Akhirnya terbuka pelaku penyadapan ilegal terhadap Presiden dan para tokoh tokoh politik. Harus dibuka siapa saja yg terlibat. Sudah keliwatan!!
Polri menetapkan 3 jenderal polisi sebagai tersangka terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Saprudin menyatakan bahwa 3 tersangka itu berinisial LSP, ASN, dan EH. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026).
"Para tersangka diduga melakukan penyadapan sejak 2025, tanpa proses penegakan hukum," kata Asep.
📸: Dok. Istimewa.
Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.
📝: newsupdate | update | news | oneliner | updateme | R158 | E164
#bicarafaktalewatberita #kumparan
Imelda Sari retweeted
BIG BREAKING NEWS
POLRI MENETAPKAN TERSANGKA DALAM KASUS PENYADAPAN ILEGAL TERHADAP PRESIDEN PRABOWO DARI TAHUN PRABOWO
ADA 3 ORANG TERSANGKA DENGAN INISIAL LSP, ASN DAN EH
SEMENTARA ADA 1 ORANG YANG JADI SAKSI YAITU SI
MEREKA MELAKUKAN PENYADAPAN NOMOR TELPON PRABOWO, PEJABAT NEGARA, TOKOH TOKOH POLITIK ,ORMAS DAN PARA PENGUSAHA
MODUSNYA OPERANDINYA SUDAH DARI TAHUN 2025 TANPA ADA PENEGAKAN HUKUM
Imelda Sari retweeted
Pimpin Rapat Terbatas, Presiden Prabowo Bahas Stabilitas Ekonomi hingga Efisiensi APBN
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (03/11/2026).
Usai rapat, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa kondisi perekonomian nasional masih menunjukkan perkembangan positif. Hal tersebut tercermin dari inflasi yang berada dalam kisaran sasaran pemerintah dan penguatan aktivitas sektor manufaktur.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga melaporkan perkembangan arus modal asing yang masuk melalui instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Selain itu, realisasi pendapatan dan belanja APBN hingga akhir Oktober 2026 dilaporkan berjalan sesuai rencana. Presiden Prabowo memberikan arahan agar kementerian dan lembaga menjaga efisiensi belanja negara serta memastikan percepatan penyerapan anggaran tetap dilakukan dengan tata kelola yang baik dan sesuai target.
Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
Imelda Sari retweeted
Mutasi Besar-besaran Polri, 264 Pati dan Pamen Diganti
liputan6.com/news/read/83275…
Tidak boleh melakukan penyadapan tanpa dasar pengusutan tindak pidana khusus. Itu namanya abuse of power!
Penyadapan oleh aparat penegak hukum di Indonesia secara sah hanya dapat dilakukan untuk pengusutan tindak pidana khusus atau kejahatan serius tertentu yang diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku.
Jenis Tindak Pidana yang Diperbolehkan Penyadapan
Berdasarkan berbagai undang-undang khusus di Indonesia, penyadapan umumnya hanya dibolehkan untuk kasus-kasus berikut:
• Tindak Pidana Korupsi (melalui UU KPK dan UU Pemberantasan Tipikor)
• Tindak Pidana Terorisme (melalui UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme)
• Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika (melalui UU Narkotika dan UU Psikotropika)
• Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
• Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Ketentuan Hukum dan Syarat Penyadapan
• Harus dengan Izin/Dasar Hukum: Penyadapan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Tindakan ini memerlukan izin dari pejabat berwenang atau penetapan dari pengadilan (seperti Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi), tergantung pada undang-undang sektoral yang mengaturnya.
• Bukan untuk Pidana Umum Ringan: Penyadapan tidak dibenarkan untuk kasus-kasus pidana umum yang bersifat ringan.
• Di Luar Prosedur adalah Ilegal: Penyadapan yang dilakukan di luar ketentuan undang-undang dikategorikan sebagai tindakan ilegal dan hasilnya tidak dapat dijadikan alat bukti sah di persidangan.
• Regulasi Tersendiri: Penyadapan tidak diatur secara detail di dalam KUHAP/KUHP umum, melainkan diatur melalui undang-undang khusus masing-masing lembaga atau jenis kejahatan.
Penyadapan oleh aparat penegak hukum di Indonesia secara sah hanya dapat dilakukan untuk pengusutan tindak pidana khusus atau kejahatan serius tertentu yang diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku.
Jenis Tindak Pidana yang Diperbolehkan Penyadapan
Berdasarkan berbagai undang-undang khusus di Indonesia, penyadapan umumnya hanya dibolehkan untuk kasus-kasus berikut:
• Tindak Pidana Korupsi (melalui UU KPK dan UU Pemberantasan Tipikor)
• Tindak Pidana Terorisme (melalui UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme)
• Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika (melalui UU Narkotika dan UU Psikotropika)
• Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
• Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Ketentuan Hukum dan Syarat Penyadapan
• Harus dengan Izin/Dasar Hukum: Penyadapan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Tindakan ini memerlukan izin dari pejabat berwenang atau penetapan dari pengadilan (seperti Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi), tergantung pada undang-undang sektoral yang mengaturnya.
• Bukan untuk Pidana Umum Ringan: Penyadapan tidak dibenarkan untuk kasus-kasus pidana umum yang bersifat ringan.
• Di Luar Prosedur adalah Ilegal: Penyadapan yang dilakukan di luar ketentuan undang-undang dikategorikan sebagai tindakan ilegal dan hasilnya tidak dapat dijadikan alat bukti sah di persidangan.
• Regulasi Tersendiri: Penyadapan tidak diatur secara detail di dalam KUHAP/KUHP umum, melainkan diatur melalui undang-undang khusus masing-masing lembaga atau jenis kejahatan.
Imelda Sari retweeted
BREAKING NEWS! 4 Jenderal Polri Ditangkap. Satu Bintang 4 Berinisial L
suara.com/news/2026/11/03/12…
Imelda Sari retweeted
Saya turut mendampingi Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan taklimat kepada sekitar 400 peserta Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan Indonesia (P3MDI) Batch 1 TA 2026 dan 250 anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Hambalang, Kabupaten Bogor (31/10).
Pertemuan ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Komitmen dunia usaha untuk mendukung industri masa depan, seperti kendaraan listrik, energi terbarukan, dan pusat data berbasis komponen lokal, sejalan dengan visi besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan konektivitas nasional.
Penguatan sektor swasta yang beriringan dengan penyiapan SDM unggul melalui P3MDI merupakan fondasi kokoh untuk melahirkan calon-calon pemimpin bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Selamat kepada para calon pemimpin masa depan!
Grok @Bot improvements
What's New in Grok Bot
00:14 Shopping cards
00:27 Product pages
00:39 Order tracking
00:53 Payments
01:33 Custom modes
01:52 Team Bot logins and setup
02:09 Share and find Team Bots
02:51 Connector asks in Slack
03:12 Contacts in Vault
03:31 Rapid fire
What's new in Grok Bot - Nov 2, 2026
What's new in Grok Bot - Nov 2, 2026
Try Grok @Bot! You will love it.
We land a few dozen fixes, features and sometimes powers to Bot 7 days a week and we look at your feedback to make Bot as perfect as possible.
Imelda Sari retweeted
Senang bisa meresmikan Pelita (Penerangan Lingkungan Tenaga Surya), sebuah inisiatif keluarga besar @PDemokrat yang kami hadirkan untuk masyarakat di berbagai daerah, terutama kali ini di Jabodetabek. Yaitu penerangan lingkungan tenaga surya di lokasi lapangan voli ini di Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
Program Pelita yang diinisiasi Kuda Biru Project ini bertujuan menyediakan penerangan lingkungan berbasis tenaga surya untuk masyarakat. Untuk menerangi masyarakat yang berkegiatan, banyak yang berolahraga termasuk anak-anak, sore sampai dengan malam hari. Mereka kini bisa berolahraga dengan baik, lebih aman dan tentunya nyaman buat semua.
Sebanyak 25 titik fasilitas penerangan lingkungan tenaga surya telah terpasang di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kehadiran penerangan ini menjadi langkah nyata dalam mendorong transisi energi serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan di area publik.
Selain penyediaan fasilitas penerangan, kegiatan peresmian yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ini juga diisi dengan penyerahan bantuan sembako dan dukungan bagi UMKM kuliner lokal melalui pembagian kupon bagi warga sekitar.
Imelda Sari retweeted
Alhamdulillah, di sela-sela agenda kunjungan kerja meninjau lokasi pembangunan infrastruktur perbaikan Jembatan Kemang Pratama dan rencana pembangunan flyover di Bulak Kapal, kami menunaikan Shalat Jumat berjamaah di Masjid El-Muwahhidin, Margahayu, Bekasi Timur.
Usai menunaikan ibadah, saya bersama Mas @sigitraditya_, Kang Ronny, dan para sahabat melangkah jalan kaki santai mampir menuju Soto Kudus Kartini. Warung soto legendaris ini sudah melayani pelanggan lebih dari 20 tahun di Jalan Kartini, Kota Bekasi. Dari suasana jalannya yang ramai dan aromanya yang gurih, sudah dipastikan cita rasanya luar biasa mantap!
Mari bersama kita terus mendukung dan memajukan UMKM kuliner di Kota Bekasi maupun daerah lainnya demi menggerakkan roda ekonomi kerakyatan. Semoga bapak, ibu, dan anak-anak semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran usaha, serta rezeki yang berlimpah dan penuh berkah. Selamat melanjutkan aktivitas dan salam hangat untuk keluarga di rumah! 🙏🏻
Imelda Sari retweeted
Sabtu sore, Presiden Prabowo Subianto menerima 250 anggota KADIN (Kamar Dagang dan Industri) dari seluruh Indonesia beserta sekitar 400 Peserta Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan Indonesia (P3MDI) di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada 31 Oktober 2026.




























