M.Muhsin.D

Pajak Pembalut dan Keadilan bagi Perempuan Saya ingat suatu waktu pernah menyampaikan di media. Berikut kutipannya: "....selama ini, susu formula, popok bayi, hingga pembalut wanita dikenai tarif PPN 10 persen. Padahal, produk-produk tersebut merupakan produk strategis yang dibutuhkan banyak orang. Dengan RUU ini [kemudian menjadi UU 7/2021], kata dia, produk-produk tersebut berpeluang mengalami penurunan tarif PPN, dari 10 persen menjadi 5-7 persen. "Saat ini belum diturunkan tarifnya, contoh susu formula sekarang 10 persen, padahal itu penting, nanti bisa kita kenai 5 persen atau 7 persen. Lalu juga popok bayi, pembalut wanita, itu bisa kita turunkan tarifnya," terangnya. Selain itu, produk strategis lainnya juga bisa dikenakan tarif PPN final 1-2 persen, atau bahkan tak dikenakan sama sekali alias 0 persen. "Kalau perlu tarif lebih rendah atau untuk kemudahan kita sediakan PPN final, 1-2 persen dipungut, tidak perlu mekanisme pajak keluaran atau masukan, lebih simpel dan mudah. Dan terakhir ruangnya adalah PPN tidak dipungut fasilitas untuk sektor tertentu, barang dan jasa strategis, dan sebagainya," imbuhnya. idntimes.com/business/econom… Itu ikhtiar yang dulu diperjuangkan oleh Ditjen Pajak dan Kemenkeu, meski keputusan politik berkata lain. Skema multitarif memang berpotensi lebih adil meski kompleks secara administrasi. Waktu itu kita merasa belum siap. Jauh sebelum tahun 2021, saya sudah mengusulkan pembebasan pajak untuk pembalut dan popok bayi. Penelitian ini kemudian saya terbitkan di buku Taxing Women (2017). Instrumen di UU PPN tersedia meski cukup terbatas. Semoga aspirasi ini menjadi diskursus keadilan pajak yang substantif. Jika dulu ide ini pernah hidup, kini pun harapan itu masih ada. @DitjenPajakRI @KemenkeuRI @DitjenSEF