KPPU Dorong Evaluasi Perda Ritel Lombok Tengah untuk Jaga Kepastian Usaha dan Persaingan Sehat Jakarta (27/10) - Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan menjadi momentum untuk memastikan bahwa upaya melindungi pasar rakyat berjalan seiring dengan kepastian hukum dan persaingan usaha yang sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai penataan toko swalayan perlu didasarkan pada aturan yang jelas, objektif, dan proporsional agar tidak menutup kesempatan pelaku usaha untuk berkembang. Selengkapnya: kppu.go.id/berita/kppu-doron…

KPPU Dorong Koperasi Desa Merah Putih Perkuat Ekonomi Desa tanpa Menutup Ruang UMKM Lokal Jakarta (27/10) - Pengoperasian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) perlu diikuti dengan tata kelola usaha yang memastikan manfaat program dirasakan secara luas oleh masyarakat, termasuk petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta koperasi yang telah berkembang di desa dan kelurahan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong agar penguatan KDKMP berjalan seiring dengan terjaganya persaingan usaha yang sehat dan kemitraan yang adil. Selengkapnya: kppu.go.id/berita/kppu-doron…

Anggota KPPU Raih Doktor, Usulkan Model Pengendalian Hak Monopoli BUMN Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Budi Joyo Santoso meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dengan predikat summa cum laude dari Universitas Pancasila, Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2026. Melalui disertasi mengenai diskresi Presiden dalam pemberian hak monopoli kepada badan usaha milik negara (BUMN), Budi mengusulkan model pengendalian monopoli yang menempatkan kepentingan publik, kepastian hukum, dan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagai pertimbangan utama. Selengkapnya: kppu.go.id/berita/anggota-kp…

Ketua, Wakil Ketua, Komisioner, dan Sekretariat Jenderal KPPU mengucapkan Selamat dan Sukses atas Promosi Doktor Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila kepada Dr. Budi Joyo Santoso, S.E., M.M. (Anggota KPPU) dengan Judul Disertasi “Politik Hukum Diskresi Presiden atas Hak Monopoli BUMN dalam Perspektif Kepentingan Negara dan Prinsip Persaingan Usaha Sehat di Indonesia”. Semoga ilmunya memberi manfaat dan kemajuan bagi dunia persaingan usaha di Indonesia. #KPPU #PersainganUsaha #Doktoral #BudiJoyoSantoso

Hadiri Peluncuran Prospera Fase II, KPPU Perkuat Relevansi Kerja Sama Persaingan Usaha Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Hilman Pujana menghadiri peluncuran Australia–Indonesia Partnership for Economic Development (Prospera) Fase II di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026. Program kemitraan ekonomi Indonesia–Australia untuk periode 2026–2035 ini didukung komitmen pendanaan sebesar AUD420 juta selama sepuluh tahun, dengan cakupan kegiatan yang juga mencakup kerja sama di bidang persaingan usaha. Selengkapnya: kppu.go.id/berita/hadiri-pel…

KPPU dan BRIN Kerja Sama Riset untuk Pengawasan Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjalin kerja sama riset untuk mendukung analisis kebijakan dan pengawasan persaingan usaha. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Ketua KPPU Gopprera Panggabean dan Kepala BRIN Arif Satria di Gedung BRIN, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Oktober 2026. Kegiatan tersebut turut disaksikan Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha dan jajaran pimpinan kedua lembaga. Selengkapnya: kppu.go.id/berita/kppu-dan-b…

KPPU Hadirkan Ahli dalam Pemeriksaan Perkara Keterlambatan Notifikasi Akuisisi Mandala Multifinance Jakarta (22/10) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 07/KPPU-M/2026 terkait dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Mandala Multifinance Tbk. oleh MUFG Bank Ltd. Sidang yang berlangsung di Kantor KPPU, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026, menghadirkan ahli hukum perseroan terbatas dan ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan perkara. Selengkapnya: kppu.go.id/berita/kppu-hadir…

KPPU Soroti Peran Strategis BPR-BPRS dalam Memperluas Akses Pembiayaan UMKM Jakarta (19/10) – Akses pembiayaan yang memadai menjadi salah satu faktor penting bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk tumbuh dan meningkatkan daya saing. Dalam konteks tersebut, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) memiliki peran strategis dalam menjangkau pelaku usaha yang membutuhkan layanan keuangan. Isu ini menjadi bagian dari pembahasan Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional (Munas) XII Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (PERBARINDO) yang dihadiri Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Budi Joyo Santoso, di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026. Selengkapnya: kppu.go.id/berita/kppu-sorot…

KPPU Ingatkan Pengelola KEK Sei Mangkei Jaga Kewajaran Tarif dan Persaingan Sehat Simalungun (16/10) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan pentingnya penetapan tarif layanan kawasan yang wajar, transparan, dan tidak diskriminatif untuk mendukung iklim persaingan usaha yang sehat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kunjungan dan diskusi KPPU bersama PT Kawasan Industri Nusantara (KINRA) dan PT Pertagas Niaga pada Jumat, 16 Oktober 2026. Selengkapnya: kppu.go.id/berita/kppu-ingat…

KPPU Soroti Efek Jaringan dan Dominasi Platform dalam Ekonomi Digital Jember (17/10) — Banyaknya pengguna dan luasnya layanan dapat memberikan keunggulan bagi platform digital. Namun, kondisi tersebut juga dapat memengaruhi peluang pesaing untuk memasuki pasar dan berkembang. Efek jaringan, skala ekonomi, pemanfaatan data, serta keterkaitan antarlayanan menjadi sejumlah karakteristik yang perlu diperhatikan dalam mengawasi persaingan usaha di ekonomi digital. Selengkapnya: kppu.go.id/berita/kppu-sorot…

KPPU: Persaingan Ritel Modern dan Toko Madura Tak Cukup Dinilai dari Skala Usaha Surabaya (16/10) — Persaingan antara ritel modern dan toko tradisional, termasuk toko Madura, tidak bisa dinilai hanya dari perbedaan skala usaha atau jumlah gerai. Struktur pasar, perilaku pelaku usaha, karakteristik daerah, dan kebijakan pemerintah setempat turut memengaruhi bagaimana persaingan berlangsung. Isu ini dibahas Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Rhido Jusmadi dalam kegiatan edukasi hukum persaingan usaha bersama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada 16 Oktober 2026. Selengkapnya: kppu.go.id/berita/kppu-persa…

KPPU Perkuat Analisis Harga Komoditas untuk Deteksi Dini Risiko Persaingan Depok (16/10) — Kenaikan harga komoditas tidak selalu berarti terjadi kartel. Perubahan harga bisa dipicu oleh gangguan produksi, meningkatnya permintaan, biaya distribusi, perdagangan internasional, maupun kebijakan pemerintah. Untuk membedakan gejolak pasar yang wajar dari indikasi persoalan persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperkuat kemampuan analisnya dalam membaca pergerakan harga dan mengidentifikasi sumber persoalan pasar melalui pendekatan berbasis data. Selengkapnya: kppu.go.id/berita/kppu-perku…

Selamat ulang tahun Bapak Prabowo Subianto @prabowo, Presiden Republik Indonesia. Semoga panjang umur, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta senantiasa dilimpahi keberkahan dalam mendedikasikan diri untuk kemajuan bangsa dan negara. #KPPU #PersainganUsaha #PresidenRI #Prabowo

78 dari 82 Perkara Merger dan Akuisisi terkait Keterlambatan Notifikasi, KPPU Ingatkan Pelaku Usaha Penuhi Kewajiban Pelaporan Jakarta (16/10) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan pelaku usaha agar memenuhi kewajiban notifikasi atas transaksi penggabungan badan usaha (merger), peleburan (konsolidasi), serta pengambilalihan saham dan/atau aset yang memenuhi persyaratan. Notifikasi merupakan bagian penting dari pengawasan KPPU terhadap perubahan struktur pasar, sehingga potensi berkurangnya persaingan dapat diidentifikasi dan ditangani sesuai ketentuan yang berlaku. Selengkapnya: kppu.go.id/berita/78-dari-82…

Tiga Terlapor Tanda Tangani Pakta Perubahan Perilaku dalam Perkara Otomotif Digital Jakarta (16/10) – PT Mobil Satu Asia, PT Car Classifieds Indonesia, dan PT Car Some Indonesia menandatangani Pakta Integritas Perubahan Perilaku dalam Perkara Nomor 13/KPPU-L/2026 terkait dugaan praktik diskriminasi dalam perdagangan otomotif melalui platform digital. Penandatanganan dilakukan dalam sidang di Ruang Sidang Erwin Syahril, Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026, setelah Majelis Komisi menyampaikan pertimbangan atas permohonan perubahan perilaku yang diajukan para Terlapor. Sidang dipimpin Wakil Ketua KPPU Hilman Pujana selaku Ketua Majelis Komisi, bersama Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha dan Mohammad Reza sebagai Anggota Majelis Komisi. Selengkapnya: kppu.go.id/berita/tiga-terla…

Majelis Komisi Nyatakan Para Terlapor Tidak Terbukti Melanggar Pasal 22 dalam Tender Geomembrane PHR Jakarta (14/10) – Majelis Komisi pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), PT Total Safety Energy, dan PT Mutiaracahaya Plastindo tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara dugaan persekongkolan tender pengadaan geomembrane di PHR. Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2025 tersebut dibacakan pada Selasa, 13 Oktober 2026, di Gedung KPPU, Jakarta. Majelis Komisi dipimpin oleh Eugenia Mardanugraha selaku Ketua Majelis, dengan Hilman Pujana dan Mohammad Reza sebagai anggota. Selengkapnya: kppu.go.id/berita/majelis-ko…

KPPU Minta Penyempurnaan Komitmen Perubahan Perilaku dalam Perkara Otomotif Digital Jakarta (12/10) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada prinsipnya menyetujui permohonan perubahan perilaku yang diajukan tiga Terlapor dalam Perkara Nomor 13/KPPU-L/2026 terkait dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam perdagangan otomotif melalui sistem elektronik. Namun, Majelis Komisi meminta perbaikan dan/atau penambahan komitmen agar perubahan perilaku yang dijanjikan memiliki substansi yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan. Selengkapnya: kppu.go.id/berita/kppu-minta…

KPPU Soroti Kekuatan Pasar Platform Digital dan Keberlanjutan Jurnalisme Jakarta (7/10) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyoroti tantangan persaingan usaha dalam ekosistem platform digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), khususnya terkait kekuatan pasar, posisi tawar perusahaan media, dan keberlanjutan jurnalisme. Isu tersebut disampaikan Anggota KPPU Rhido Jusmadi dalam seminar daring (webinar) internasional CTRL+J bertajuk “From Inquiry to Action: Competition Policy, Digital Platforms and Journalism across the Global South” yang diselenggarakan secara daring oleh International Fund for Public Interest Media (IFPIM) pada 7 Oktober 2026. Selengkapnya: kppu.go.id/berita/kppu-sorot…

MA Gali Masukan KPPU untuk Evaluasi Perma tentang Keberatan atas Putusan KPPU Jakarta (9/10) – Mahkamah Agung (MA) menggali masukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Niaga. Masukan tersebut dihimpun dalam rapat Kelompok Kerja Hukum Persaingan Usaha MA bersama KPPU di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026, sebagai bagian dari evaluasi penerapan aturan yang telah berlaku hampir lima tahun. Selengkapnya: kppu.go.id/berita/ma-gali-ma…