DPR TEGASKAN BPJS TIDAK BISA DIHAPUS!! "BPJS itu diatur oleh undang-undang tidak bisa dihapus atau dialihkan fungsinya ke lembaga lain," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini. "Apalagi selama ini BPJS sudah melayani hampir seluruh penduduk Indonesia, coverage-nya sudah mencapai 98%. Termasuk yang tertinggi di dunia," ucapnya. Sumber: news.detik.com/berita/d-8724… Clear ya gaess itu BPJS dihapus itu tidak benar. Rezim Bowo ini emang banyak bobroknya dan layak dikritik, tapi jangan mudah termakan hoax juga ya. Eh wait, itu Yahya Zaini udah jadi pimpinan komisi di DPR aja sekarang, ada yang masih inget skandalnya dulu?🤣🤣

Gaess, info soal BPJS mau dihapus itu hoax ya. Itu video Mega di Agustus lalu yg gk tau kenapa bisa naik lagi sekarang. Aku sempat cek beberapa berita, ini aku rangkumin: Jadi pemerintah itu menghapus sistem kelas 1,2, dan 3 BPJS Kesehatan lewat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Nah sebagai gantinya, seluruh peserta di kelas itu akan memperoleh layanan rawat inap dengan standar yang sama melalui skema Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Implementasi KRIS ini bakal dilakukan secara bertahap. Sementara menunggu penetapan tarif baru, besaran iuran peserta masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Ketentuan iuran mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Aturan itu juga menetapkan pembayaran iuran dilakukan paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulan. Selain itu, sejak 1 Juli 2026 tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Namun, denda tetap dikenakan apabila dalam waktu 45 hari setelah status kepesertaan kembali aktif, peserta menggunakan layanan rawat inap. Ini rincian iuran BPJS Kesehatan yang masih berlaku: 1. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Iuran peserta PBI dibayarkan sepenuhnya oleh pemerintah. 2. Pekerja Penerima Upah (PPU) di instansi pemerintah Meliputi PNS, anggota TNI, Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-ASN. Besaran iuran 5% dari gaji per bulan, dengan rincian 4% dibayar pemberi kerja dan 1% oleh peserta. 3. PPU di BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta Iuran sebesar 5% dari gaji per bulan, terdiri dari 4% dibayar pemberi kerja dan 1% oleh pekerja. 4. Anggota keluarga tambahan PPU Untuk anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu, serta mertua dikenakan iuran sebesar 1% dari gaji per orang setiap bulan yang dibayar pekerja. 5. PBPU, peserta bukan pekerja, dan kerabat lain - Rp42.000 per orang per bulan untuk manfaat ruang perawatan yang sebelumnya Kelas III. Dari jumlah tersebut, peserta membayar Rp35.000 dan pemerintah memberikan subsidi Rp7.000. - Rp100.000 per orang per bulan untuk manfaat ruang perawatan yang sebelumnya Kelas II. - Rp150.000 per orang per bulan untuk manfaat ruang perawatan yang sebelumnya Kelas I. 6. Veteran dan Perintis Kemerdekaan Iuran ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok PNS golongan III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan dan dibayarkan oleh pemerintah. Sumber: cnbcindonesia.com/news/20260…