Muhammad Ilham (@muhammadilham98) header
Muhammad Ilham (@muhammadilham98) profile picture

Bekerja untuk jadi pemenang.... arah baru indonesia 5besardunia

jakarta timur
Joined August 2010
Photo by Muhammad Ilham (@muhammadilham98)Photo by Muhammad Ilham (@muhammadilham98)Photo by Muhammad Ilham (@muhammadilham98)Photo by Muhammad Ilham (@muhammadilham98)Photo by Muhammad Ilham (@muhammadilham98)Photo by Muhammad Ilham (@muhammadilham98)Photo by Muhammad Ilham (@muhammadilham98)Photo by Muhammad Ilham (@muhammadilham98)Photo by Muhammad Ilham (@muhammadilham98)Photo by Muhammad Ilham (@muhammadilham98)
𝗧𝗘𝗥𝗟𝗔𝗠𝗕𝗔𝗧 𝗠𝗘𝗡𝗚𝗘𝗡𝗔𝗟 𝗣𝗥𝗔𝗕𝗢𝗪𝗢 Saya Sutan Mangara Harahap bukan orang yang sejak awal berdiri di barisan pendukung Prabowo. Bahkan mungkin, saya termasuk orang yang pernah meragukan kepemimpinannya. Namun, politik seharusnya tidak membuat kita kehilangan akal sehat. Tidak memilih seseorang bukan berarti kita harus menutup mata terhadap kebaikan dan keberhasilannya. Ada beberapa langkah pemerintahan Prabowo yang membuat saya mulai melihat sesuatu yang berbeda. 𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗮, 𝗸𝗲𝗯𝗲𝗿𝗮𝗻𝗶𝗮𝗻 𝗺𝗲𝗻𝗴𝗵𝗮𝗱𝗮𝗽𝗶 𝗼𝗹𝗶𝗴𝗮𝗿𝗸𝗶 𝘀𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗱𝗮𝘆𝗮 𝗮𝗹𝗮𝗺. Negara mulai mengambil tindakan terhadap penguasaan kawasan hutan yang bermasalah. Jutaan hektare kawasan perkebunan sawit dan ribuan hektare kawasan pertambangan berhasil dikuasai kembali. Perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan mulai ditertibkan. Ini bukan pekerjaan kecil. Di balik bisnis sumber daya alam, ada kekuatan modal yang sangat besar dan kepentingan ekonomi yang sudah berlangsung bertahun-tahun. 𝗞𝗲𝗱𝘂𝗮, 𝗸𝗲𝗯𝗲𝗿𝗮𝗻𝗶𝗮𝗻 𝗺𝗲𝗻𝗴𝗲𝗺𝗯𝗮𝗹𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗸𝗲𝗸𝗮𝘆𝗮𝗮𝗻 𝗻𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮. Pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan kawasan hutan tidak terus-menerus dikuasai secara ilegal oleh kelompok tertentu. Negara tidak boleh kalah oleh kekuatan modal. Hukum tidak boleh tunduk kepada mereka yang memiliki uang dan kekuasaan. 𝗞𝗲𝘁𝗶𝗴𝗮, 𝗺𝗲𝗺𝘂𝘁𝘂𝘀 𝗿𝗮𝗻𝘁𝗮𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗱𝗮𝗴𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝘀𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗱𝗮𝘆𝗮 𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗺𝗲𝗹𝗮𝗹𝘂𝗶 𝗻𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗮𝗻𝘁𝗮𝗿𝗮. Kebijakan membenahi tata kelola ekspor SDA menjadi langkah strategis. Indonesia tidak boleh hanya menjadi penghasil bahan mentah, sementara keuntungan perdagangan dan pencatatan ekonomi justru lebih banyak dinikmati pihak perantara di luar negeri. Kita harus berani mengendalikan perdagangan kekayaan alam sendiri. 𝗞𝗲𝗲𝗺𝗽𝗮𝘁, 𝗺𝗲𝗻𝗴𝗲𝗺𝗯𝗮𝗹𝗶𝗸𝗮𝗻 𝘄𝗶𝗯𝗮𝘄𝗮 𝗻𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮. Bagi saya, inilah esensi dari kepemimpinan. Negara harus hadir, negara harus berani, dan negara harus mampu berdiri di atas kepentingan rakyatnya. Tentu, bukan berarti semua kebijakan Prabowo sempurna. Kritik tetap diperlukan. Pengawasan tetap harus berjalan. Dan setiap tindakan pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi, kalau ada kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan bangsa, mengapa kita harus gengsi untuk mengakuinya? Saya mungkin terlambat mengapresiasi Prabowo. Tetapi saya tidak ingin terlambat mengakui sebuah kebaikan. Saya tidak sedang jatuh cinta kepada seorang presiden. Saya sedang belajar menghargai keberanian seorang pemimpin ketika negara mulai berani menghadapi kekuatan yang selama ini sulit disentuh. Karena pada akhirnya, yang kita inginkan bukan Prabowo dipuja, melainkan Indonesia menjadi negara yang berdaulat.
89
160
12
635
16,872
Cocok 👍👍
Kpd Mas wapres @gibran_tweet Sy adalah pendukung capres cawapres 02 di Pilpres 2024, Sy Pendukung Presiden @prabowo Melihat dinamika Politik saat ini, saran sy : 1. JANGAN TERBURU-BURU MUNDUR, biarkan semua berproses sesuai konstitusi. Sekalipun DIMAKZULKAN DPR RI, tidak masalah. Kalo mundur malah dituduh tidak punya dokumen asli sesuai UU. 2. LAKUKAN PENCARIAN KEBENARAN ATAS KEABSAHAN DOKUMEN Koordinasi dg kementerian pendidikan dasar dan menengah juga Dikti, buktikan di PTUN. Yg TERPENTING di sini Adalah PEMBUKTIAN KEASLIAN Dokumen yg dimiliki Masalah kemudian tidak diterima secara UU karena MK dan MA tidak membuka peluang untuk itu. Itu bukanlah TARGET UTAMA. Karena target utamanya adalah PEMBUKTIAN kpd rakyat bahwa tidak ada kebohongan terkait dokumen pendidikan yg disyaratkan UU. Kalopun tetap DIMAKZULKAN secara politik itu Persoalan lain. Percayalah, Rakyat BISA MENILAI dg jernih. Jika Kekuasaan itu diamanahkan kpdmu oleh Tuhan maka tidak ada siapapun bisa merengutnya Sisi lain Kekuasaan itu hak Allah, tidak perlu dipertahankan mati-matian karena yg patut dipertahankan mati-matian hanya Keimanan kpd Allah Yakinlah semua ini terjadi karena Tuhan sedang menggembleng mas untuk lebih kuat ke depannya Kebenaran pasti menemukan jalannya jika benar-benar BENAR sekalipun tidak saat ini Tarikah hikmah dari Pemakzulan alm. Gus Dur dan TERFITNAHNYA pak Prabowo dulu Seorang Pemimpin harus siap mental, "PAGI DISANJUNG, MALAM DIGANTUNG" ataupun sebaliknya.
1
39
Idolanya om @Piyusaja2
Ogah banget Anies menang 👎🏻👎🏻
32
Ikutan ah... coba munculin @grok 1. Twit pertamaku 2. Twit paling banyak viewersnya 3. Twit paling banyak komentarnya 4. Twit paling banyak likenya 5. Twit yang paling banyak hujatan
1
31
Loe demen bgt nyeret HRS lawan penguasa.... Ngarep bgt loe.. Emang ga ada oengeung abah yg militan semilotan FPI sampe HRS diajak demo ??? 😅
bung @kafiradikalis pasti setuju (``,)
34
Muhammad Ilham retweeted
INI USULAN SAYA, MOHON TANGGAPAN DAN KALAU BISA BANTU SEBARKAN UNTUK DAPAT TANGGAPAN LEBIH LUAS.... 1. Syarat dasar (tetap Indonesia). Calon DPR/DPRD tetap WNI, umur 21 tahun ke atas, minimal SMA, setia Pancasila dan NKRI, tidak pernah dipidana berat, sehat, terdaftar sebagai pemilih, dan bersedia bekerja penuh waktu. Tambahan yang masuk akal: residensi di Dapil yang diwakili selama minimal 2–3 tahun (bukan hanya KTP “pindahan” mendadak). DPD sudah hampir seperti ini. 2. Mulai dari tingkat terbawah, bukan dari DPP. Calon tidak “ditunjuk dari atas” lalu disebar ke Dapil. Ia mulai dari RT/RW, desa/kelurahan, atau kecamatan. • Kumpulkan dukungan tokoh lokal, relawan, dan warga biasa. • Ada musyawarah atau konvensi tingkat desa/kelurahan → kecamatan → kabupaten/kota. • Partai di tingkat kabupaten/kota boleh memberi dukungan, tetapi calon kuat tanpa restu DPP tetap bisa maju (seperti calon independen yang kuat di AS). Ini membalik logika sekarang: nomor urut dan “rekomendasi” tidak lagi jadi komoditas yang diperjualbelikan di Jakarta. 3. Akses masuk surat suara (ballot access). Ini bagian paling penting untuk meruntuhkan monopoli partai. • Calon dari partai yang sudah lolos verifikasi KPU tetap bisa diajukan, tetapi harus melalui proses internal yang terbuka. • Calon independen atau dari partai kecil: kumpulkan petisi tanda tangan pemilih terdaftar di Dapil tersebut. Jumlahnya disesuaikan ukuran Dapil (misalnya 3.000–15.000 tanda tangan, atau persentase kecil dari DPT Dapil). • Pendaftaran ke KPU Dapil/Provinsi, bukan hanya ke KPU Pusat. Ada ambang dana kampanye awal yang wajib dilaporkan (mirip FEC AS). DPD sudah memakai model dukungan pemilih. Model itu bisa diperluas ke DPR/DPRD dengan penyesuaian. 4. Nominasi partai: primary atau konvensi berjenjang. Ganti “rapat internal tertutup DPP” dengan salah satu atau kombinasi: • Primary Dapil: pemilih (anggota partai atau semua pemilih, tergantung aturan) memilih siapa yang menjadi calon resmi partai di Dapil itu. Pemenang primary yang masuk surat suara. • Konvensi berjenjang: delegasi dari desa/kecamatan naik ke kabupaten lalu ke Dapil. Lebih musyawarah, sesuai kultur Indonesia. Partai tetap ada fungsinya (ideologi, kaderisasi, dana), tetapi tidak lagi jadi gerbang tunggal yang dikunci elite. 5. Pemilu umum Bisa tetap proporsional terbuka di Dapil multi-anggota seperti sekarang, tetapi calon yang tampil sudah melalui saringan bawah. Alternatif lain yang sering dibahas: • Campuran (sebagian kursi single-member district FPTP seperti House AS, sebagian tetap proporsional). • Ranked-choice voting di Dapil tertentu untuk mengurangi polarisasi dan “suara terbuang”. Yang menang adalah calon yang paling banyak didukung pemilih di Dapilnya, bukan yang paling dekat dengan ketua umum. 6. Setelah terpilih. • Dilantik sesuai jadwal. • Kekosongan diisi pemilu khusus (special election) di Dapil itu, bukan pengganti dari partai (Pengganti Antar Waktu= PAW). • Penataan ulang Dapil setiap 10 tahun setelah sensus dilakukan komisi independen, bukan fraksi. Gambaran nyata di lapangan. Seorang guru di Medan, petani di Deli Serdang, atau pengusaha kecil di Langkat bisa maju di Dapil Sumatera Utara tanpa harus “setor” ke DPP partai besar. Ia kumpulkan dukungan tetangga, ikut primary atau maju independen, kampanye door-to-door dan musyawarah desa, lalu bertarung di pemilu. Jika terpilih, ia lebih terikat pada janji ke pemilih Dapil daripada pada instruksi fraksi. DPR yang dihasilkan lebih sulit “dikuasai partai” semata karena basis kekuatannya ada di konstituen, bukan di ketua umum. Inilah yang dimaksud utas asli: sistem yang lebih “dari, oleh, dan untuk rakyat” di tingkat legislatif. Tentu ada risiko: politik uang bisa tetap merajalela jika tidak dibarengi batasan dana ketat, audit terbuka, dan hukuman berat. Budaya patronase juga tidak hilang semalam.
Proses Terpilihnya Calon Untuk Kongres dan Senat di Amerika (Pembanding Sistem Yang Dianut Indonesia- Nilai Mana Yang Dari, Oleh dan Untuk Rakyat!!!). Anggota Kongres AS terdiri dari dua kamar: House of Representatives atau DPR (435 anggota, dipilih setiap 2 tahun dari congressional district) dan Senat (100 anggota, 2 per negara bagian, masa jabatan 6 tahun, dipilih secara statewide). Prosesnya diatur oleh Konstitusi (Pasal I), tetapi detail pencalonan, akses masuk menjadi calon dalam surat suara (ballot access), dan tata cara pemungutan suara bergantung pada hukum masing-masing negara bagian. (constitutioncenter.org/blog/…) Berikut alur dari tingkat terbawah hingga terpilih. 1. Syarat Konstitusional Untuk DPR: minimal 25 tahun, warga negara AS selama 7 tahun, dan penduduk negara bagian yang diwakilinya pada saat pemilihan. Untuk Senat: 30 tahun, warga negara 9 tahun, dan penduduk negara bagian tersebut. Tidak ada syarat harus tinggal di district tertentu untuk House atau DPR (hanya di state-nya).(wgetsnaps.github.io/clerk.ho…) 2. Keputusan Mencalonkan Diri dan Membangun Basis di Tingkat Terbawah. Calon biasanya mulai dari tingkat paling lokal: precinct (unit pemilu terkecil), komite partai kabupaten (county party committee), dan jaringan aktivis setempat. Mereka mengumpulkan dukungan dari pejabat lokal, donor awal, dan relawan, serta mulai menggalang dana. Tidak ada “penunjukan dari atas” seperti yang dilakukan di banyak sistem partai sentral. Partai Demokrat dan Republik di tingkat lokal/county bisa memberikan dukungan atau endorsement, tetapi calon mandiri yang kuat tanpa dukungan partai sering tetap bisa maju. Ini membuat pemilu Kongres sangat berpusat pada calon (candidate-centered). 3. Pendaftaran Formal (Ballot Access). • Jika seorang calon mengumpulkan atau membelanjakan lebih dari $5.000, calon wajib mendaftar ke Federal Election Commission (FEC) dengan Statement of Candidacy (Pernyataan Pencalonan) dalam 15 hari.(ballotpedia.org/Filing_requi…) • Di tingkat negara bagian, calon mengajukan diri ke Sekretaris Negara Bagian (mirip tapi berbeda secara kedaulatan dengan Provinsi di Indonesia) atau komisi pemilu setempat. Persyaratannya bervariasi: petisi tanda tangan pemilih terdaftar (bisa puluhan hingga ribuan, tergantung state dan district), biaya pendaftaran, atau keduanya. Beberapa negara bagian mengizinkan konvensi partai untuk menempatkan nama calon di surat suara primary (pemilu pendahuluan) (ballotpedia.org/Filing_requi…) Calon independen atau partai kecil biasanya membutuhkan petisi yang jauh lebih banyak untuk bisa masuk surat suara pemilihan umum. 4. Proses Nominasi Partai: Dari Precinct hingga Primary (Pemilu Pendahuluan) Ini tahap “tingkat terbawah” yang paling khas. Di masa lalu (abad ke-19 hingga awal ke-20), nominasi dilakukan melalui konvensi partai tertutup yang dikendalikan elit lokal. Reformasi Progressive Era menggantinya dengan direct primary hampir di semua negara bagian. (ebrary.net/327554/political_…) Saat ini: • Primary adalah metode utama. Pemilih (tergantung aturan state: closed, open, semi-closed) memilih calon partai mereka. Pemenang menjadi nominee resmi. • Beberapa negara bagian masih menggunakan atau menggabungkan kaukus/konvensi berjenjang: pertemuan precinct → konvensi kabupaten → konvensi district/konvensi negara bagian. Delegasi dipilih secara berjenjang berdasarkan dukungan. Ini lebih umum untuk presiden, tetapi masih dipakai di beberapa state untuk jabatan Kongres atau sebagai cara menempatkan nama di primary. (ballotpedia.org/Political_pa…) • Di sejumlah state (misalnya Connecticut, New Mexico, Virginia dalam kondisi tertentu), konvensi partai bisa memberi endorsement/dukungan resmi atau bahkan menominasikan calon langsung. Primary biasanya diadakan pada musim semi atau awal musim panas tahun pelaksanaan pemilu.
11
27
4
46
50,139
Masih ngarep aja no1 😂😂
68
Zaman skrng msh sudah bedakan fakta dg fitnah
Lucu dah ini. Tiba2 ada yg posting, trus di reply sama orgnya lsg. Yg terjadi selanjutnya, Mba Yenny Wahid malah yg diserang 😂🤣
253
Setuju 👍
Upaya utk menghancurkan persatuan begitu nyata Dari upaya menghancurkan kepercayaan rakyat ke pemerintah sampai upaya utk membuat polarisasi umat terhadap ulama. Semua kentara sekali dan lucunya semua bertameng atas nama demokrasi. Adab yg diajarkan ulama sama sekali tidak dijalankan. Caci maki pada pemimpin atau ulama hanya karena beda pandangan seolah hal yg biasa. Jas Hijau.... Pidato yg disampaikan presiden @prabowo saat muktamar NU. Jangan lupakan jasa para ulama. Saat yg bersamaan beliau juga menyampaikan komitmen pemerintah bersama ulama dalam membangun bangsa. Menggandeng seluruh ulama NU dan Muhammadiyah Dari jas hijau yg disampaikan presiden, mengingatkan pentingnya persatuan. Diingatkan utk tidak memperbesar perbedaan krn dalam setiap perbedaan tujuannya sama....
52
Muhammad Ilham retweeted
Jas hijau.... Jangan lupakan jasa ulama... KH Maimoen Zubair yg doanya dulu dianggap aneh saat mendoakan presiden @prabowo bersatu dgn @jokowi yg diijabah Beliau juga mendoakan KH Miftahul Akhyar utk menjadi Rois Aam NU Doa ulama kharismatik diijabah... Tentu sebagai ulama insyaAllah doanya utk kepentingan bangsa dan negara....
6
31
135
21,744
Muhammad Ilham retweeted
Replying to @Kimberley_PS08
Saat Capres idola mereka di suruh-suruh bohir, di tunjuk utk angkat kursi, mereka diam, tutup mata.
4
3
5
90
Urusan ijazah jkw dan gibran ga akan selesai sampai 2029, dia baru selesai klo anies berpasangan dg gibran di 2029 😀🤣
Link : dennyindrayana.com/2026/08/0… 𝗠𝗔𝗦 𝗪𝗔𝗣𝗥𝗘𝗦 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗨𝗥, 𝗔𝗧𝗔𝗨 𝗗𝗜𝗠𝗨𝗡𝗗𝗨𝗥𝗞𝗔𝗡 Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka, salam kenal, selamat Kamis Pagi. Beberapa hari ini saya berkirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Kali ini izinkan saya menyampaikan surat terbuka ini kepada Mas Wapres. Seperti biasanya, surat saya akan apa adanya saja. Kali ini saya meminta Mas Gibran mundur sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 𝗠𝗲𝗻𝗴𝗮𝗽𝗮? 𝗕𝗮𝗻𝘆𝗮𝗸 𝘀𝗲𝗯𝗲𝗻𝗮𝗿𝗻𝘆𝗮 𝗮𝗹𝗮𝘀𝗮𝗻𝗻𝘆𝗮. Yang sudah sering diperbincangkan adalah terkait Putusan 90 Mahkamah Konstitusi, yang saya sebut, “Putusan Paman Usman untuk Ponakan Gibran”. Putusan yang merupakan pelanggaran etika berat berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan MK itu menyebabkan Mas Wapres memenuhi syarat umur sebagai calon wakil presiden. Sebagai pembelajar Hukum Tata Negara, saya berpendapat, itulah putusan hukum yang paling menyakitkan dan melukai konstitusi bernegara kita. Ketika syarat umur dan hukum dasar konstitusi diakali demi kontestasi kursi wakil presiden. Tapi, banyak pihak yang mengatakan, soal syarat umur sudah selesai. Saya sebenarnya tidak sepakat. Tapi anggaplah selesai. Maka yang masih menjadi soal adalah syarat pendidikan menjadi Wakil Presiden. Saya paham, bahwa soal ijazah atau sekolah inipun, sudah lama diperdebatkan. Tapi, mari kali ini kita bedah lebih dalam dari kacamata hukum tata negara. Mas Wapres, salah satu syarat menjadi Wakil Presiden menurut Pasal 169 huruf r UU Pemilu adalah, “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat”. Kami terus terang belum pernah melihat ijazah SMA Mas Wapres. Ijazah yang pernah Mas Wapres tunjukkan ke publik ketika masih menjadi Walikota Solo, adalah ijazah 𝘉𝘢𝘤𝘩𝘦𝘭𝘰𝘳 𝘰𝘧 𝘚𝘤𝘪𝘦𝘯𝘤𝘦 dari 𝘜𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵𝘺 𝘰𝘧 𝘉𝘳𝘢𝘥𝘧𝘰𝘳𝘥, Singapura. Bukan ijazah SMA. Yang kami ketahui dari berbagai sumber, pemberitaan perkara pada persidangan di pengadilan negeri, peradilan tata usaha negara, ataupun di Komisi Informasi Pusat adalah, Mas Wapres ijazahnya disetarakan SMA karena telah menempuh pendidikan di 𝘜𝘛𝘚 𝘐𝘯𝘴𝘦𝘢𝘳𝘤𝘩, Sydney, Australia. Saya tunggu Mas Wapres menunjukkan ijazah, sertifikat, atau apapun, misalnya surat keterangan lulus dari 𝘜𝘛𝘚 𝘐𝘯𝘴𝘦𝘢𝘳𝘤𝘩 kepada kami. Kalau ijazah S1 𝘉𝘢𝘤𝘩𝘦𝘭𝘰𝘳 𝘰𝘧 𝘚𝘤𝘪𝘦𝘯𝘤𝘦 saja Mas Wapres berani tunjukkan, saya 𝘩𝘢𝘲𝘲𝘶𝘭 𝘺𝘢𝘬𝘪𝘯, menunjukkan ijazah SMA yang lebih rendah, mestinya lebih mudah. Untuk soal berani menunjukkan ijazah asli ini, Ayahanda Jokowi harus belajar banyak dari Mas Wapres. Sebab, kalau logikanya sekolah di 𝘜𝘛𝘚 𝘐𝘯𝘴𝘦𝘢𝘳𝘤𝘩 itulah yang disetarakan dengan pendidikan SMA, maka harus ada ijazah dari 𝘜𝘛𝘚 𝘐𝘯𝘴𝘦𝘢𝘳𝘤𝘩 itu sendiri. Sejauh ini yang beredar di media massa bukanlah ijazah, tetapi Surat Keterangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 6 Agustus 2019, yang menyatakan, Mas Wapres: “Telah menyelesaikan pendidikan "grade 12" di UTS Insearch, Sydney, Australia tahun 2006, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia. Banyak persoalan pada surat keterangan yang demikian. Tentu yang lebih tepat untuk memenuhi syarat calon wakil presiden adalah Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah SMA. Namun, saya menduga, karena tidak ada ijazahnya, maka surat keputusan tidak dapat diterbitkan.
88
Urusan ijazah ga akan selesai sampe 2029, dia akan selesai jika ANIES - GIBRAN berpasangan di 2029 😂
7 DOKUMEN wajib dibuka sesuai putusan: 1.Salinan ijazah 2.Transkrip nilai 3.Kartu Rencana Studi dan Kartu Hasil Studi (KRS-KHS) 4.Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 5.Skripsi 6.Surat tugas dosen pembimbing dan Surat Keputusan yudisium 7.Bukti pendaftaran yudisium dan buku wisuda.
86
Muhammad Ilham retweeted
𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗟𝗮𝘆𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘀𝗲𝗵𝗮𝘁𝗮𝗻: 𝟮𝟮 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝟲𝟲 𝗥𝗦𝗨𝗗 𝗕𝗮𝗿𝘂 𝗞𝗶𝗻𝗶 𝗥𝗲𝘀𝗺𝗶 𝗕𝗲𝗿𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘀𝗶. "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak." UUD 1945 Pasal 34 ayat (3) Komitmen tersebut kini nyata terwujud dalam Pemerintahan Presiden Prabowo. Dari total **66 rumah sakit baru** yang ditargetkan untuk daerah-daerah yang minim fasilitas kesehatan, **22 RSUD telah rampung dan siap melayani masyarakat : 🗺️ Daftar 22 RSUD Baru yang Telah Beroperasi 1. Sumba Barat Daya 2. Manggarai Timur 3. Tana Tidung 4. Bengkulu Tengah 5. Toraja Utara 6. Pulau Taliabu 7. Halmahera Timur 8. Kepulauan Anambas 9. Nias Utara 10. Pesisir Barat 11. Buton Tengah 12. Kubu Raya 13. Kolaka Timur 14. Raja Ampat 15. Konawe Kepulauan 16. Kota Bima 17. Buton Utara 18. Keerom 19. Nias Barat 20. Kepulauan Sula 21. Buru 22. Bolaang Mongondow Selatan Menghapus Jarak, Mendekatkan Harapan. Kehadiran fasilitas ini membawa perubahan besar bagi warga di daerah. Jika dahulu pasien harus menempuh perjalanan berjam-jam hingga berhari-hari bahkan menyeberangi lautan hanya untuk mendapatkan layanan medis lanjutan di ibu kota provinsi, kini situasinya telah berubah. Berbagai layanan kesehatan esensial seperti CT Scan, cathlab, hingga penanganan spesialis (stroke, jantung, kanker, dan ginjal) kini dapat diakses langsung di kabupaten masing-masing.
4
7
454
Dr kelompok yg sama.. 🤣
Partai dan ASN Dukung Kabinet Bayangan Sejumlah politikus dan aparatur sipil negara mendukung kemunculan kabinet bayangan yang dibuat masyarakat sipil. Anggota kabinet sudah menemui para tokoh politik. Simak selengkapnya Program Bocor Alus Politik di Channel Youtube Tempodotco dan Spotify #BocorAlusPolitik #PodcastBAP #PodcastTempo
62
Ini gmn bg @hasmibakhtiar ?
BREAKING: Senior Hamas officials confirm they have reached deal to end conflict with Israel, after US President Donald Trump says group prepared to disarm. 🔴 More on Aljazeera.com
47
Ini org yg meramal bln juli indonesia akan kolep... @99propaganda @are_inismyname
Dalam podcast Jurnalisik, Pengamat Ekonomi Politik Ferry Latuhihin menyampaikan pandangannya terkait dinamika pergantian Gubernur Bank Indonesia. Menurutnya, siapa pun yang memimpin BI ke depan akan menghadapi tekanan politik, dan ia mengungkap kekhawatiran bahwa independensi Bank Indonesia dapat melemah jika bank sentral dipersepsikan digunakan untuk mendukung pembiayaan defisit APBN. - Simak selengkapnya di podcast jurnalisik bersama Host @dillahantika dan Pakar Ekonomi dan Analis Pasar Modal Ferry Latuhihin. #FerryLatuhihin #Intervensi #CetakUang #Jurnalisik #Inilahnews
57