My Putun retweeted
JOKOWI ADALAH PRESIDEN TERBURUK DAN ANAKNYA ADALAH WAPRES TERBURUK
SOAL PENDIDIKAN SAJA DIA TIDAK JUJUR LALU BAGAIMANA DENGAN KEBIJAKAN YANG LAINYA.
PATUT DIDUGA SEMUA KEBIJAKAN DAN KEPUTUSANNYA SAAT JADI PRESIDEN PENUH DENGAN TIPU DAYA DAN KEPENTINGAN PRIBADI, KELUARGANYA.
MARI KITA 🇳🇵KAN JOKOWI
My Putun retweeted
Pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman Dr.Herdiansyah Hamzah SH mengatakan: sejak keluarnya putusan MA yg membatalkan suket penyetaraan ijazah Gibran, kursi wapres sudah kosong.
Berarti sejak 30 Oktober 2026 Indonesia sudah tak punya wapres lagi.
@prabowo
@DPR_RI
@DPDRI
@mprgoid
My Putun retweeted
INFO KRUSIAL DARI PROF. AAN EKO WIDIARTO
(Analisis Hukum Tata Negara)
Tentang
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
1. Putusan MA: Kabul Seluruhnya
Gugatan yang minta Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA Gibran dinyatakan tidak sah dikabulkan MA. Putusan PTUN di bawahnya batal.
2. Akibatnya Retroaktif & Fatal
Pakai UU Administrasi Pasal 19 & 70:
Tidak sah = dianggap tidak pernah ada sejak awal ditetapkan, dan semua akibat hukumnya dianggap tidak pernah ada.
3. Syarat Cawapres Gugur
Karena surat itu yang dipakai untuk memenuhi syarat ijazah SMA di Pemilu 2024, maka otomatis syarat pencalonan sebagai Wapres dianggap gugur. Ini sejalan dengan Putusan MK yang bilang ijazahnya tidak memenuhi syarat.
4. Konsekuensi Konstitusi
Masuk ke Pasal 7A UUD 1945 - Wapres bisa diberhentikan jika tidak lagi memenuhi syarat. Menurut Prof, pintu itu jadi terbuka, tinggal DPR yang menindaklanjuti.
5. Buka-bukaan Sudah Terlambat
Niat Gibran buka-bukaan ijazah sudah tidak ada artinya. Seharusnya di MK dulu. Gugatan Denny Indrayana yang dicabut juga wajar, karena sudah ada putusan final dari MK & MA.
My Putun retweeted
Rektor Ova Emilia hebat banget seruan moral-nya.
10 tahun diam di era Jokowi, baru kritis pas ganti rezim.
Tapi soal ijazah alumnusnya yang lagi disidangkan 5 November, kok malah jadi penjaga gerbang paling setia?
Mana moral akademiknya, Bu Ova?
My Putun retweeted
Waduhh, suket bodong juga di pakai jadi walikota solo 2019, makin wajib di mundurkan.
Silahkan lembaga negara yg pria ganti pakaianmu dgn daster yaa, dan potong kemaluanmu..
My Putun retweeted
Terkait putusan MA ttg ijazah Gibran, Wantimpres Margarito Kamis berikan contoh sangat jelas :
Jika anda menempati rumah sdh puluhan tahun, tapi ketahuan bhw sertifikatnya tdk sah maka anda harus keluar.
Artinya Gibran harus keluar dari Istana Wapres.
My Putun retweeted
Pasca vonis MA ttg Suket Gibran ada yg bilang vonis itu berlaku ke depan (prospektif) dan ada yang bilang berlaku surut (retroaktif). Kalau berlaku prospektif atau ex-nunc istilah yang dipakai dalam vonis adalah "dibatalkan" atau MA "membatalkan" artinya berlaku prospektif. Sedangkan kalau berlaku retroaktif atau ex-tunc yang artinya berlaku surut (retroaktif) diksi amar putusan MA berbunyi "batal" (bukan membatalkan). MA menyatakan batal artinya suket itu dianggap tak pernah ada dan penggunaannya sejak awal tidak sah.
Vonis MA terkait Suket Gibran menyatakan "batal" , bukan "membatalkan". Ia adalah ex-tunc artinya berlaku retroaktif dan Suket itu dianggap tidak pernah ada sehingga penggunaannya dianggap tidak sah sejak awal.
My Putun retweeted
Setelah MA Batalkan Suket Pendidikan Gibran, Desakan Mundur hingga Pemakzulan Menguat
oposisicerdas.com/2026/10/se…
My Putun retweeted
Bisa dibayangkan betapa besar kekecewaan Jokowi terhadap Prabowo. Putusan MK dan MA terkait persoalan ijazah serta SUKET berpotensi menjadi titik akhir bagi perjalanan politik Gibran. Namun, persoalannya jauh lebih serius dari sekadar masa depan politik sang anak. Jokowi sendiri berpotensi terseret dalam pusaran pertanggungjawaban hukum sebagai pihak yang diduga turut terlibat (dader). Sebab, sulit membayangkan SUKET tersebut diterbitkan apabila yang berkepentingan bukan anak seorang presiden.
Nasi sudah menjadi bubur. Namun, persoalan ini tidak boleh berhenti sebagai drama politik atau kekecewaan antarelite. Rakyat tetap menuntut satu hal mendasar: penegakan hukum yang adil, transparan, dan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada seorang pun yang kebal hukum, sekalipun pernah menduduki kursi kekuasaan tertinggi di negeri ini.
My Putun retweeted
BRAVO FPI ....
FPI KORBAN KEJAHATAN JOKOWI YG MEMBUBARKAN FPI.
Makzulkan Gibran 🔥
FPI sudah memasang banner depan gedung @DPR_RI
Indonesia Sadar 🇮🇩
#MakzulkanWapresIlegal
My Putun retweeted
SENJATA MAKAN TUAN UKI
Katanya rindu kebenaran dan kebenaran sedang menemukan jalannya di pengadilan, bukan di talkshow.
SETUJU.
Makanya sekarang kebenaran sudah menemukan jalannya di MA: SUKET ITU TIDAK SAH.
Sekarang publik jadi tau siapa yang jahat dan siapa yang dijahatin. Ternyata selama ini yang main prasangka, narasi, dan talkshow itu kalian sendiri.
Pengadilan sudah bicara. Cukup ya?
My Putun retweeted
SETELAH BERJAM DIPERIKSA OLEH PIHAK KEPOLISIAN TDK TERDAPAT BUKTI BAHWA PONDOK PESANTREN HAMALATUL QUR'AN TERLIBAT DLM PEMBAKARAN WARUNG BABI, ASAL KALIAN TAU WAHAI APARAT TROMATIK PARA SANTRIWATI AKAN TERUS MEMBEKAS SEUMUR HIDUP, LALU SIAPA YG BERTANGGUNGJAWAB @DivHumas_Polri
My Putun retweeted
Wasekjen Demokrat Respons Putusan MA soal Gibran: Pilihannya Mundur atau Dimundurkan dlvr.it/TW7stF
My Putun retweeted
PESAN KERAS UNTUK KAPOLRI: JANGAN TUNGGU KEMARAHAN PUBLIK MEMBESAR, USUT TUNTAS DUGAAN PELECEHAN TERHADAP SANTRIWATI!
Dear @SuyudiArioSeto
Percepatan penanganan kasus ini jangan menunggu eskalasi semakin besar. Sejumlah pondok pesantren dan tokoh agama disebut mulai menyampaikan kecaman. Ini bukan lagi persoalan yang bisa diselesaikan dengan pernyataan normatif atau sekadar janji evaluasi internal.
Dugaan tindakan berlebihan dan pelecehan terhadap santriwati yang melibatkan oknum anggota kepolisian harus diusut secara serius. Korban harus mendapatkan perlindungan, keterangannya didengar tanpa tekanan, dan setiap bukti diperiksa secara objektif.
Kapolri harus memastikan tidak ada upaya melindungi anggota yang diduga terlibat. Jika terbukti melakukan pelanggaran, proses etik maupun pidana harus berjalan sesuai hukum. Jangan sampai institusi justru terlihat lebih sibuk menjaga citra daripada memastikan keadilan bagi korban.
Ingat, persoalan ini menyangkut kehormatan, rasa aman, dan martabat santriwati. Ketika kelompok pesantren, tokoh agama, dan masyarakat mulai mempertanyakan penanganannya, itu merupakan sinyal bahwa kepercayaan publik sedang dipertaruhkan.
Jangan biarkan kekecewaan masyarakat terhadap tindakan oknum di daerah berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap institusi Polri secara nasional.
Jika penanganan tidak transparan, tuntutan evaluasi terhadap Kapolda Jawa Tengah dan Kapolri bisa semakin menguat. Bahkan, pertanggungjawaban politik pemerintah dapat ikut menjadi perdebatan publik.
Namun, semua itu bisa dihindari jika institusi bertindak cepat, terbuka, dan tidak memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun.
Bola panas sekarang berada di tangan kapolri
Jangan menunggu masyarakat turun ke jalan dalam jumlah besar baru kemudian menunjukkan keseriusan. Jangan menunggu konsolidasi aksi semakin luas baru kemudian membuka ruang dialog.
Masyarakat punya hak untuk mengkritik, mengawal, dan menuntut pertanggungjawaban melalui cara-cara yang sah dan damai.
Ini bukan ancaman. Ini peringatan agar institusi tidak terlambat membaca keresahan masyarakat.
Pak Kapolri, bergeraklah sebelum kepercayaan publik semakin terkikis. Buktikan bahwa hukum tidak tunduk pada seragam, pangkat, maupun jabatan.
Jangan biarkan korban berjuang sendirian. Jangan biarkan kehormatan santriwati dikalahkan oleh solidaritas korps.
Keadilan harus berdiri di atas kepentingan institusi.
My Putun retweeted
"Bukan Indonesia yang butuh Singapura tapi Singapura yang butuh Indonesia.
#BongkarKejahatanGengSolo
Kalau Oligarki Singapura - Solo - Bandung (SSB) Sinar Mas, Wilmar, Gok Tok Chong keluar dari Indonesia, silahkan. Saya ingin lihat" (Said Didu)
#BongkarKejahatanGengSolo
My Putun retweeted
JOKOWI'S WHITE PAPER DI LAMAN WANTIMPRES
Perhatikan cuplikan halaman ini.
Tercantum pemberitaan berjudul “Isi Buku Jokowi’s White Paper Karya Roy Suryo, Rismon dan Tifa”, bertanggal 19 Agustus 2025.
Sebagai salah satu peneliti dan penulisnya, saya merasa haru melihat pemberitaan buku ini dimuat pada bagian Newsflow laman Dewan Pertimbangan Presiden, bertanggal 19 Agustus 2025 dengan rujukan CNN Indonesia.
Di sebelahnya adalah buku yang diberitakan: Jokowi’s White Paper. Sebuah karya yang membawa kajian digital forensik, telematika, dan neuropolitika ke dalam percakapan publik mengenai dokumen dan perilaku kekuasaan.
Pemuatan berita tersebut tentu bukan pengesahan institusional atas kesimpulan buku.
Bagi saya, ini menjadi pengingat bahwa karya yang hadir di ruang publik membawa tanggung jawab ilmiah: data harus dapat ditelusuri, metode harus dapat diperiksa, dan kesimpulan harus terbuka terhadap saran dan masukan dari peneliti lainnya.
Sebagai salah satu penulis, saya menghendaki pembahasan yang bertumpu pada isi. Baca argumentasinya. Periksa sumbernya. Uji metodenya. Tunjukkan secara terbuka bagian mana yang perlu ditambahgenapi.
Ilmu pengetahuan bertumbuh melalui pemeriksaan. Kepercayaan publik bertumbuh melalui keterbukaan. Dan setiap pertanyaan yang diajukan dengan dasar yang jelas layak memperoleh jawaban yang dapat diperiksa.
Sebuah buku adalah argumentasi terbuka untuk diuji. Itulah ruang intelektual yang harus kita rawat. Bukan kemudian dipidanakan.
— Tifauzia Tyassuma
Narahubung untuk informasi dan diskusi:
087725980909 - Inda
My Putun retweeted
GIBRAN LEBIH BAIK MUNDURLAH, INDONESIA SEDANG DISOROT DUNIA...
PUTUSAN SUKET PENYETARAAN IJAZAH SMA GIBRAN TIDAK SAH....‼️
#BongkarKejahatanGengSolo
#BongkarKejahatanGengSolo
🆘🆗
