anggraeni retweeted
Guys hati hati digocek omongan Hashim, Bahlil dan seterusnya kalau bilang tidak ada tambang di Taman Nasional. Bohong.
Jangan percaya omongan mereka, sampai terbit Surat Keputusan / Peraturan resmi yang menyatakan badak tidak akan dipindah dan tambang dilarang disekitar Taman Nasional!
Sebenernya apa yang terjadi di Ujung Kulon adalah gambaran jalannya ekonomi ekstraktif oleh elite hari ini. Ngelihat hutan dikit, laut dikit, potensi dikit, langsung sikat! Tambang! Dan cuan untuk mereka semua.
Mereka semua harus berhenti merusak alam kita
anggraeni retweeted
KPU tak pernah memeriksa poto orang yg tertera dalam ijazah Jokowi, yg jadi syarat pencapresan di 2014 dan 2019.
KPU juga tidak pernah melakukan verifikasi dan otentifikasi atas potocopy ijazah Jokowi dengan ijazah aslinya.
Potocopy ijazah Jokowi tak tak punya tanggal di legalisir juga tak pernah diperiksa KPU apakah benar itu legalisir asli UGM atau tidak.
Penipuan ini sudah ter organisir antara calon dan penyelenggara pemilu.
Sebaiknya semua anggota dan komisioner KPU yg terlibat di pelaksanaan pilpres di 2014-2019 dan 2024 harus diberhentikan dan mengangkat orang orang baru yg kredibilitas dan netralitasnya dapat dipercaya.
@prabowo
@DPR_RI
@DPDRI
@KPU_ID
@bawaslu_RI
anggraeni retweeted
KPU PUSAT TIDAK TAHU IJAZAH JOKOWI TANPA TANGGAL LEGALISIR!
Hari ini sidang
Geleng-geleng kepala
Sambil ngelus dada berusaha sabar dengan Majelis Hakim yang mulia, yang lagi-lagi membatasi waktu saya dan Advokat dalam melakukan pembuktian.
Bagaimana tidak!
Kemarin dengan dua saksi yang sama, Majelis Hakim memberi keleluasaan Tim Advokat Roy Suryo dalam melakukan cross examination sehingga sidang berlangsung dari jam 09.00-14.00
Sementara saya, baru jam 10.00 Majelis Hakim sudah memburu-buru dan mengancam waktu saya tinggal sedikit.
Lagi-lagi, untuk ke sebelas kalinya saya mengalami penzaliman dari Majelis Hakim!
Dan yang bikin saya geleng-geleng kepala adalah:
Fotokopi ijazah Joko Widodo, dilegalisir tanpa tanggal!
Yang mana saja itu?
Semuanya?
Mulai dari ijazah tahun 2005 dan 2010 untuk Walikota
Tahun 2012 untuk Gubernur
Tahun 2014 dan 2019 untuk Presiden
Semua tanpa tanggal legalisir!
Padahal sesuai dengan Undang-Undang Pasal 1 angka 3 PMPN 59/2008
Peraturan jelas dan tegas bahwa tanda pengesahan fotokopi ijazah harus dengan
Tanggal, bulan, dan tahun
Pejabat (dalam hal ini Dekan)
Unit Kerja
Tanda tangan
Nama pejabat
FAKTANYA, lima lembar legalisir 2005, 2010, 2012, 2014, 2019
Semua tanpa tanggal!
Allahuakbar!
Dan lebih parahnya lagi, Pejabat yang ne legalisir, yaitu nama Dekan Prof Muhammad Naim,
Tanda tangannya dipakai untuk legalisir ijazah tahun 2005, 2010, 2012, dan 2014
Sementara, Prof Muhammad Naim, menjadi Dekan hanya di periode 2008-2012.
Masa beliau tandatangan sebagai Dekan untuk legalisir ijazah tahun 2005, sebelum menjadi Dekan
Dan tandatangan legalisir ijazah tahun 2014, ketika beliau tidak lagi menjabat sebagai Dekan!
Lebih parah dari yang terparah adalah soal NIP (Nomor Induk Pegawai) PNS yang sesuai Undang-Undang PKBKN no 22/2007 seluruh PNS berubah NIPnya dari 9 digit menjadi 18 digit.
Tetapi pada NIP yang tertera di bawah nama Prof Dr Muhammad Naim untuk legalisir ijazah Joko Widodo tahun 2010, 2012, dan 2014 NIP nya masih 9 digit.
Allahuakbar kabira walhamdulillah katsiro......
Sungguh pengibulan, pembohongan, manipulasi, yang begitu terang-terangan dilakukan demi meraih jabatan Walikota, Gubernur, Presiden sehingga total 20 tahun, diraih semua jabatan ini dengan ijazah odong-odong!
Dan apesnya lagi
Kedua Pejabat KPU tersebut, atas nama Andi Bagus dan Binsar Siagian
Sejak 2007 mereka bekerja di KPU sampai 2026, BELUM PERNAH SEKALIPUN MELIHAT IJAZAH ASLI JOKOWI.
Jadi mulai dari Termul yang jadi saksi sampai Pejabat KPU, semuanya sama seragam belum pernah sekalipun melihat ijazah Joko Widodo!
Kalo ada rambut yang ikhlas saya jambak, boleh ya saya jambak.
Gemesss banget soalnya.
youtu.be/eT9WTYG9jjE?si=cim1…
anggraeni retweeted
MULAI ANCAMAN TERHADAP DR TIFA DAN KELUARGA
HP berdering setiap menit oleh nomor-nomor spam.
DM dan Inbox penuh caci maki, ancaman, kata-kata kotor dan foto-foto porno.
Anak-anak didoxing, black mail, dan ancaman bakal dicelakai.
Begitu juga dengan yang terjadi pada Para Pengacara dan keluarga.
Cara-cara PKI dilakukan untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi.
Allah tempat kami berlindung dan memohon penjagaan.
anggraeni retweeted
Begitu liciknya Jokowi.
Semua ketua relawannya dijadikan komisaris di BUMN agar uangnya tak keluar sepeserpun menggaji mereka.
Gaji para komisaris diambil dari APBN yang sumber utamanya dari pajak rakyat.
Sadis dan kejamnya Jokowi.
Para relawan diadu dengan rakyat,padahal yg menggaji relawan itu adalah rakyat.
Bangsat bukan?
anggraeni retweeted
Cara Jokowi menambah pundi-pundi harta dan kekuasaan di saat berkuasa benar-benar melanggar kepatutan dan etika berbangsa.
Sampai keponakan pun diboyongnya mengisi posisi-posisi strategis di BUMN.
Ini belum termasuk titipan-titipan lainnya yang publik belum tahu 👀
Mau mundur atau dimundurkan, yang jelas Gibran adalah aib bangsa. Manusia culas yang telah menipu bangsa dengan ijazah palsu. Dia harus kembalikan gaji haram selama 2 tahun yang telah dinikmatinya. Karena ini delik penipuan, maka polisi wajib segera menjadikannya tersangka.
anggraeni retweeted
KPU tak pernah setor Dokumen Mukidi ke ANRI untuk diarsipkan apalagi diautentikasi arsip statisnya.
Nemu aja pak Subhan ini
Keren
anggraeni retweeted
Kemendikbud ristek pilih bayar Raffi daripada bayar guru 🤣
🚨DUARRRR: Raffi Ahmad ternyata dapet endorse Rp. 14 Miliar dari rejim sejak tahun 2024.
Indonesia Corruption Watch (ICW) baru saja merilis APBN sebesar Rp14,69 miliar yg digunakan untuk mengendorse Raffi Ahmad.
Ada 2 instansi pemerintah yang memberikan kontrak jasa kepada PT Rans Animasi Indonesia, yakni.
• Kemendikbud Ristek pada 2024.
• KKP pada 2025 hingga 2026.
📝— @antikorupsi
Katanya sih efisiensi tapi kok endorse aa Raffi sampe 14M.😹






























