sin retweeted
gaon, jungsu and junhan at 5sos concert in seoul tonight omggg i wonder if jooyeon and ode will be there too
sin retweeted
Pemerintah tidak boleh menggunakan uang pajak semaunya, apalagi untuk membiayai program yang manfaatnya tidak jelas bagi kepentingan publik.
#Editorial
sin retweeted
if 5sos were to debut as a kpop group
michael: visual
luke: leader
ashton: main rapper
calum: maknae/cutipie
si calum ketagihan aegyo🤣🤣🤣
.@5SOS answering a question in soundcheck today!
Q: if they were to debut as a k-pop group, who would have which role?
via @mingyuheaven
#SeoulIsAStar🌼 #EASSeoul⭐️
sin retweeted
Lucu banget mereka ini, kayaknya gagal paham sama titik permasalahannya di mana. Itu duit 15M duit rakyat lho, bukan duit patungan geng kalian. 😄😄
sin retweeted
Alhamdulillah rakyat mulai sadar pentingnya ijazah, biasanya bilang ijazah gak penting yang penting kerja kerja dan kerja...
🎈🎈
sin retweeted
UDPATE: Karhutla di Papua Selatan mencapai lebih dari 319.000 Hektar, melampaui total kebakaran di Kalimantan.
sin retweeted
Perampasan aset bisa dilakukan tanpa putusan pidana, penyidik bisa meminta dokumen asli, ada pasal yang melarang tersangka DPO dan advokatnya mengajukan keberatan, plus ada ancaman pidana mati.
sin retweeted
WKAKWJSSH LIHAT KAK TAGIHAN BARANG ANAK ANAK GO AKU😭dri bulan agustus - november totalnya segini😭😭kontribusi kita buat negara GEDE BANGET tapi yang kita dapetin dari negara NOLLLL BESARRRR
sin retweeted
pantesan pada SUMRINGAH 😈 #DPRBOHONG
DPR BOHONG, TOLAK RUU PERAMPASAN ASET PALSU
1. Pejabat yang memiliki harta tidak wajar tidak bisa dirampas.
2. Tidak bisa merampas hasil kejahatan korupsi dan kejahatan ekonomi di masa lalu.
3. Badan pengelola aset akan tersentralisasi di bawah Presiden.
Tiga masalah di atas diduga menjadi alasan bagi DPR untuk menutup informasi dan memuluskan RUU Perampasan Aset yang palsu.
Mari tolak RUU Perampasan Aset palsu yang dibuat oleh DPR!
Selengkapnya.
cloud.antikorupsi.id/s/NeBWJ…
sin retweeted
DPR BOHONG, TOLAK RUU PERAMPASAN ASET PALSU
1. Pejabat yang memiliki harta tidak wajar tidak bisa dirampas.
2. Tidak bisa merampas hasil kejahatan korupsi dan kejahatan ekonomi di masa lalu.
3. Badan pengelola aset akan tersentralisasi di bawah Presiden.
Tiga masalah di atas diduga menjadi alasan bagi DPR untuk menutup informasi dan memuluskan RUU Perampasan Aset yang palsu.
Mari tolak RUU Perampasan Aset palsu yang dibuat oleh DPR!
Selengkapnya.
cloud.antikorupsi.id/s/NeBWJ…



























