuliah anak).
Haji 2024:
1. Muhyi meminta uang tunai kepada Ridwan Kurniawan senilai USD 10.000 saat musim haji dan USD 20.000 setelah haji untuk keperluan keluarga, ditambah penerimaan Rp50.000.000 pada November 2024,
2. Muhyi menguasai pembagian sisa fee dari PT Cahaya Pilihan sebesar USD 60.000 yang dibagi dua bersama Ridwan Kurniawan (karena pihak travel menolak uangnya dikembalikan),
3. Menerima pembagian fee dari PT Albis Nusa Wisata melalui Ridwan Kurniawan senilai USD 50.000 di kantor Kemenag atas instruksi Agus Syafi',
4. Menerima dana tunai yang tidak dikembalikan dan tetap dalam penguasaannya, antara lain dari PT Al-Aqhsa Jisru Dakwah (USD 4.000) dan penyerahan tunai di salah satu mal Jakarta dari Pemilik PT Diva Mabruro, Amaludin Wahab (USD 10.000).
Sementara dari sekian banyak BAP yang diinterograsi KPK (totalnya: 432), hanya ada satu saja yang mengatakan bahwa ada dugaan Gus Yaqut menerima fee percepatan sebesar USD271-ribu, itupun kemarin di persidangan dia mengoreksi apa yang dia katakan.
Atas dasar itulah Gus Yaqut didakwa memperkaya diri dan merugikan negara sebanyak itu. Dan sekarang berada di kursi "pesakitan terdakwa".
Tapi tahukah kalian yang unik dari persidangan ini?
Abdul Muhyi, orang yang saya sebut tadi detailnya sebagai sosok unik yang telah "memakan" fee percepatan sekitar Rp1.532.858.750,00, ternyata hadir di persidangan bukan sebagai tersangka, tapi sebagai...
...SAKSI!
Makanya persidangan kuota haji ini menarik.
Menarik karena aneh.
😅
,🇮🇩K@ng_Ye2nT 🇮🇩 retweeted
Makin kental saja nuansa politik hukum pada kasus Gus Yaqut ini. Setelah sebelumnya saksi2 KPK sendiri membantah tuduhan KPK, hari ini saksi kunci Ridwan Kurniawan membantah BAP yg dibuat KPK.
Sekedar info: Ridwan Kurniawan adalah saksi yang BAP-nya digunakan KPK utk menjadikan Gus Yaqut tersangka.
,🇮🇩K@ng_Ye2nT 🇮🇩 retweeted
Kalo yg ini termasuk kartel gak?
Saya sadar kartel haji dan umrah ini melibatkan banyak pihak, mulai yang kecil sampai yang punya kekuatan modal besar dan jejaring luas bahkan lintas negara. Mulai yang sekedar berburu rente tanpa perlu memahami syariat agama, sampai yang sangat memahami. "Kran-kran" aliran mereka disumbat bahkan ditutup pada era kepemimpinan Presiden @prabowo melalui @kemenhaj_ri
Kami, @gus.irfanyusuf dan saya sadar ini tak mudah, dan potensi fight back sangat kuat. Memastikan internal kementerian yang kami bangun bersih sebersih-bersihnya bukan pekerjaan mudah. Sangat banyak PR yang menumpuk harus diselesaikan. Belum lagi, hal kecil yang jadi kealphaan kami, bisa berdampak buruk, bahkan diperburuk-burukkan.
Menjaga Komitmen dari Pusat sampai daerah adalah pekerja tak sederhana, pada akhirnya kami terus akan berupaya, selebihnya, hasil, biarlah Allah SWT yang menjaga.
,🇮🇩K@ng_Ye2nT 🇮🇩 retweeted
Di tengah musibah dan bencana ada aja yg cari enggaments dengan sebar hoaxs.
Ini adalah video erupsi Gunung Kilauea di Taman Nasional Gunung Berapi Hawaii di Pulau Hawaii, Amerika Serikat.
,🇮🇩K@ng_Ye2nT 🇮🇩 retweeted
Sama halnya dengan nama orang-orang di pansus dan Komisi VIII lainnya, ehh ga ada satupun yang diperiksa
,🇮🇩K@ng_Ye2nT 🇮🇩 retweeted
Pada Muktamar NU di Cipasung jaman Orde Baru, Gus Dur dilarang duduk di depan saat Pak Harto hadir. Namun dgn segala intervensi penguasa saat itu Gus Dur tetap TERPILIH KEMBALI sebagai Ketum PBNU. Ini dianggap sebagai awal dari hilangnya wibawa kekuasaan Soeharto.
~jasmerah~
,🇮🇩K@ng_Ye2nT 🇮🇩 retweeted
Dari hasil penelusuran kami Melva Maria Rosa Pardede itu dulunya adalah instruktur senam dan aerobik, tapi setelah tidak laku sebagai instruktur senam dan aerobik dia banting setir jadi driver shopee food sekaligus nyambi jadi provokator. Dia orang Batak bukan orang Betawi.
