sorry..
Kota Medan, Sumatera Utara
Joined December 2010
- Tweets11.3K
- Following613
- Followers233
- Likes1.6K
loser retweeted
1957
Bung Karno lagi di London pas Kabinet Djuanda ngambil keputusan paling gila sepanjang sejarah maritim RI: nyatuin laut di antara pulau-pulau jadi wilayah kedaulatan, bukan cuma "jalan bebas" buat kapal asing lewat.
Waktu itu dunia internasional protes keras.
Butuh 25 tahun buat dunia akhirnya ngangguk lewat UNCLOS 1982. Sabar, tapi menang.
Sekarang pas ada gesekan lagi soal batas laut kayak di Sulawesi, orang gampang emosi di kolom komen.
Padahal spirit Djuanda bukan soal siapa paling galak, tapi soal siapa paling sabar mainin jalur hukum & diplomasi jangka panjang.
Kedaulatan itu dimenangin di meja perundingan, bukan di linimasa.
loser retweeted
Tulisan kritik yg disusun dgn baik & uniknya dari perwira TNI AU.
This quoted post is unavailable.
loser retweeted
'3 Sama, 4 Jangan, 4 Harus.'
Singkat metode2 yg rumit, ringkas materi panjang & njlimet hingga muat di 'bungkus rokok'.
Ini yg namanya desain sosial. Hal yg sering dilupakan arsitek & pemangku kebijakan yg terbiasa 'top down' 'ndakik2'. en.wikipedia.org/wiki/Social…
Bahkan PKI pun sudah menyiapkan panduan yang mirip seperti ini buat para kadernya kalo turun ke masyarakat, yang diringkas jadi 'Tiga Sama, Empat Jangan, Empat Harus'. PKI punya kebiasaan menyingkat metode2 yg rumit spy bisa diingat orang2
nitter.gq/allandbagus/status/193…
loser retweeted
Desil hanya menunjukkan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan.
Kelompok 20% teratas (D9 & D10) bukan “orang kaya”.
Bahkan kelas atas versi BPS hanya 0,46% populasi dan berada di ujung D10.
Menyamakan top 20% dengan kelompok kaya adalah penyederhanaan yang berbahaya.
Pembodohan Publik tentang Desil dan Orang Kaya
Pemerintah mewacanakan pembatasan Pertalite untuk desil 9–10 dengan menyebutnya “orang kaya”.
Ranking administratif dipelintir demi melegitimasi pencabutan subsidi ini layak Ini disebut sebagai pembodohan publik.
Kenapa?
Narasi “desil 9 = kaya” dan “desil 10 = elite” bermasalah sejak definisinya.
Desil pada DTSEN adalah peringkat relatif kesejahteraan, bukan kelas sosial absolut.
D1 = 10% terbawah
...
D9 = persentil 81–90
D10 = 10% teratas.
Sekarang bandingkan dengan distribusi kesejahteraan BPS September 2024:
• miskin: 8,57%
• rentan miskin: 24,42%
• menuju kelas menengah: 49,29%
• kelas menengah: 17,25%
• kelas atas: 0,46%
Artinya 82,28% penduduk bahkan belum masuk kelas menengah, sementara kelompok yang dikategorikan kelas atas hanya 0,46% populasi.
Kalau distribusi ini dipetakan ke persentil:
P1–P8,57 = miskin
P8,58–P32,99 = rentan miskin
P33–P82,28 = menuju kelas menengah
P82,29–P99,54 = kelas menengah
P99,55–P100 = kelas atas (kaya)
Kalau didistribusikan ke desil:
D1: 85,7% miskin + 14,3% rentan miskin
D2: 100% rentan miskin
D3: 100% rentan miskin
D4: 29,9% rentan miskin + 70,1% menuju kelas menengah
D5: 100% menuju kelas menengah
D6: 100% menuju kelas menengah
D7: 100% menuju kelas menengah
D8: 100% menuju kelas menengah
D9: 22,8% menuju kelas menengah + 77,2% kelas menengah
D10: 95,4% kelas menengah + 4,6% kelas atas
Jadi D9 praktis tidak memiliki kelompok kelas atas atau orang kaya sama sekali.
Kelas atas baru muncul sekitar P99,55, atau hanya setengah persen paling ujung dari distribusi.
Desil 10 mencakup 10% penduduk.
Kelas atas menurut BPS cuma 0,46%.
D10 sendiri juga sangat heterogen.
P91, P95, P99, dan P99,9 memiliki kemampuan ekonomi yang sangat berbeda.
World Inequality Report menunjukkan:
• top 10% menerima 46,2% pendapatan nasional
• top 1% sendiri menerima 17,6%
Untuk kekayaan:
• top 10% menguasai 59,4%
• top 1% sendiri menguasai 19,9%
Jadi konsentrasi kekayaan di bagian paling atas sangat besar. Memasukkan profesional mapan, pengusaha, eksekutif, dan konglomerat ke satu kelompok lalu menyebut semuanya “elite” menghapus struktur distribusi yang sebenarnya.
Sebaiknya pemerintah berhenti melakukan pembodohan publik dengan menyederhanakan struktur kesejahteraan seenaknya.
Ketika kelas menengah, affluent, dan kelompok superkaya dicampur dalam satu label, kebijakan yang lahir dari kategorisasi itu sangat mudah salah sasaran.
loser retweeted
Salah satu "pendongeng" bahkan bikin buku juga 🤣
Dulu salah satu tugas mata kuliah metode sejarah suruh bikin resensi kritis dari buku itu dan buku Hatta.
It really pissed him off😭
loser retweeted
Mengapa seseorang yang sudah punya jabatan, fasilitas, bahkan kekayaan, masih bisa korupsi?
Pertanyaan ini menarik karena jawabannya mungkin bukan sekadar…
“Karena dia serakah”
Nah, teori GONE membantu kita dalam melihat korupsi dari 4 sisi berbeda
🧵 #Kriminopedia
loser retweeted
akhirnya kita mengakuinya juga. Bahwa dalam konsep “depenalisasi” terjadi:
kejahatan luar biasa -> kejahatan biasa -> bukan kejahatan.
korupsi sudah di tahap kedua. Sebentar lagi masuk ke tahap ketiga. Di mana korupsi bukanlah kejahatan, tetapi keharusan.
sebagaimana kata Vedi Hadiz hari ini:
“melalui korupsi, pembiayaan politik berlangsung, koalisi elite dipertahankan, akses terhadap sumber-sumber ekonomi didistribusikan, dan hubungan antara negara, politik, serta modal terus direproduksi baik pada masa Orde Baru maupun pada masa Reformasi.”
***
sumber:
1. kompas.id/artikel/diskon-huk…
2. kompas.id/artikel/korupsi-ba…
loser retweeted
Di antara menteri2 kabinet bayangan itu yg paling siap menjadi menteri benaran adalah Sesneg, Menlu, dan Menkes. Yg lain belum saya assess..😂
(assessment bayangan).
Tapi sudahlah, yg paling pokok adalah road map untuk terpilih dulu. Karena yg menyaksikan celoteh kabinet bayangan adalah orang2 yg memang 2024 juga adalah pemilih Anies atau maksimal pemilih muda yg sebelumnya belum cukup umur. Bagian paling penting untuk menang adalah para pemilih level petani, nelayan, buruh dan kelompok candak kulak.
loser retweeted
pelan-pelan Pak Anies, @aniesbaswedan. Soalnya banyak yang ketabrak ini 😭
"warga yang main hakim sendiri di jalanan bukan sedang menantang hukum, tapi sedang meniru. Mereka meniru cara republik ini memperlakukan aturannya sendiri.
boleh diubah kalau mengganggu kepentingan segelintir. Ditunda kalau merepotkan pengelola negara. Dilangkahi kalau tujuannya melanggengkan kuasa.
rakyat tidak belajar dari pidato yang menggelegar. Rakyat belajar dari keputusan-keputusan negara yang dipertontonkan setiap hari."
***
kutipan artikel opini beliau di Kompas hari ini. Sumber:
kompas.id/artikel/kepastian-…
loser retweeted
istri memperlihatkan ada tulisan Reza Rahadian di Kompas pagi ini. Istri mulai melanjutkan, dan saya siap menyimak menerima pengetahuan baru dari bacaannya. Lalu istri berkata:
👩🦰: Sayang, kamu sama Reza Rahadian sama-sama nulis di Kompas. Bedanya, dia enak dibaca dan dilihat, kalo kamu satunya engga.
👨🎓: terima kasih, atas informasinya, istriku. 😔
***
terlepas dari itu, yang menarik dari tulisan Reza Rahadian adalah kontras yang ia tunjukkan di usia ke-81 kemerdekaan Indonesia,
bahwa ketika berbagai program besar bisa dijalankan, jutaan anak masih belajar di ruang kelas yang rusak.
berikut beberapa poin pentingnya:
1. pada tahun ajaran 2025/2026, tercatat hampir 734.000 ruang kelas SD dan 78.000 perpustakaan berada dalam kondisi rusak ringan hingga berat.
2. jika hanya menghitung kategori rusak sedang dan berat, jumlah ruang kelas yang bermasalah mencapai 416.141 unit. Angka ini meningkat lebih dari 100 persen dibandingkan kondisi tahun 2016.
3. dengan jumlah murid SD lebih dari 24 juta anak, kerusakan tersebut diperkirakan berdampak pada sekitar 8,5 juta siswa yang setiap hari belajar dalam kondisi yang berpotensi membahayakan keselamatan mereka.
4. Reza mempertanyakan arah prioritas kebijakan pendidikan. Menurut simulasi Yappika, kebutuhan dana untuk memperbaiki seluruh ruang kelas dan perpustakaan yang rusak sekitar Rp188,3 triliun, lebih rendah dibandingkan biaya satu tahun Program Makan Bergizi Gratis.
5. ia juga menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dana MBG tidak masuk dalam komponen wajib 20 persen anggaran pendidikan, tetapi berlaku mulai 2028. Baginya, muncul pertanyaan mengapa pemenuhan mandat konstitusi itu harus menunggu.
6. di sisi lain, persoalan pendidikan tidak berhenti pada bangunan sekolah. Tulisan ini mengingatkan kembali masih rendahnya kesejahteraan banyak guru, termasuk honor yang jauh dari layak serta persoalan pembayaran gaji guru PPPK di sejumlah daerah.
7. pesan utama artikel ini adalah bahwa pendidikan dasar bukan sekadar program pemerintah, melainkan hak konstitusional anak yang semestinya ditempatkan sebagai prioritas utama negara.
salut buat tulisan kritis beliau. ✨
sumber:
kompas.id/artikel/pendidikan…
ALT Sumber: Kompas
ALT Sumber: Google
loser retweeted
Siapa belum ngantuk? Gila, ini ada konten keren banget dari Fristian Griec Media. Ngupas problematika dan masa depan kopdes dengan bahasa yang mudah dipahami oleh awam.
Are we truly ready for what we're about to face?
loser retweeted
Pak @NasbiHasan
logika Anda keliru sejak premisnya.
Warga boleh mengkritik, mencela, bahkan mengata-ngatai pemerintah karena warga memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat, sesuai Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin kebebasan warga untuk menyampaikan pendapat.
Sementara UU Administrasi Pemerintahan mewajibkan pejabat bertindak berdasarkan legalitas, kepentingan umum, ketidakberpihakan, dan larangan menyalahgunakan kewenangan.
Artinya, Pemerintah tidak memperoleh “hak membalas” hanya karena merasa tersinggung atau karena baper.
Anda sedang menyamakan pemerintah dengan akun media sosial yang bisa saling sindir dan saling balas.
Padahal pemerintah membawa jabatan, anggaran, serta kewenangan negara yang seluruhnya berdiri di atas mandat rakyat dan dibiayai oleh pajak rakyat.
Dan terakhir, Anda bekerja sebagai pejabat publik, bukan lagi sebagai buzzer.
Jadi tolong gunakan otak dan nalar Anda dengan benar, karena setiap gaji, dan fasilitas yang Anda nikmati berasal dari uang yang kami bayarkan melalui pajak.
Terima kasih.
loser retweeted
PHK massal. 34 orang, termasuk aku, dipanggil ke ruang meeting jam 9 pagi, dikasih tau lewat 1 slide power point yang judulnya "Efisiensi Organisasi".
Gak ada yang nangis di ruangan itu. Semua diem, saking kagetnya.
Setelah pengumuman, HR ngasih penjelasan cepet soal hak-hak kita: pesangon, JHT, sama JKP alias Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Penjelasannya buru-buru banget, kayak lagi baca dari kertas contekan. Aku sampe harus nulis di HP sendiri biar gak lupa istilahnya.
Aku pikir, oke, minimal ada kejelasan. Ternyata itu baru awal dari ribetnya.
Aku coba klaim JKP lewat aplikasi seminggu setelah PHK, sesuai yang disaranin.
Statusnya "ditolak", tanpa alasan jelas di layar. Aku telpon call center, nunggu 40 menit, akhirnya dikasih tau: laporan PHK dari perusahaan belum masuk sistem BPJS Ketenagakerjaan.
Jadi aku yang harus balik lagi ke kantor lama, minta HR ngelaporin, padahal mereka yang PHK aku duluan.
Aku cerita ke temen seangkatan PHK, namanya Fikri. Masalah dia beda lagi: JHT-nya ketahan karena nama di KTP sama di data BPJS beda satu huruf, typo dari HR waktu daftar dulu.
Dia harus urus surat keterangan ke Disdukcapil dulu sebelum bisa klaim.
Dua masalah beda, tapi sama-sama bikin capek: yang salah bukan kita, yang harus benerin, ya kita.
cc : leunira3fhlumumba
loser retweeted
Kesaksian mengejutkan para ahli di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) membuka tabir borok dan kepalsuan retorika program Makan Bergizi Gratis (MBG). Klaim pemerintah bahwa penarikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) demi membiayai program sentralistik ini dapat menggerakkan ekonomi nasional terbukti hancur berantakan di depan sains dan fakta ekonomi riil.
Pertama, perihal multiplier effect. Direktur CELIOS Bima Yudistira menegaskan bahwa lonjakan pertumbuhan ekonomi akibat MBG sifatnya sangat semudank temporer. Angka tersebut hanya terdongkrak oleh proyek konstruksi fisik pembangunan dapur SPPG. Celakanya, pembangunan 27.000 titik dapur ini sangat Jawa-sentris (11.000 titik menumpuk di Jawa Barat, sementara di Papua Tengah dan Sulbar bisa dihitung jari).
Pasokan bahan bangunannya pun tidak dibeli dari toko bangunan lokal sekitar, melainkan dikuasai rantai pasok pusat. Artinya? Tak ada pemberdayaan ekonomi daerah, yang ada justru perampasan ruang fiskal Pemda.
Kedua, tingkat kebocoran dan pemborosan (food waste) yang sangat mengerikan. Selain korupsi di level pengadaan barang/jasa yang sudah menyeret pimpinan BGN, tingkat makanan sisa yang terbuang sia-sia akibat ketiadaan kontrol kualitas mencapai Rp1,2 TRILIUN! Fakta pahit ini memicu kesimpulan menohok di sidang MK: program MBG sejatinya lebih tepat disebut sebagai subsidi bagi pakan ternak ketimbang perbaikan gizi anak sekolah.
Ketiga, mitos sentralisasi anggaran. Alasan pemerintah menarik dana TKD dari daerah dengan dalih "mencegah korupsi di tingkat Pemda" terbukti menjadi blunder terbesar. Menarik anggaran triliunan ke pusat bukannya menghilangkan korupsi, melainkan hanya mendesentralisasikan dan membesarkan skala korupsinya secara masif (mega-corruptions). Ketika triliunan uang pajak rakyat dibakar demi proyek ugal-ugalan yang menyisakan makanan sisa untuk pakan ternak dan skandal hukum pejabat, maka kebijakan ini adalah bencana fiskal nyata! Hentikan sekarang juga.
Video : tribun
loser retweeted
Sebuah uraian yg menarik oleh pak Gita Wirjawan.
Di tiongkok ada orang IQ 140 jago fisika murni tapi nggak bisa ngomong.
Yang kedua IQnya 78,49 jago joget di tiktok.
Di Tiongkok yang pasti terpilih untuk posisi kepemimpinan adalah yg pertama, nggak ada kesempatan buat yang kedua.
Tapi sayangnya demokrasi sekarang lebih tergugah oleh hal-hal yg sensasional dan festival. Sehingga orang yang jago joget dengan IQ 78 bisa terpilih
Let's him cook Mr Gita Wirjawan
loser retweeted
“Saya menghabiskan belasan tahun meneliti tentang perlindungan sosial di banyak negara. Saya menyelesaikan S2 dan S3 saya di inggris. Tidak ada satu pun negara di dunia yg program makan bergizi gratisnya dilakukan oleh aparat keamanan. Dari semua program perlindungan sosial di seluruh dunia, MBG adalah program terbesar dari segi anggaran, inefisiensi dan potensi korupsinya, di seluruh dunia.”
Video ini adalah paparan paling clear soal kekacauan tata kelola embege. Kalo ada yg nanya “emang apa salahnya sih embege?”, cukup suruh nonton video ini.
loser retweeted
Ini orang cerdas banget mengemas topik permasalahan MBG ini dengan bahasa sederhana, lugas dan berbobot. Mana endingnya bikin sedih juga 😔
loser retweeted
Gila, ketimpangan kita separah ini!
Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS (Center of Economic and Law Studies), Dr. Media Wahyudi Askar, menjelaskan hasil studi terbaru mereka:
1. Studi CELIOS mengungkap ketimpangan ekstrim: di saat pejabat/orang super kaya merayakan ultah mewah di Paris, anak-anak miskin berjuang keras hanya untuk bisa makan hari itu jg.
2. Indonesia kini punya 2 wajah ekstrem. Wajah pertama diisi oleh 1.700 orang super kaya, dimana kekayaan 50 orang terkaya di antaranya sudah setara dg total kekayaan 55 juta penduduk.
3. Oligarki ini menyetir harga pasar (ojol, LPG, properti) dan "membeli" demokrasi lewat pendanaan parpol. Sebaliknya, rakyat biasa harus berdesakan di transportasi publik yang buruk meski taat bayar pajak.
4. CELIOS mendorong Pajak Kekayaan (Wealth Tax) sebesar 2% untuk aset di atas Rp84 M. Didukung 89% rakyat, pajak ini bisa menghasilkan Rp142 T/tahun untuk menggratiskan layanan kesehatan, KRL, hingga beasiswa sampai bangun rumah layak warga rentan.
Nonton full di youtube nya Watchdoc Dokumentary nya disini 👇
youtu.be/ptQchZdrVjY?si=0HZD…