Ratna Listy

Mari saling menerima, menjaga dan peduli.

Mari hadapi situasi ini bersama-sama, dimulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Bangun gerakan solidaritas nasional. Saling membantu dan menjaga. #Indonesia #OptimisCegahCovid19 #SolidaritasLawanCorona #SolidaritasNasional

3. Terdapat beberapa masukan pakar dalam perspektif yuridis terhadap serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Saran para pakar ini perlu dicermati sehingga kebijakan pemerintah tak asal dibuat tetapi lemah dalam implementasi.

Aspirasi Terhadap Kebijakan Penanganan Covid-19. 1. Pemerintah perlu mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait regulasi yang telah dikeluarkan dalam rangka penanggulangan wabah #Covid19 serta memastikan produk peraturan itu dapat diimplementasikan.

2. Dengan akurasi data, pemerintah memiliki angka presisi dan gambaran konkret mengenai penyebaran virus. Langkah ini dibutuhkan untuk pengambilan keputusan lanjutan serta proyeksi aksi ke depan untuk menekan bertambahnya jumlah korban. #COVID19indonesia

3. Untuk itu pemerintah pusat dan daerah harus sinkron dalam menjalankan kebijakan pencegahan dan penanganan wabah COVID-19 terutama pembatasan sosial berskala besar. Data membantu pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat. #COVID19indonesia

4. Pemerintah diminta persiapkan ruang anggaran utk atasi penyebaran wabah. Ruang anggaran perlu memperhitungkan stimulus yg dibutuhkan utk antisipasi perlambatan ekonomi di dalam negeri. Yang tak kalah penting, percepat pemenuhan kebutuhan peralatan medis, obat-obatan dan APD.

5. Selain mendorong pemerintah daerah memetakan kondisi penyebaran covid19 dan pemetaan sosial-ekonomi, pemeritnah juga perlu mengumumkan wilayah yang menjadi zona merah penyebaran #covid19.

6. Segera implementasikan kebijakan PSBB sebab bagi wilayah/daerah yang akan menerapkan PSBB perlu disetujui Menteri Kesehatan. PSBB pun patut didukung program konkrit lainnya untuk mencegah penyebaran #covid19.

7. Akhirnya, pemerintah pusat harus memastikan penerapan kebijakan jelas, tegas dan terukur di setiap daerah. Mendisiplinkan masyarakat dan aparat dalam menjalankan kebijakan PSBB. Dengan demikian pemerintah terbantu dlm pendataan secara akurat. Bersama kerja, jaga #Indonesia.

Perlu Data Akurat #Covid19. 1. Pemerintah perlu membenahi metode pengumpulan data untuk orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP) dan pasien yang meninggal. Akurasi data diperlukan untuk langkah cepat, tepat dan terarah dalam upaya penanganan wabah Covid19.