Sikap kritis Dodi S. Abdulkadir selaku tim kuasa hukum Gus Yaqut, yang secara tegas menolak pola pemeriksaan saksi ahli oleh JPU yang dinilai tendensius dan mengarahkan opini sebelum pembuktian selesai. JPU mengajukan pertanyaan yang langsung menggiring opini ke arah kesimpulan pelanggaran hukum dan kerugian negara. Hal ini dianggap melangkahi independensi saksi ahli yang seharusnya memberikan pandangan ilmiah secara bebas tanpa tekanan struktural. Majelis hakim diminta untuk bersikap objektif dan tidak sekadar bertindak sebagai "juru catat" persidangan. Hakim dituntut aktif menyaring, menguji, dan mengkritisi validitas setiap bukti serta keterangan saksi agar putusan akhir benar-benar berkeadilan.

Mellisa Anggraini, selaku kuasa hukum Gus Yaqut, mempertanyakan keabsahan unsur kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengalihan kuota haji tambahan tahun 2024. Mellisa secara konsisten menyoroti dasar perhitungan JPU dan KPK yang mendakwa adanya kerugian keuangan negara. Hasil audit BPK terkait kinerja penyelenggaraan haji 2024 menunjukkan adanya sejumlah indikator capaian yang melampaui target (berkisar antara 100,2% hingga 200% pada aspek tertentu). Mellisa menegaskan bahwa hingga proses hukum berjalan, pihaknya belum melihat adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) resmi atau rilis perhitungan kerugian negara yang bersifat final dari BPK. Ia menyebut klaim kerugian negara tersebut murni penilaian sepihak.