Palala

"Ujung dari Kasus Ijazah Gibran" Banyak yang mengira hasil MK kemarin berujung ke pelengseran Gibran. Mereka tertawa seakan Gibran sudah berhasil mereka turunkan. Sejak 2014 tawa itu sudah sering kita dengar untuk Jokowi, seakan-akan bisa menurunkan Jokowi. Padahal, itulah mimpi basah terpanjang dalam sejarah. Dan seperti biasa, pada akhirnya mereka akan menelan kekecewaan lagi. Putusan MK memang akan berlanjut ke "forum pembuktian" berikutnya. Tapi di ujung sana, SUBSTANSI yang akan memenangkan perdebatan ini. Bahwa Gibran sudah lulus S1 secara sah, itu tak terbantahkan. Lembaga yang mengeluarkan ijazah Gibran masih ada. Dan bisa dibuktikan. Kenapa pihak Gibran mendaftar pakai Suket saat itu? Ya karena surat keterangan sudah cukup untuk saat itu. Bukan cuma Gibran yang mendaftar memakai Suket untuk daftar calon kepala daerah. Kenapa Dikdasmen, dan KPU saat itu mengeluarkan Suket dan meloloskan Gibran? Ya karena secara SUBSTANSI mereka tahu bahwa Gibran sudah S1 dan sudah memenuhi syarat. Tidak ada manipulasi dari penerbitan Suket ini. Secara logika sederhana sudah cukup jelas karena mereka tahu bahwa: Gibran sudah lulus S1. Gibran yang tidak ingin mencantumkan gelar akademik di kertas suara (seperti halnya Prabowo), memang hanya perlu surat keterangan sederhana untuk menjelaskan bahwa dia SUDAH melebihi syarat yang ditentukan, yaitu pendidikan paling rendah lulus SMA. Orang PDIP pun, saat mendaftarkan Gibran sebagai calon wali kota Solo, juga sudah tahu. PDIP tahu bahwa semua proses itu tak ada yang melanggar hukum. Makanya dari dulu, Suket itu tidak pernah jadi masalah. Lha wong hanya memberi surat keterangan sesuatu yang sudah mereka yakini itu benar. Apa masalahnya? Kalau sekarang MK menyatakan bahwa tidak ada sertifikat yang setara SMA saat pendaftaran itu, ya memang tidak ada. Kan yang dimiliki Gibran cuma Sertifikat O Level yang lebih rendah dari SMA, dan Sertifikat Advanced Diploma yang di atas SMA. Tidak ada yang sama persis setingkat SMA. Namun semua yang memproses saat itu sudah tahu hal itu. Dan itu seharusnya tidak ada masalah. Sekali lagi, secara substansi dan secara niat, tak ada masalah dengan fakta: "tidak ada ijazah SMA". Hanya saja putusan MK kemarin memang belum membahas tahapan pendidikan Diploma atau S1. Tahapan kemarin, MK hanya "mencari ijazah yang setara SMA", bukan mncari ijazah yag di atas SMA. Makanya di "forum" tahap berikutnya, entah itu hak angket di DPR atau nanti kembali ke MK, pada akhirnya ijazah S1 yang akan dibahas. Substansi dari syarat pendidikan itu yang akan jadi poin "persidangan Gibran" di tahap berikutnya. Untuk memastikan keaslian dan kelayakan ijazah S1 Gibran, tentu negara harus memanggil lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah itu. Namun, sepanjang ijazah S1 itu dinyatakan sah, "forum berikutnya" tersebut akan menghasilkan kesimpulan: Gibran memenuhi syarat pendidikan minimal sebagai wapres dan tidak ada alasan untuk melengserkan. Pada akhirnya, impian mereka bisa melengserkan Gibran tentu tidak akan terwujud. Dan mereka yang tertawa-tawa saat ini akan terbangun dari mimpi dan sadar mereka cuma mimpi basah, yang itu sudah mereka alami sejak 2014.