mandi duit
WOW TERNYATA SKEMA INSENTIF 1 TRILIUN UNTUK DAERAH YANG SUKSESKAN MBG DI SETUJUI SUAHASIL SEBAGAI MENKEU
SYARATNYA UNTUK DAPAT INSENTIF:
- daerah harus sukseskan program makan bergizi gratis (mbg)
- pemda wajib bentuk satgas mbg, batas waktunya satu minggu
- kepala daerah harus aktif dan kreatif dukung mbg
- dinilai lewat lomba atau pertandingan antar daerah, dibagi 3 gelombang dan 6 region
- berlaku untuk provinsi dan kabupaten atau kota
- daerah yang tidak bentuk satgas mbg akan di tegur
bener bener kemunduran
PRABOWO INGIN KEMBALIKAN SISTEM PILKADA KE DPRD
jadi gini guys, ada pernyataan menarik dari menko yusril ihza mahendra soal pilkada
yusril bilang presiden prabowo berkali-kali menyarankan supaya pilkada dikembalikan lewat dprd, bukan dipilih langsung rakyat. kutipannya kurang lebih, presiden bilang "sudahlah, pilkada kembalikan saja ke dprd", lalu yusril menambahkan "enggak mau kan?"
alasannya soal biaya. menurut yusril, pilkada langsung itu mahal banget karena calon harus menjangkau semua pemilih, dan dia bilang uangnya besar untuk "nyuapin" orang yang mau milih
dari sisi pengawasan, yusril nilai milih lewat dprd lebih gampang dipantau. katanya lebih mudah mengawasi 30 anggota dprd apakah disogok atau enggak, daripada ngawasin pemilih satu kabupaten
ujung-ujungnya, biaya mahal bikin calon mikir gimana balikin modal setelah jadi bupati, dan itu mendorong korupsi. yusril bilang kita anti korupsi tapi tanpa sadar membangun sistem yang membuka peluang korupsi besar-besaran, jadi cara berpikirnya harus diluruskan
nah menurut kalian guys, pilkada lewat dprd bisa nekan korupsi, atau malah ngurangin hak rakyat buat milih sendiri?
proyek lagi aje
PEMERINTAH BERENCANA AKAN GANTIKAN NIK DENGAN PROGRAM BARU YAITU SINGLE IDENTIFY
katanya ini sama kayak sistem di banyak negara maju, tujuannya biar layanan publik lebih gampang dan perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran
caranya, sistem informasi administrasi kependudukan atau siak bakal diperkuat. data antar kementerian dan lembaga bakal nyambung satu sama lain, dengan pertukaran data yang distandarkan
klaim manfaatnya, warga gak perlu lagi verifikasi identitas berulang di tiap instansi, prosedur lebih simpel, duplikasi data berkurang, dan kepastian identitas makin kuat
bima arya juga bilang pemerintah tetap mengutamakan perlindungan data pribadi. katanya batas kewenangan pemakaian sistem, pengamanan sistem, dan pembatasan pemanfaatan jadi isu utama yang diperhatikan di ruu ini
soal proses, ruu ini udah dibahas 1.027 dim bareng tujuh kementerian dan lembaga selama 13 sampai 20 oktober 2026. dokumennya bakal diserahkan ke mensesneg prasetyo hadi, diajukan ke presiden prabowo, lalu diserahkan resmi ke ketua dpr paling lambat 8 november 2026
nah sekarang bagian pedesnya, ini murni opini ya
satu nomor buat semua urusan itu enak kalau sistemnya aman. tapi kalau bocor, yang bocor bukan cuma satu data, tapi kunci ke semua data kita sekaligus, dari bansos, pajak, kesehatan sampai bank. kita udah sering dengar data dibobol, jadi wajar kalau orang nanya, yakin sistemnya sekuat itu
terus janji "perlindungan data pribadi jadi atensi" itu terdengar manis, tapi atensi itu bukan jaminan. publik butuh pasal yang jelas, siapa boleh akses apa, sanksinya apa kalau disalahgunakan, dan siapa yang tanggung jawab kalau bocor
yang juga bikin mikir, ini nyambung sama berita bansos digital tadi. kalau semua data dipusatkan, warga yang gak punya hp atau gak paham digital bisa makin tertinggal, dan kalau datanya salah satu kali, bisa salah di semua layanan sekaligus
tapi biar adil, satu identitas memang bisa mengurangi ribet urus dokumen dan mencegah data ganda penerima bantuan, dan pemerintah bilang soal privasi sudah dipikirkan. ini juga masih rancangan, belum jadi undang-undang, jadi masih ada waktu publik ngasih masukan
jadi menurut kamu gimana guys, satu nik buat semua layanan itu bikin hidup lebih praktis atau malah risiko besar kalau datanya bocor??
apa rasanya udah spill tipis tipis tapi komennya cuma 80 🤣
This Post is from a suspended account. Learn more
