アリナ

Guys, mantan Ketua BPK baru bicara soal kasus Nadiem. Dan yang dia ungkap menurut gue paling mengguncang dari seluruh persidangan ini. Namanya Agung Firman Sampurna. Dia bukan aktivis. Bukan pengamat. Bukan orang yang benci kejaksaan. Dia mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan lembaga audit tertinggi negara ini. Dan dia hadir sebagai saksi ahli di persidangan Nadiem. Apa yang dia bilang? Sangat sederhana: Dakwaan ini cacat dari akarnya. Pertama — cara menghitung kerugian negaranya salah: BPKP menggunakan metode yang mereka namakan "rekalkulasi" untuk menghitung kerugian negara dari pengadaan Chromebook. Agung bilang langsung: " Metode rekalkulasi ini tidak dikenal dalam literatur forensic accounting manapun." Tidak ada dalam delapan varian metodologi yang diakui ilmu audit forensik. Agung cari dari mana-mana tidak ada. Metode ini diciptakan sendiri. Dan metode yang seharusnya dipakai untuk barang elektronik seperti laptop yang dijual bebas di pasaran adalah perbandingan harga pasar. Bukan rekalkulasi komponen biaya produksi. Yang paling ironis: "Peraturan Presiden sendiri bilang acuan harga adalah harga pasar. Tapi cara menghitung kerugiannya tidak pakai harga pasar. Itu tidak masuk akal." Kalau metode penghitungannya salah angka kerugian negaranya salah. Kalau angkanya salah tidak ada kerugian negara yang bisa dibuktikan. Kedua — persekongkolan tidak pernah dibuktikan: Dalam kasus pengadaan barang yang harus dibuktikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah persekongkolan. Apakah yang menentukan harga bersekongkol dengan distributor? Apakah ada manipulasi yang disengaja? Agung bilang: Laporan audit BPKP tidak pernah menguji adanya persekongkolan. Ada kronologinya tapi tidak diuji apakah ada persekongkolan di dalamnya. Tanpa persekongkolan yang terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum. Ketiga — dan ini yang paling mengerikan: Sebelum audit investigasi boleh dimulai harus ada yang namanya predikasi. Yaitu indikasi awal bahwa ada fraud yang perlu diselidiki lebih dalam. BPKP sudah dua kali mengaudit pengadaan Chromebook yang sama tahun 2019 dan tahun 2020-2021. Hasilnya kedua kali: tidak ada masalah. Tidak ada predikasi. Tapi kemudian di audit ketiga tiba-tiba ada kerugian negara. "Bagaimana mungkin dua audit sebelumnya untuk objek yang sama tidak menemukan masalah lalu tiba-tiba di audit ketiga ada kerugian negara? Ini lompatan yang sangat perlu dipertanyakan." Dan ada satu hal lagi yang kebanyakan orang tidak tahu: Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berwenang menghitung dan menetapkan kerugian negara adalah BPK. Bukan BPKP. BPKP adalah auditor internal pemerintah. BPK adalah auditor eksternal yang independen. Kasus Nadiem menggunakan hasil audit BPKP bukan BPK sebagai dasar perhitungan kerugian negara. Artinya: lembaga yang melakukan auditnya pun bukan lembaga yang punya kewenangan untuk menetapkan kerugian negara. Dan soal Chromebook kenapa pakai Google bukan Windows: Karena Chrome OS gratis untuk pendidikan. Google Docs, Sheets, Slides gratis. Sementara Windows butuh lisensi Rp2,6 juta lebih. Microsoft Office butuh lisensi lagi Rp2,2 juta lebih. Dan Chrome Device Management memungkinkan pemerintah memantau dan mengontrol semua laptop yang dibeli. Kalau anak pakai untuk judi onlinebisa diblokir. Kalau akses pinjol bisa diblokir. "Ini alasan teknis yang sangat kuat. Bukan upaya menguntungkan Google." Dan ini yang paling tidak masuk akal dari seluruh kasus ini: Tiga syarat mutlak pembuktian korupsi: Satu — kerugian negara yang nyata dan pasti. Tidak terbukti metode perhitungannya salah. Dua — perbuatan melawan hukum. Tidak terbukti persekongkolan tidak pernah diuji. Tiga — hubungan sebab akibat antara keduanya. Tidak relevan karena dua syarat sebelumnya sudah tidak terpenuhi. Tiga syarat mutlak. Tiga-tiganya gagal dibuktikan. Tapi tuntutannya tetap 27 tahun. Mantan Ketua BPK orang yang paling paham soal audit forensik dan kerugian negara di republik ini sudah bicara di pengadilan dan bilang dakwaan ini tidak memenuhi syarat ilmiah maupun hukum untuk membuktikan korupsi. Tapi tuntutannya 27 tahun. Sementara yang korupsi Rp75 miliar nyata dan terbukti dituntut 6 tahun. Dan Noel yang berdiri di pengadilan dan bilang "menyesal tidak korupsi lebih banyak" dituntut 5 tahun. Tiga kasus. Satu sistem yang sama. Dan tidak ada satu pun penjelasan hukum yang masuk akal untuk ketiga-tiganya. Kalau sistem ini tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri secara logis maka ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kesalahan prosedur yang sedang terjadi di sini.