QUEZ 🇮🇩

DUALISME YURISDIKSI DAN KRISIS SUPREMASI SIPIL Keadilan tidak boleh memiliki dua wajah dalam satu negara hukum. Perdebatan di Mahkamah Konstitusi yang menghadirkan pandangan Zainal Arifin Mochtar dan Al Araf kembali menyoroti persoalan lama yang belum juga tuntas: dualisme yurisdiksi dalam peradilan militer. Persoalan ini bukan sekadar teknis hukum, tetapi menyentuh fondasi relasi antara militer dan sipil dalam negara demokratis. Dalam sistem yang ideal, batasnya seharusnya jelas. Tindak pidana militer diadili di peradilan militer, sementara tindak pidana umum diadili di peradilan umum. Namun dalam praktik, batas ini kerap kabur. Ketika militer terlibat dalam perkara yang bersentuhan dengan masyarakat sipil, terjadi tarik-menarik kewenangan yang membuka ruang tafsir yang tidak seragam. Di sinilah letak masalah utama. Dualisme yurisdiksi bukan hanya menciptakan kebingungan, tetapi juga membuka peluang penyalahgunaan. Ketika forum peradilan dapat ditentukan berdasarkan kepentingan atau tafsir tertentu, maka prinsip kesetaraan di depan hukum menjadi rentan tergeser. Kondisi ini semakin sensitif ketika dihadapkan pada realitas sosial saat ini. Di tengah persepsi publik tentang menguatnya peran militer dalam ruang sipil, ketidakjelasan yurisdiksi hukum justru memperbesar kekhawatiran. Hukum tidak lagi dilihat sebagai batas yang tegas, tetapi sebagai ruang yang dapat dinegosiasikan. Padahal arah reformasi sudah jelas sejak lama. Melalui berbagai ketentuan pascareformasi, militer seharusnya tunduk pada peradilan umum untuk tindak pidana umum. Namun tanpa implementasi yang konsisten, norma tersebut hanya berhenti sebagai prinsip, bukan sebagai praktik. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting untuk memberikan tafsir yang tegas dan tunggal. Bukan kompromi yang membuka ruang baru, tetapi batas yang jelas antara yurisdiksi militer dan sipil. Tanpa kejelasan ini, dualisme akan terus menjadi celah yang merusak kepercayaan publik. Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang hukum, tetapi tentang arah negara. Supremasi sipil tidak cukup dinyatakan, tetapi harus ditegakkan melalui sistem hukum yang konsisten. Jika tidak, maka keadilan akan terus berada di antara dua pintu, tanpa pernah benar-benar berdiri di satu arah yang pasti. cnnindonesia.com/nasional/20…

GUNUNG ES KORUPSI DAN ILUSI PENINDAKAN Semakin banyak yang tertangkap, semakin terlihat bahwa masalahnya belum selesai. Dalam kurun waktu Januari hingga April 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan sedikitnya sepuluh operasi tangkap tangan terhadap pejabat publik, termasuk beberapa kepala daerah. Di satu sisi, ini patut diapresiasi sebagai bukti bahwa penegakan hukum tetap berjalan. Namun di sisi lain, angka tersebut justru menyisakan kegelisahan yang lebih dalam. Bagi publik, fenomena ini menghadirkan dua wajah sekaligus. Penindakan yang masif menunjukkan keseriusan aparat, tetapi juga membuka kenyataan bahwa praktik korupsi masih terjadi secara luas. Bahkan tidak sedikit yang terjerat justru mereka yang baru saja dilantik dan telah diingatkan secara terbuka untuk menjaga integritas. Di titik ini, muncul kesadaran yang tidak nyaman. Korupsi tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan individu, tetapi sebagai pola yang terus berulang. Seolah-olah setiap penangkapan hanya menggantikan pelaku, bukan menghentikan praktiknya. Fenomena ini sering diibaratkan sebagai gunung es. Apa yang terlihat di permukaan hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan masalah. Operasi tangkap tangan menunjukkan bagian yang tampak, tetapi di bawahnya masih ada struktur yang jauh lebih besar dan belum tersentuh. Lebih jauh lagi, persepsi publik mulai bergeser. Muncul anggapan bahwa yang tertangkap bukanlah satu-satunya pelaku, melainkan hanya mereka yang kebetulan terungkap. Ketika keyakinan seperti ini menguat, maka yang terancam bukan hanya efektivitas penindakan, tetapi juga kepercayaan terhadap sistem secara keseluruhan. Upaya pembinaan, peringatan, bahkan simbol-simbol moral seperti retret bagi kepala daerah ternyata belum cukup untuk menahan niat melakukan penyimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan tidak berhenti pada kurangnya arahan, tetapi pada integritas yang belum tertanam dan sistem pengawasan yang belum efektif. Pada akhirnya, penindakan tetap penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Tanpa pembenahan sistem dan penguatan moral, setiap keberhasilan penangkapan hanya akan menjadi siklus yang berulang. Dan jika itu terus terjadi, maka pemberantasan korupsi akan terlihat berjalan, tetapi tanpa benar-benar menyelesaikan masalahnya. metrotvnews.com/read/NOlC9m8…