henkuse

Guys, ada usulan dari DPR yang menurut gue seharusnya jadi topik paling ramai dibicarakan hari ini tapi sayangnya tenggelam di antara semua berita geopolitik dan drama pengadaan. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengusulkan: negara tanggung 100 persen iuran BPJS Kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Dan hitungannya sudah dia paparkan langsung di rapat dengan Kementerian Kesehatan. Angkanya dulu: 225,94 juta orang peserta di luar kategori Pekerja Penerima Upah. Dikali iuran Rp42.000 per bulan. Dikali 12 bulan. Hasilnya: Rp113 triliun per tahun. Dan Charles langsung melempar pertanyaan yang menurut gue paling tepat sasaran: Mampu enggak negara? Mampu Pak. Membiayai program lain yang jauh lebih besar saja mampu. Dan ini yang paling pedas dari seluruh pernyataan Charles: Program lain malah dipakai buat motor trail, Pak. Ini buat kesehatan rakyat, Pak. Satu kalimat. Tapi isinya sangat berat. Karena kita semua tahu angka-angkanya: MBG: Rp171 triliun per tahun. Dengan 8 potensi korupsi yang sudah diidentifikasi KPK. Dengan pengadaan sikat semir sepatu Rp1,6 miliar. Dengan motor listrik Rp1,2 triliun. Dengan kaos kaki Rp100.000 per pasang. BPJS Kesehatan 100 persen untuk seluruh rakyat: Rp113 triliun per tahun. Dengan manfaat yang langsung terasa setiap orang yang sakit bisa berobat tanpa takut tidak bisa bayar. Selisihnya bahkan lebih murah. Dan dampaknya jauh lebih terukur. Masalah yang mendorong usulan ini dan ini realita yang menyakitkan: Sistem BPJS sekarang punya lubang besar yang sudah lama diketahui tapi tidak kunjung diselesaikan: data kepesertaan yang kacau. Ada ratusan ribu bahkan jutaan warga miskin yang secara data masuk kategori mampu karena kesalahan pendataan. Mereka masuk desil 8 atau lebih tinggi di atas kertas. Tapi di lapangan mereka tidak sanggup bayar iuran bulanan. Charles mencontohkan seorang ibu di Jakarta suaminya kerja serabutan, penghasilan tidak menentu. Tapi karena data administrasinya salah dia tidak masuk kategori penerima bantuan. Harus bayar BPJS mandiri. Sementara hidup di Jakarta dengan Rp2 juta sebulan saja sudah susah. Dan ketika mereka tidak bayar kepesertaannya nonaktif. Mereka jatuh sakit tidak bisa berobat dengan BPJS. Harus bayar penuh. Ini adalah ironi terbesar dari sistem yang seharusnya melindungi rakyat yang paling rentan. Kenapa solusi verifikasi data" tidak cukup: Pemerintah selalu menjawab masalah ini dengan satu jawaban: kita akan perbaiki data Tapi perdebatan soal verifikasi data sudah berlangsung bertahun-tahun. Sementara itu setiap hari ada orang yang sakit dan tidak bisa berobat karena terjebak di limbo administratif antara "mampu" di atas kertas dan "tidak mampu" di lapangan. Charles menyebut ini dengan sangat tepat: perdebatan verifikasi data yang tidak kunjung selesai hanya memperpanjang ketidakpastian bagi warga yang paling butuh kepastian. Solusi paling simpel: tanggung semuanya. Selesai. Tidak perlu verifikasi. Tidak perlu data yang sempurna. Semua warga negara Indonesia dapat BPJS gratis. Apakah ini fiskal realistis? Rp113 triliun per tahun terdengar besar. Tapi mari bandingkan: MBG 2026: Rp171 triliun dalam satu tahun, dengan tata kelola yang menurut KPK sendiri belum memadai. Kalau dari anggaran-anggaran itu ada yang bisa dirasionalisasi Rp113 triliun untuk BPJS gratis 100 persen bukan angka yang tidak mungkin dijangkau. Dan ini investasi yang paling langsung dampaknya ke rakyat terbawah yang sekarang tidak punya jaring pengaman kesehatan yang efektif. Yang paling bikin gue geleng-geleng: Ini bukan ide baru. Konsep universal health coverage sudah lama dibicarakan. Negara-negara yang jauh lebih miskin dari Indonesia sudah menjalankannya. Thailand menjalankan sistem kesehatan universal sejak 2002 dengan premi nol untuk semua warga. Sri Lanka. Bangladesh. Bahkan beberapa negara Afrika. Indonesia dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara masih berdebat soal siapa yang berhak dapat BPJS subsidi dan siapa yang tidak. Sementara di sisi lain anggaran negara mengalir ke motor trail, kaos kaki Rp100.000, dan sikat semir sepatu dengan harga tiga kali lipat pasar. Rp113 triliun untuk kesehatan gratis semua rakyat Indonesia atau Rp171 triliun untuk program makan yang menurut survei 88% manfaatnya dinikmati pejabat dan pengelola dapur? Ini bukan pertanyaan yang sulit dijawab secara moral. Yang sulit adalah menjawabnya secara politik karena selalu ada kepentingan yang lebih besar dari kesehatan rakyat yang masuk dalam kalkulasi anggaran negara. Charles sudah berani mengajukan pertanyaan yang tepat. Sekarang tinggal satu pertanyaan lagi: Adakah yang berani menjawabnya dengan aksi nyata?