Sandra

Bukan berarti saya benci rezim (emang), tapi coba lihat kasus kronologi karhutla ini dan pisahkan motifnya. 23 Agustus 2026, Bareskrim mengumumkan 72 tersangka karhutla dari 9 Polda. Menurut Brigjen Irhamni, sebagian besar pembakaran dilakukan untuk menghemat biaya pembukaan lahan perkebunan. 19 Oktober, Kemenhut menjatuhkan sanksi kepada 32 perusahaan terkait kebakaran seluas 12.926,74 hektare. Sebanyak 125 subjek hukum juga diproses terkait dugaan tindak pidana karhutla. 31 Oktober, Otorita IKN melaporkan 1.600 hektare lahan terbakar sepanjang Juli–Oktober, diduga untuk pembukaan lahan. Bahkan ditemukan bibit sawit dan pisang di lokasi. Artinya, sudah ada temuan konkret yang mengarah pada motif ekonomi. Lalu disaat yang sama ada beredar rekaman CCTV individu yang diduga sengaja melakukan pembakaran di berbagai daerah, seperti Sambas (28 Agustus) dan Banjarmasin (31 Agustus). Motif, dalang, dan keterkaitannya dengan kebakaran lahan perkebunan belum terbukti. Namun pada 31 Oktober, Menteri LH Moh Jumhur Hidayat menyampaikan DUGAAN pembakaran untuk merusak citra pemerintah berdasarkan informasi intelijen yang belum terverifikasi. Jangan lupa, pada 7 Oktober Hashim juga pernah bicara soal rencana pemanfaatan 12,7 juta hektare hutan rusak untuk mendukung produksi biodiesel berbasis sawit. Bukankah itu menunjukkan adanya potensi insentif ekonomi? Sekarang yang belum terjawab, apakah seluruh rangkaian pembakaran ini saling berkaitan? Kalau iya, siapa yang mengorganisasi dan membiayainya? Kalau tidak, mengapa dibingkai sebagai sabotase politik? Tapi yang jelas di era rezim gaslighting dan playing victim ini, saya tidak akan mengabaikan kemungkinan narasi sabotase politik ini sengaja dibangun, untuk mengalihkan isu tanggung jawab korporasi atas karhutla.