Komunitas Menara Putih

Salah satu buku bagus yang saya baca ketika masih kuliah adalah The Origins of Political Order karya ilmuwan politik kenamaan Francis Fukuyama. Buku tersebut membahas bagaimana negara-negara modern terbentuk, dari fase pra-manusia (prehuman times) hingga Revolusi Prancis. Ide besar dari Fukuyama di buku itu menjelaskan satu pertanyaan besar, mengapa ada negara yang berhasil membangun pemerintahan yang baik, sementara yang lain gagal? Fukuyama berargumen bahwa negara yang stabil dan sejahtera membutuhkan keseimbangan tiga elemen. Pertama, negara yang kuat (state). Kedua, adanya aturan hukum yang kuat (rule of law). Ketiga, akuntabilitas demokratis (accountability). Ketiga elemen ini harus hadir bersamaan. Negara kuat tanpa rule of law menghasilkan tirani. Rule of law tanpa negara yang kuat menghasilkan kekacauan. Di bagian mukaddimah buku ini, Fukuyama menyorot Papua New Guniea yang mempraktikkan korupsi karena pengaruh tribalisme. Pemimpin suku melakukan korupsi untuk menyalurkan logistik/sumberdaya bagi anggota sukunya, dan hal ini yang jadi kebiasaan era primitif (pembagian logistik untuk anggota suku) tetap terjadi di era modern. Dari kasus Papua New Guniea, Fukuyama menyimpulkan bahwa manusia secara alami cenderung nepotisme, mengutamakan keluarga dan kerabat. Bagi Fukuyama, ini adalah warisan evolusi. Tantangan terbesar membangun negara modern adalah melawan kecenderungan ini, agar jabatan tidak diberikan berdasarkan faktor kekerabatan atau kesukuan, tapi diberikan berdasarkan kompetensi. Fukuyama juga menyorot penyebab Cina menjadi negara maju. Faktor utama terletak dari asal-muasal tatanan politik Cina sejak lampau, sebelum era modern. Cina adalah negara pertama di dunia yang membangun birokrasi berbasis merit system atau meritokrasi (berbasis kompetensi), jauh sebelum Eropa. Dinasti Qin di era sebelum Masehi sudah memiliki aparatur negara yang terpusat yang dipilih lewat ujian negara dan ujian kesarjanaan Kelemahan Cina, menurut Fukuyama, gagal mengembangkan rule of law, karena kaisar selalu berada di atas hukum. Inilah yang membedakan Cina dari Eropa Barat. Di Eropa, Gereja Katolik memainkan peran krusial. Gereja adalah institusi supranasional yang independen dari raja-raja. Gereja menciptakan tradisi bahwa ada otoritas di atas penguasa politik, embrio dari konsep rule of law. Mengenai India, Fukuyama menilai India adalah negara tanpa kedaulatan penuh. India memiliki tradisi hukum dan masyarakat sipil yang kuat, tapi negara/state nya selalu lemah. Sistem kasta dan fragmentasi sosial membuat pembangunan negara yang terpusat sangat sulit dilakukan. Fukuyama turut menjelaskan konsep patrimonialisme; kondisi di mana pejabat negara memperlakukan jabatan publik sebagai milik pribadi, untuk memperkaya diri dan keluarga. Ini adalah penyakit utama yang menghambat berkembangnya negara modern. Afrika dan banyak negara berkembang terjebak pada hal ini. Sementara untuk negara yang memiliki ketiga elemen yang dipersyaratkan Fukuyama, ia memberi contoh Denmark. Fukuyama menggunakan Denmark sebagai simbol negara ideal: birokrasi bersih, rule of law kuat, demokrasi stabil. Pertanyaannya kemudian, bagaimana negara lain bisa sampai ke sana? Bagi Fukuyama hal ini tidak mudah, karena prosesnya tergantung pada proses sejarah panjang dan perubahan budaya yang tidak bisa ditiru begitu saja. Bagi Fukuyama, cara sampai ke tahap seperti Denmark tidak dengan sebuah formula universal yang baku. Eropa sendiri tidak merencanakan demokrasinya, tatanan politik dan institusi modern Eropa lahir dari ratusan tahun perang, wabah, dan faktor geografis yang kebetulan. Institusi yang baik tidak bisa diimpor atau ditransplantasikan dengan mudah. Hal tersebut tumbuh dari kondisi sosial, sejarah, dan budaya yang spesifik.

Jika kita merujuk ke sejarawam Onghokham, ia menyebut bahwa korupsi di Indonesia berakar dari masa kolonialisme dengan istilah venality of power. Seseorang membeli posisi publik dengan uang, lalu menggunakan jabatan itu untuk mengembalikan investasinya melalui pungutan, suap, atau monopoli. Onghokham mengisahkan bagaimana para Adipati dan Demang mempraktikkan hal ini di era kolonialisme. Dari tesis Onghokham kita tersadar bahwa budaya koruptif Indonesia adalah akumulasi sosio-historis yang membudaya, yang praktiknya tetap terbawa hingga Indonesia merdeka. Perubahan yang kita butuhkan mungkin perlu lebih dari sekedar reformasi sistem atau reformasi struktural, mungkin perubahan itu perlu lahir dari revolusi kultural. Mungkin begitu.

Banyak yang menyangka bahwa kondisi ekonomi sekarang buruk akibat dari kebijakan pemerintahan Prabowo semata. Tapi masyarakat kita kurang sadar bahwa ini agaknya hasil akumulasi dari kebijakan di pemerintahan sebelumnya, yang dampaknya kita rasakan di era sekarang. Terjadi penurunan kelas menengah secara drastis di periode 2019 hingga 2024. Dari 57,33 juta orang menyusut hingga 47,85 juta. Atau sekitar 9,48 juta jiwa turun kelas dari kelas menengah. Terjadi dalam periode 2019-2024 di rezim sebelumnya. Bagaimana menurut @msaid_didu @DJRachbini @mariastelacn @icukprayogi @ferrykoto @AzzamIzzulhaq

APA YANG SEBENARNYA SEDANG TERJADI DI INDONESIA? Saya membaca satu tulisan berbahasa Inggris yang menarik untuk disimak. Ia mengatakan bahwa Amerika Serikat kemungkinan memiliki kepentingan strategis di balik tekanan finansial yang saat ini membayangi Indonesia. Menurutnya, Selat Malaka juga perlu mendapat perhatian lebih besar dalam setiap analisis geopolitik yang serius mengenai situasi yang sedang terjadi. Pada 16 Oktober, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia anjlok 11,57 persen, menjadi kejatuhan harian terburuk sejak Krisis Finansial Asia 1998. Pemicu langsungnya adalah pengumuman MSCI, penyedia indeks keuangan yang berbasis di New York, yang mengusulkan penurunan status Indonesia dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar mandiri (standalone market). Perkiraan UBS menunjukkan bahwa perubahan klasifikasi tersebut berpotensi memicu arus keluar modal sekitar 19 miliar dolar AS. Implikasinya perlu dicermati. Sebuah keputusan yang dibuat oleh lembaga keuangan Amerika dapat mengubah secara mendasar cara dana investasi internasional mengalokasikan modalnya di Asia Tenggara, termasuk di negara dengan perekonomian terbesar di kawasan ini. Investor asing menarik dananya, valuasi saham merosot, mata uang mendapat tekanan, dan pemerintah Indonesia menghadapi situasi keuangan yang semakin sulit. MSCI mengangkat sejumlah persoalan yang memang layak diperhatikan, seperti transparansi pasar, konsentrasi kepemilikan saham, dan dugaan perdagangan saham yang terkoordinasi. Regulator Indonesia sendiri telah mengambil tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran perdagangan saham. Namun, hal yang secara khusus menarik perhatian penulis tersebut adalah besarnya kekuasaan yang dimiliki lembaga-lembaga dalam sistem keuangan internasional yang berpusat pada Amerika Serikat, serta konsekuensi geopolitik yang mungkin ditimbulkan oleh kekuasaan tersebut. Sekarang, mari kita melihat posisi geografis Indonesia. Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara pesisir yang berbatasan dengan Selat Malaka, bersama Malaysia dan Singapura. Jalur pelayaran ini menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik dan menjadi salah satu koridor terpenting bagi pengiriman energi dunia. Menurut Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat (U.S. Energy Information Administration), sekitar 23,2 juta barel minyak melintasi Selat Malaka setiap hari pada paruh pertama 2025. China menyumbang 48 persen dari volume impor minyak mentah yang melewati jalur tersebut. Bagi Washington, implikasi strategisnya sangat jelas. Upaya Amerika Serikat untuk membatasi akses maritim China dan memengaruhi keamanan energinya pada akhirnya akan melibatkan Indonesia. Kepulauan Indonesia juga memiliki jalur pelayaran alternatif melalui Selat Sunda dan Selat Lombok. Ada satu perkembangan penting lainnya yang patut mendapat perhatian. Pada awal tahun ini, Washington berupaya memperoleh akses lintas udara militer yang lebih luas melalui wilayah udara Indonesia. Reuters kemudian melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Indonesia memperingatkan adanya risiko dari proposal tersebut, termasuk kemungkinan Indonesia terseret ke dalam konflik regional serta dampaknya terhadap hubungan Indonesia dengan mitra strategis, termasuk China. Dengan demikian, terdapat upaya Amerika Serikat yang terdokumentasi untuk memperluas akses militernya melalui wilayah Indonesia. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia juga menyampaikan kekhawatiran mengenai kedaulatan dan keamanan regional. Posisi geografis Indonesia memberikan arti strategis yang sangat besar. Namun, hukum internasional melindungi hak lintas transit melalui Selat Malaka. Pada Agustus, Jakarta, Kuala Lumpur, dan Singapura kembali menegaskan prinsip tersebut. Karena itu, daya tawar Indonesia tidak semata-mata terletak pada Selat Malaka, tetapi juga pada keseluruhan posisi geografis maritimnya, yurisdiksi teritorial, pilihan diplomatik, serta kerja sama dengan kekuatan-kekuatan regional lainnya. (Sambung di komen)

Mengenai kasus pasar modal Indonesia yang tiba-tiba anjlok, saya coba berdialog panjang dengan AI. Saya memasukkan beberapa argumen yang saling bertentangan, untuk mengajak AI melihat secara kritis dan apakah ada kemungkinan intervensi penilaian MSCI yang merupakan instrumen finansial, digunakan sebagai instrumen politik luar negeri oleh AS untuk menekan negara lain? Berikut jawaban AI merespon dalam beberapa dialog yang saya kutip disini: Krisis pasar saham Indonesia pada Oktober 2026 mengangkat sebuah pertanyaan penting: apakah tekanan finansial yang dihadapi Indonesia semata-mata merupakan persoalan tata kelola pasar modal, ataukah perkembangan tersebut juga perlu dibaca dalam konteks persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan China? Pertanyaan ini layak dikaji secara serius. Bukan karena sudah ada bukti bahwa krisis tersebut merupakan bagian dari operasi geopolitik, melainkan karena sejarah hubungan internasional menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi dan finansial memang dapat digunakan untuk memengaruhi perilaku negara lain. Pada saat yang sama, posisi Indonesia dalam jalur pelayaran strategis Asia menjadikan stabilitas ekonomi dan kebijakan luar negerinya relevan bagi kepentingan sejumlah kekuatan besar. Pada 16 Oktober 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dilaporkan anjlok sekitar 11,4 persen setelah MSCI, penyedia indeks pasar keuangan global yang berbasis di Amerika Serikat, mengumumkan rencana mempertimbangkan penurunan klasifikasi pasar Indonesia dari kategori emerging market menjadi standalone market. Perubahan klasifikasi semacam ini berpotensi mempengaruhi keputusan investasi, khususnya bagi manajer investasi yang menggunakan indeks MSCI sebagai acuan pengelolaan portofolio. Jika saham suatu negara kehilangan posisi dalam indeks yang menjadi tolok ukur investasi, sebagian dana dapat mengurangi eksposurnya terhadap pasar tersebut. Angka potensi arus keluar modal sekitar 19 miliar dolar AS yang dikaitkan dengan perkembangan ini harus dipahami sebagai estimasi, bukan jumlah dana yang telah dipastikan keluar dari Indonesia. Peristiwa tersebut memperlihatkan besarnya pengaruh lembaga penyedia indeks terhadap ekspektasi investor global. Meskipun MSCI bukan lembaga pemerintah Amerika Serikat, keputusan dan metodologinya dapat memengaruhi alokasi modal lintas negara. Kemungkinan bahwa sistem keuangan internasional dapat menghasilkan tekanan geopolitik memiliki landasan akademis yang kuat. Dalam penelitian berjudul Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion yang diterbitkan dalam jurnal International Security pada 2019, Henry Farrell dan Abraham Newman menjelaskan bagaimana negara yang menempati posisi sentral dalam jaringan ekonomi global dapat menggunakan keunggulan strukturalnya untuk memperoleh pengaruh terhadap negara lain. Mereka mengidentifikasi dua mekanisme utama, yakni panopticon effect dan chokepoint effect. Mekanisme pertama berkaitan dengan kemampuan memperoleh informasi melalui jaringan internasional, sedangkan mekanisme kedua merujuk pada kemampuan membatasi atau mengganggu akses pihak lain terhadap jaringan yang penting bagi aktivitas ekonominya. Posisi dolar dalam sistem keuangan internasional, peran perbankan koresponden, dan akses terhadap pasar keuangan Amerika memberikan Washington sejumlah instrumen yang dapat digunakan untuk menekan pihak lain. Pengalaman sanksi terhadap Iran dan Rusia menunjukkan bahwa hubungan keuangan internasional dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Sejarah memperlihatkan bahwa penggunaan instrumen ekonomi untuk mencapai tujuan politik bukanlah gagasan yang spekulatif. Amerika Serikat telah menerapkan sanksi finansial terhadap Iran untuk meningkatkan biaya ekonomi yang berkaitan dengan kebijakan nuklirnya. Pembatasan transaksi, pembekuan aset, dan tekanan terhadap ekspor minyak menjadi bagian dari strategi yang ditujukan untuk mengubah kalkulasi pemerintah Iran. (Sambung di komentar)

Berkesempatan untuk menulis di Asia Democracy Project tentang Aceh. Silahkan dinikmati 😁🙏🏻 War and remembrance A major gas discovery off Indonesia’s province of Aceh sparks new fiscal friction between Jakarta and the autonomous region. adnchronicles.org/2026/10/03…

Di saat Indonesia diserang bencana, mulai dari banjir Sumatra, gempa NTT, erupsi Krakatau hingga Karhutla Kalimantan, badan penanganan bencana malah ditangkap tangan oleh KPK. Gawat. OTT KPK Guncang BNPB saat Bencana Belum Reda, Ini Faktanya tinjauan.id/ott-kpk-guncang-…

Satu kebanggan bagi saya, pengantar buku saya ditulis oleh Bang Reza Idria, seorang ilmuwan sosial yang pernah tampil di Endgame, podcast @GWirjawan Berikut testimoninya: "Esai-Esai Jabal memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana agama terus bertahan dan beradaptasi di tengah tantangan modernitas. Berbagai telaah kritis terhadap nujum modernitas yang pernah memprediksi punahnya agama membuktikan sebaliknya; bahwa agama tidak hanya bertahan, tetapi juga terus menemukan relevansinya dalam konteks peradaban yang terus berubah. Dinamika ini menunjukkan bahwa agama, sains, dan modernitas bukanlah entitas yang saling meniadakan, melainkan pilar-pilar yang terus berinteraksi. Dengan memposisikan kembali agama sebagai sumber nilai dan makna, buku ini menekankan pentingnya agama di tengah arus globalisasi, transnasionalisme, dan kosmopolitanisme. Ia mengajak pembaca untuk merenungkan kembali peran agama dalam kehidupan modern yang kompleks, sekaligus mengingatkan bahwa pencarian makna manusia selalu melibatkan elemen spiritual yang melampaui ruang dan waktu. Buku ini bukan hanya kajian akademis, tetapi juga undangan untuk merefleksikan perjalanan peradaban manusia dalam hubungannya dengan agama dan makna hidup." (Reza Idria, Antropolog) Menempatkan Kembali Agama: Esai-Esai tentang Modernitas, Agama dan Sejarah Dapatkan segera di link Google Play Books berikut: play.google.com/store/books/…

Manusia seringkali larut dalam rutinitas seperti pekerjaan, hobi, dunia sosial, dan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Banyak hal yang membuat kita melakukan sesuatu hanya karena kegiatan tersebut sering dilakukan dan menciptakan efek candu karena dopamin yang terpacu. Kita sering terjebak dengan aktivitas hanya karena aktivitas tersebut menyenangkan, sehingga hidup disibukkan dengan mengerjakan aktivitas tersebut, tanpa ingat tentang sebuah tujuan yang lebih besar dari kehidupan, hal ini yang disebut makna hidup. Dalam masyarakat modern, kita selalu sibuk dengan rutinitas yang biasa dikerjakan, baik karir, hobi, maupun aktivitas sosial, yang sebenarnya aktivitas tersebut bukan untuk mencapai sebuah tujuan besar, atau tujuan yang dari pandangan moral dan filosofis dianggap sebagai sebuah tujuan mulia. Kita hanya sibuk berkutat dengan aktivitas sehari-hari itu hanya untuk merasa senang, nikmat, dan hanya untuk tidak merasa bosan. Aktivitas yang seringkali adalah rutinitas itu membuat kita berputar-putar ibarat dalam labirin, berulang setiap hari, hanya untuk membuat perasaan kita nyaman, lalu apakah hidup hanya untuk itu? Jika manusia tidak mengenal agama, maka manusia tidak akan mengenal sebuah tujuan besar, sebuah makna dari hidup, hidup menjadi tanpa tujuan selain merasa senang, nafsu hasrat dan keinginan akan selalu dituntut untuk dipuaskan. Dengan demikian nafsu dan keinginan jadi panglima, jadi pemandu dan penentu arah dalam hidup. Lalu apakah manusia tidak akan merasa resah dan jengah dari ketidakbermaknaan hidupnya? Pasti. Dan karena hal demikian, lahirlah filsafat yang coba menjawab keresahan hidup itu. Sayangnya filsafat saja--tanpa jalan agama--akan selalu memberikan jawaban dan pertanyaan yang terbatas, tidak pasti, dan selalu dalam perdebatan yang tak usai, akhirnya filsafat saja tak cukup menjawab pertanyaan eksistensial mendasar manusia yang paling utama. Meski demikian filsafat berguna untuk mengoptimasi daya akal mansuia dalam menjawab banyak masalah kehidupan, namun soal tujuan utama dan makna hidup, posisi utama agama tetap tak tergantikan. Dari hal tersebut, menilik perihal kehidupan manusia, agama menjadi kebutuhan esensial dan eksistensial dalam hidup manusia yang tidak bisa dinafikan keberadaannya. Tanpa agama, manusia hanya berjalan di bumi mengikuti keinginan-keinginan dari hasratnya. Agama datang memberi arti, makna dan tujuan: Engkau diciptakan oleh Tuhan, akan kembali kepada Tuhan, ini hal-hal yang harus dilakukan dan dihindari agar nanti tempat kembalimu adalah surga bersama Tuhan yang abadi.

Kopi Vietnam Vietnam adalah negara produsen kopi kedua terbesar di dunia dan produsen robusta terbesar dunia. Kini banyak petani Vietnam yang meninggalkan tanaman kopi dan mulai menanam durian sebagai tanaman pengganti. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pangsa pasar durian di China. Vietnam di tahun 2023 mengekspor durian ke China sebesar 2 miliar dollar. Dengan peralihan petani kopi ke tanaman durian di Vietnam, mengakibatkan pasokan kopi Vietnam untuk pasar kopi dunia juga berkurang. Hal ini akan mengakibatkan harga kopi dunia mengalami kenaikan. Jika kita melihat tentang prospek bisnis biji kopi dunia, setidaknya dalam 20-30 tahun lagi, pasar biji kopi akan tetap menjanjikan, bahkan harganya bisa terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh demand konsumsi kopi yang melebihi dari ketersediaan suplai biji kopi dunia yang mulai terjadi di 2021. Dengan suplai biji kopi dunia yang mengalami defisit, ditambah dengan peningkatan tren konsumsi kopi dunia, dapat diprediksi bahwa harga biji kopi akan tetap baik bahkan meningkat, dan industri kopi dunia dari hulu ke hilir akan tetap menjanjikan.

China dan Intervensi Pemerintah terhadap Sektor Lapangan Kerja China sejak penghujung abad ke-20 sudah menjadi negara produsen berbagai produk, termasuk industri manufaktur. Kini China menguatkan sektor industri high-tech manufacture (produk seperti Huawei, dan sejenisnya serta electric vehicle atau kendaraan listrik seperti BWD pun telah merambah ke pasar kita, kini juga artificial intelligence seperti Deepseek). Ekonomi China di sektor high-tech manufacture telah tumbuh hingga 8,9 persen, jauh melampaui pertumbuhan ekonomi keseluruhan yang hanya di angka 5 persen. China sebagai negara produsen produk manufaktur, kini juga memperkuat ekonominya dengan memperkuat sektor jasa. Politbiro Partai Komunis China mengumumkan bahwa alternatif bagi pertumbuhan ekonomi harus didorong melalui penguatan sektor jasa. Beberapa sektor jasa baru menjadi perhatian pemerintah untuk dikembangkan, seperti: hiburan, pariwisata, olahraga, anak, kesehatan dan perawatan lansia. Sektor jasa di China berkontribusi sebesar 57 persen dari total GDP dan mempekerjakan 49 persen warganya. 36 persen dari total yang bekerja di bidang ini adalah lulusan universitas. Perkembangan di sektor jasa ini juga disebabkan meningkatnya harga dalam sektor pelayanan/jasa, sehingga berkemungkinan memberikan pekerja di bidang ini mendapatkan penghasilan lebih besar. Akhirnya, sektor ini menjadi diminati dan terus berkembang. Pada grafik di bawah ini ditunjukkan bahwa yang bekerja di sektor jasa konsumen paling banyak menyerap tenaga kerja berpendidikan tinggi (lulusan kampus), diikuti oleh jasa publik dan layanan jasa produksi. Sementara sektor industri dan konstruksi lebih sedikit menyerap tenaga kerja berpendidikan tinggi. Sementara sektor pertanian hampir tidak menyerap sama sekali lulusan universitas. Apa yang kita pelajari dari data statistik ini? Investasi pemerintah terhadap sektor tertentu mempengaruhi tipe pekerja yang terserap dalam sektor lapangan kerja tersebut. Apabila pemerintah hanya berinvestasi di sektor pertanian, mungkin banyak rakyat yang akan sejahtera di sektor ini. Namun tidak membuka lebih luas lapangan kerja baru bagi pekerja berpendidikan tinggi yang berada di sektor-sektor lain. Di kasus Indonesia, jika misalnya pemerintah Indonesia hari ini fokus pada perkembangan sektor agraris, dimana setengah warga Indonesia berada di sektor ini, maka mungkin akan memberikan dampak bagi pengurangan kemiskinan dan menaikkan pendapatan rata-rata masyarakat. Namun tanpa ada intervensi dan kebijakan khusus dalam mengembangkan sektor lain, khususnya di sektor lapangan kerja berkualitas, maka akan menyisakan kegalauan di kalangan kelas menengah yang mayoritasnya kalangan terdidik. Hal ini terindikasi dengan sejumlah gejala diantaranya: gejala kelas menengah yang rawan turun kelas, fenomena banyak sarjana menganggur, dan membludaknya pekerja di sektor informal yang kian meningkat (beralih dari sektor formal ke informal). Untuk itu pemerintah perlu melakukan intervensi kebijakan yang terdiversifikasi dengan baik. Sehingga tidak menyisakan sektor lapangan kerja dan tipe tenaga pekerja yang tidak tergarap potensinya dengan baik. Foto: The Economist, Agustus 2025.

Ide-ide tentang sosialisme Islam atau yang coba memadukan antara Islam dan sosialisme marak terjadi di dunia Islam di awal abad ke-20 bersamaan dengan semangat anti imperialisme dan kolonialisme Barat, dan menyebar begitu cepat ibarat cendawan di musim hujan. Sosialisme hadir sebagai jawaban umat Muslim menjawab kegelisahan menghadapi penjajahan dan dominasi Barat di segala aspek: politik, ekonomi dan budaya. Sosialisme sedikit banyak menjadi semangat alternatif negara-negara Muslim untuk memperjuangkan kemerdekaan dan menjadi landasan ideologis negara-negara Muslim yang baru merdeka, baik negara-negara Timur Tengah maupun Indonesia, di pertengahan abad ke-20. Sosialisme menyuarakan penentangan terhadap eksploitasi segelintir pemilik modal terhadap buruh dan kaum pekerja. Dalam politik, sosialisme menekankan peran penuh negara dalam aspek ekonomi, berlawanan dengan prinsip LaisezFaire atau pasar bebas ala kapitalisme. Di awal abad ke 20, sosialisme yang berakar dari pemikiran Karl Marx atau Marxisme berkembang lewat interpretasi Stalin terhadap pemikiran Marx yang muncul lewat sistem komunisme di Uni Soviet. Dalam komunisme secara praktik, negara menguasai semua aset dan alat produksi dan mengatur distribusi kebutuhan kepada warga negara secara adil dan merata, dalam artian jumlah yang sama. Komunisme hanyalah salah satu tafsiran dari Marxisme, Marxisme sendiri lahir dan berkembang dengan berbagai tafsiran dan interpretasi. Sosialisme di penghujung abad ke-20 hingga abad ke 21 tampil dalam bentuk yang humanis dan mengadopsi demokrasi, berbeda dengan komunisme, sehingga negara tidak berperan secara totaliter, sekuat dominasi penuh komunisme. Di negara sosialisme demokrasi (sosdem), pasar dibiarkan berjalan dengan intervensi dan proteksi dalam skala tertentu. Kepemilikan individu diakui dalam negara dengan sistem sosialisme demokrasi, namun menitikberatkan pada distribusi kekayaan yang berkeadilan dengan menerapkan pajak kepada yang kaya (taxing the rich) secara progresif (makin besar aset makin besar pajak) dan mendistribusikannya kepada masyarakat luas melalui program jaminan sosial, kesehatan dan pendidikan gratis serta hal lain. Islam mungkin coba diasosiasikan dengan sosialisme yang memperjuangkan keadilan ekonomi bagi rakyat banyak, namun sosialisme klasik atau komunisme pada praktiknya telah banyak berbenturan dengan pandangan Islam di abad ke-20 di berbagai belahan dunia. Di Uni Soviet yang didalamnya termasuk beberapa wilayah Muslim, negara membatasi bahkan menolak praktik ajaran agama. Di beberapa negara Arab, ketegangan antara pemerintahan komunis dengan pemeluk Islam tidak bisa dihindari. Sementara sosialisme, yang sama-sama berakar dari Marxisme, mungkin tidak selalu hadir dalam bentuk penolakan terhadap agama dan tidak selalu bisa diasosiasikan dengan atheisme. Namun yang jadi catatan penting mengapa Islam dan Marxisme atau sosialisme tidak bisa kompatibel atau sejalan terletak pada akar filsafat Marx yang bersumber dari filsafat materialisme.

Filsafat materialisme Marx berakar dari filsafat materialisme era Yunani yang kemudian menginspirasi Marx untuk mematangkan pemahaman ontologisnya tentang hakikat segala sesuatu dalam filsafat materialisme. Mungkin terlalu rumit membahas filsafat materialisme Marx di tahap tertentu, namun secara sederhana materialisme Marx berarti penolakan terhadap metafisika. Metafisika adalah inti dari filsafat. Tanpa hendak melakukan simplifikasi terhadap filsafat materialisme Marx, secara sederhana Marx bermaksud menarik fokus kajian filsafat dari realitas rasional non empiris menjadi tertuju pada realitas empiris. Kata Marx, yang jadi masalah bagi filsafat bukan soal bagaimana melakukan interpretasi terhadap dunia, yang penting adalah bagaimana mengubahnya. Salah satu tesis penting Marx yang kemudian jadi basis pemikiran sosialisme adalah dialektika-historis. Marx melihat sejarah manusia berasal dari alur panjang yang lahir, tumbuh dan berkembang disebabkan faktor ekonomi sebagai penggerak utama sejarah atau dikenal dengan determinasi ekonomi (economic determinant). Manusia dari zaman primitif (hunter-gatherer), kemudian mengenal sistem agraris, masuk era merkantilisme (perdagangan) hingga masa industri dengan ditemukannya mesin, digerakkan oleh motif ekonomi: melakukan kegiatan produksi, mengakumulasi kekayaan dan oleh sebab itu juga menjadi penyebab konflik. Garis besarnya adalah konflik antara yang memiliki modal dengan pekerja (petani di era agraris dan buruh di era industri). Dalam proses ini terjadi eksploitasi pekerja oleh pemilik modal. Untuk itu Marx mengidamkan terwujudnya tatanan dunia tanpa kelas yang mencegah terjadinya ekspoitasi dan distribusi kekayaan antara pemilik modal dan pekerja diatur sehingga tidak ada yang mengalami eksploitasi dan dirugikan. Apabila dunia tidak mengenal pemikiran Marx, mungkin tidak akan tercipta relasi yang lebih adil dan manusiawi antara pemilik modal dan pekerja, seperti yang kita rasakan hari ini. Artinya, upaya Marx untuk mencegah ekspoitasi memang telah mengubah dunia. Namun, mengasosiasikan sosialisme atau Marxisme dengan Islam, punya implikasi yang besar, khususnya dari cara pandang terhadap dunia dan pemaknaan atas segala sesuatu. Jika sosialisme hanya diadopsi dalam bentuk penerapan sistem distribusi kekayaan yang berkeadilan di suatu negara, mungkin hal ini tidak begitu jadi masalah. Namun, secara filosofis, menjadikan filsafat materialisme Marx yang kontradiktif dengan metafisika sebagai cara pandang filosofis seorang Muslim, akan menimbulkan pertentangan dengan basis ajaran Islam bahkan agamaagama yang ada. Hal lain, menganggap bahwa determinasi ekonomi sebagai faktor atau motif utama dalam menggerakkan sejarah atau kehidupan manusia, juga problematis. Pandangan ini dapat menjadikan manusia menafikan banyak aspek, dan menjadikan kita melihat hal (segala sesuatu) secara parsial.

Perbedaan Nilai Antara Islam dan Marxisme Kembali ke persoalan praktis, sosialisme sebagai ideologi dan sistem ekonomi-politik memperjuangkan kaum marginal, lemah dan mencegah eksploitasi, dalam hal ini memang sejalan dengan semangat dan cita-cita Islam. Namun penerapan pajak berlebih (excessive taxation) yang dilakukan oleh negara sosialis, juga bukan hal yang digalakkan dalam prinsip ekonomi Islam. Bahkan jika merujuk kepada teks klasik Islam, pajak pada skala tertentu, bisa menjadi bentuk kezaliman dan pelanggaran atas hak individu. Islam mewajibkan zakat dengan kadar 2,5 persen, persentase dengan nominal kecil jika dibandingkan pajak di negara modern, sebagai cara distribusi kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin, juga sebagi upaya untuk memproteksi golongan yang lemah. Meski zakat terbilang rendah persentasenya, di sisi lain Islam menggalakkan distribusi kekayaan melalui infaq, shadaqah dan waqaf yang dianjurkan namun tidak diwajibkan. Para sahabat Nabi, contohnya Sayyidina Abubakar, berinfaq dengan seluruh hartanya untuk ummat Islam. Distribusi kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin dalam Islam, lebih tidak memaksa dan tidak memberatkan, namun bertumpu pada prinsip sukarela. Meski tulisan ini terlalu singkat untuk mencoba menjelaskan hal yang sebenarnya kompleks dan butuh penjelasan panjang yang membahas banyak aspek, setidaknya saya coba menyimpulkan bahwa sebagaimana kapitalisme dan sosialisme, Islam punya landasan tersendiri yang bersumber dari ajaran agama, sehingga Islam tidak bisa diasosiasikan atau disamakan dengan kapitalisme atau sosialisme, meski di satu atau beberapa hal, ada nilai dan pendekatan yang seolah sama atau beririsan. Secara filosofis, kapitalisme, sosialisme dan Islam punya pemaknaan yang berbeda tentang konsep dasar seperti keadilan, dan lain-lain, meski sama-sama memperjuangkan keadilan dan nilai-nilai baik. Islam punya konsep tentang manusia, kehidupan dan dunia yang jauh berbeda dari ideologi manapun, sehingga yang serupa tak bisa dikatakan sama. Dikutip dari salah satu esai di dalam buku Menempatkan Kembali Agama: Esai-Esai tentang Modernitas, Agama dan Sejarah Bisa beli di google play book di link berikut: play.google.com/store/books/…

Influencer Kini Menjalankan Peran Intelektual Antonio Gramsci pernah mengatakan bahwa setiap orang adalah intelektual, tetapi tidak semua menjalankan fungsi intelektual dalam masyarakat. Perkataan Antonio Gramsci ini menyadarkan kita bahwa seseorang dianggap sebagai intelektual bukan karena kecerdasan akademis semata, intelektual lebih kepada fungsi dan peran seseorang yang ia jalankan dalam masyarakat. Bagi Gramsci, penabalan gelar intelektual adalah sebuah peran dengan ​tanggung jawab. Intelektual memiliki tugas untuk menyuarakan aspirasi kelas yang tertindas dan membongkar hegemoni pemikiran yang mengekalkan ketidakadilan. Menjadi cerdas, berilmu, terdidik, tidak lantas menjadikan seseorang intelektual. Kecerdasan dan posisi akademis tanpa dibarengi oleh keberanian untuk mengatakan yang benar di hadapan kekuasaan dan membela kaum lemah, belum layak disebut sebagai intelektual. Dari apa yang dinyatakan Gramsci, intelektual lebih identik dengan sikap politik dalam struktur dan konfigurasi sosio-politik, ketimbang hanya sebatas otoritas akademik. Intelektual ibarat martir yang siap dihantam oleh palu godam penguasa tiran, demi mewakili suara sumbang rakyat banyak yang tak terdengar di lingkaran utama kekuasaan. Sejak era modern, intelektual lazimnya lahir di universitas atau kampus, sebagaimana ​Simmone de Beauvoir dan Michael Foucault muncul dari Sorbonne Université di Prancis. Atau Theodor Adorno dan Jurgen Habermas yang lahir dari Goethe-Universität Frankfurt am Main di Jerman. Filsuf kenamaan Amerika Serikat semisal Noam Chomsky yang dikenal dengan kritik kerasnya atas hegemoni global Amerika Serikat juga dikenal sebagai professor di Massachusetts Institute of Technology (MIT). Di era reformasi, Amien Rais menjadi salah satu sosok intelektual utama — dari Universitas Gadjah Mada (UGM) — yang menjadi motor pergerakan menggulingkan rezim Orde Baru. Ia dikenal sebagai sosok berpendidikan, doktor ilmu politik lulusan AS yang orasinya berapi-api, mampu mengorganisir sebuah gerakan massa di momen krusial dalam peristiwa sejarah Indonesia kala itu. Praktis di generasi berikutnya, hingga sekarang, sulit rasanya bagi kita menemukan akademisi yang benar-benar memainkan fungsi intelektual di Indonesia, sebagaimana yang dimaksud Gramsci. Kampus kini tak lagi menjadi ladang penghasil intelektual. Institusi pendidikan itu hanya menghasilkan pekerja terampil berpendidikan dan kalangan teknokrat yang — boleh dibilang — pragmatis dan lebih memilih melayani kekuasaan. Sebenarnya ada satu faktor utama yang membuat kampus di Indonesia gagal menjadi lahan subur bagi suburnya perkembangan kaum intelektual di masa ini, yakni otonomi kampus. Kampus di Indonesia seolah dijalankan dengan kontrol kuat pemerintah. Kampus tidak menjadi lembaga pendidikan yang otonom, yang terpisah dari pemerintah, sebagaimana di beberapa negara. Kampus negeri di Indonesia berada di bawah supervisi oleh seorang menteri. Meski kini universitas negeri berstatus badan hukum sendiri, bisa mengelola aset, usaha dan keuangan sendiri, namun kampus negeri belum sepenuhnya otonom. Bahkan pemilihan rektor masih cenderung bisa “diatur” oleh pemerintah, baik melalui regulasi, maupun operasi politik yang tidak resmi. Lalu dengan melemahnya kampus, baik dengan ketiadaan kritik para akademisi, maupun gerakan mahasiswa yang mati suri, apakah kemudian tidak ada sama sekali yang mengambil peran sebagai intelektual untuk mengkritik penguasa dan menyuarakan keadilan? Menariknya, fenomena baru di Indonesia telah menghadirkan sejumlah sosok yang bersuara di media sosial mengkritik pemerintah dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Mereka tidak bisa dikatakan kaum terdidik yang paripurna — meski mereka juga bukan orang awam, kritik mereka menunjukkan bahwa mereka punya nalar intelektualitas yang memadai. Mereka adalah influencer.

Tanpa membawa embel-embel akademis, banyak influencer melontarkan kritik tajam dan konsisten mengamati dan menyuarakan aspirasi di platform media sosial, mereka tampil dengan gaya, pendekatan, dan narasi politik yang sama sekali baru. Ferry Irwandi dan Pandji Pragiwaksono adalah dua nama di antara sejumlah nama yang muncul. Ferry punya pengetahuan dan analisis dari disiplin ilmu ekonomi yang memadai. Ia tak kalah dengan dosen atau ekonom konvensional. Pandji yang tak dikenal sebagai ahli dalam disiplin ilmu tertentu, namun punya wawasan umum yang cukup luas dan kesadaran tentang liberalisme dan demokrasi yang cukup baik. Jika Ferry mampu membahasakan penjelasan ekonomi dengan bahasa sehari-sehari yang apik, Pandji yang berlatar belakang komika, mampu mengkritik pemerintah lewat stand-up comedy dengan gaya bahasa satire yang menarik perhatian publik. Baru-baru ini acaranya yang bertajuk Mens-Rea viral dan menjadi bahan perbincangan publik. Panggung gerakan mereka berdua adalah jagat digital. Mereka bisa menyuarakan aspirasi tanpa harus turun ke jalan — meski demikian Ferry Irwandi dan sejumlah publik figur ikut turun ke jalan di aksi demonstrasi Agustus lalu. Dengan kehadiran genre kelompok intelektual baru ini, platform media sosial di jagat maya menjadi ruang publik baru yang menjadi wadah diskursus disuarakan. Jurgen Habermas menyebut bahwa ruang publik memainkan peranan penting dalam iklim demokrasi. Demokrasi dirawat melalui wacana diskursif yang dibincangkan dan diperdebatkan. Sosok semisal Ferry dan Pandji menjadi pemantik sekaligus patron baru dalam wacana politik diskursif di jagat maya. Meski demikian, tak semua influencer punya kejernihan analisis dan punya argumen rasional yang tajam, sehingga layak disebut intelektual. Namun dengan kekosongan fungsi dan peran yang ditinggalkan intelektual kampus, merujuk definisi Gramsci tentang intelektual yang lebih melihat kepada fungsi ketimbang sosok, influencer sudah menjadi perwakilan dari kewajiban kolektif yang harusnya dilakukan oleh intelektual kampus. Suka atau tidak suka, influencer adalah intelektual baru di era informasi sekarang ini.

Saya berharap sekali penulis terkenal seperti @ulil @dsuperboy @JS_Khairen bisa baca buku saya. Minimal bantu promosi. Hehehe play.google.com/store/books/…

Selama ini kita dipaksa percaya bahwa manusia secara hakikat alamiahnya adalah buruk. Dalam skema Hobbesian, karena sifat keburukan intrinsik yang dibawa manusia ini, maka manusia harus diatur dengan tangan besi. Masih banyak lagi anggapan yang berkesimpulan secara teoritis bahwa manusia adalah buruk secara alami. Manusia egois, hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Akar anggapan ini sudah ada sejak lampau. Thucydides, sejarawan Yunani kuno, ketika menjelaskan perang saudara di Pulau Koryka, Yunani pada 427 SM, ia menulis; “hakikat manusia, yang selalu siap melanggar hukum yang ada, menampilkan diri dengan sesungguhnya.” Dengan kata lain manusia berkelakuan seperti binatang. Menariknya, Rutger Bregman, penulis buku Humankind menemukan fakta-fakta sosial yang menunjukkan keadaan yang sebaliknya. Dari beberapa kasus besar yang dialami manusia, Bregman menemukan fakta bahwa manusia bertindak saling tolong-menolong, bersikap dengan rasa kemanusiaan, bekerjasama, dan sifat altruisme lainnya. Bregman juga mengungkap fakta bahwa di banyak peristiwa, manusia secara alamiah justru menunjukkan sifat kemanusiaan dengan menolong orang lain dan bertindak dengan naluri altruisme. Saya yang berasal dari Aceh, pernah mengalami momen bencana mahadahsyat berupa peristiwa tsunami. Apa yang kami alami di Aceh ketika terjadi tsunami, persis membenarkan argumen yang dipegang oleh Bregman. Ketika terjadi tsunami, masyarakat saling bahu-membahu menolong korban. Dibuat dapur-dapur umum untuk menyediakan makanan. Saat itu, semua orang berpikir tentang bagaimana menolong orang lain. Manusia di saat sulit, memang memiliki suatu sifat bawaan yang mendorong mereka untuk menolong orang lain. Fakta yang diungkap Bregman ini bukan berarti menafikan kejahatan sama sekali. Tapi fakta ini menjelaskan tentang hakikat manusia secara mayoritas. Sementara berarti yang bersifat egoistik, oportunistik dan jahat, bukanlah sifat bawaan manusia. Sifat jahat itu adalah sifat segelintir orang, bukan mewakili manusia semuanya. Sifat-sifat itu biasanya ada pada elite politik dan penguasa dalam memperebutkan kekuasaan — mereka telah tercerabut sifat dasar kemanusiaannya — merekalah yang membuat manusia berperang dan darah manusia tumpah. Salah satu contoh adalah ketika terjadi badai Katrina di New Orleans, Amerika Serikat. Bregman menemukan fakta bahwa pada bencana besar itu, ketika korban berjatuhan, kota terisolasi dan persediaan makanan terbatas, justru masyarakat bekerjasama dan saling menolong antar sesama. Jika memang argumen Bregman ini benar, akan sangat mudah bagi kita untuk mengkampanyekan kebaikan di dunia ini. Akan sangat mudah mengajak manusia untuk berbuat kebaikan dan menolong orang lain, sebab sifat itu sudah ada di dalam diri kita. Jika Bregman benar, kebaikan akan selalu ada di muka bumi. Oiya, Bregman juga beranggapan bahwa anggapan buruk kita tentang dunia disebabkan oleh berita. Kita dicekoki dengan berita-berita buruk seolah seluruh realita yang terjadi adalah keburukan. Padahal banyak hal baik yang tidak diberitakan. Pemberitaan media telah membuat kita larut dalam “ilusi dunia jahat”. Seolah-olah kejahatan ada dimana-mana, padahal hanya karena berita buruk yang tersebar luas dan kerap menjadi tema pemberitaan media. Bad news is good news, katanya. Saya belum tuntas menamatkan buku ini, tapi dari beberapa kasus yang diangkat untuk memperkuat argumennya, membuat anggapan bahwa manusia adalah makhluk yang kejam, pemangsa sesama, tidaklah sepenuhnya benar. Human Kind - Rutger Bregman vt.tokopedia.com/t/ZS9DbPNvQ…

Sejarah Gerakan Mahasiswa di Indonesia, Aktor Tunggal atau Instrumen Politik? Perihal gerakan mahasiswa di Indonesia, sebagai subjek atau objek? Sebagai aktor gerakan atau instrumen politik? Saya tidak akan memberi contoh gerakan '98 yang mana aktornya masih hidup--bahkan berada di dalam kekuasaan hari ini. Meski di kasus pergerakan reformasi '98, akar dan benih pergerakannya bisa kita lacak berawal dari didirikannya Forum Demokrasi di tahun 1998--yang salah satu tokohnya adalah Gus Dur yang kelak menjadi tokoh reformasi. Forum Demokrasi (Fordem) sendiri didirikan di tahun 1991 sebagai gerakan masyarakat sipil oposisi pemerintah, mengimbangi ICMI yang didirikan tahun 1990 sebagai organisasi sipil yang memback-up Orde Baru, saat Soeharto mulai merapat ke kelompok Islam. Rivalitas ICMI dan Fordem di satu lapisan adalah representasi dari persaingan antara Islam modern dan Islam tradisional dengan Gus Dur sebagai simbolnya. ICMI diback up oleh Prabowo, dan Fordem diback up oleh Benny Moerdani, di lapisan ini, ada lapisan dua faksi yang berseteru saat itu: Abri Hijau dan Abri Merah. Dari kasus awal '90 an ini yang akhirnya terakumulasi di tahun 1998 dalam aksi reformasi ini--meski dengan dinamika yang mengubah konfigurasi konflik di akhir--menggambarkan lapis-lapis konflik yang tidak tunggal, melainkan berkelindan dalam lapis-lapis konflik dan pertentangan representasi simbolik. Lalu ke belakang lagi, di peristiwa aksi mahasiswa di tahun 1974 yang dikenal dengan Malari, ada lapisan konflik internal dalam lingkaran kekuasaan Soeharto paling dalam, antara Ali Moertopo yang memimpin Opsus dan Pangkobkamtib Jenderal Soemitro. Lalu ke belakang lagi di peristiwa jelang Gestapu di tahun 1965 yang menandai beralihnya rezim Orde Lama ke rezim Orde Baru, dimana gerakan mahasiswa yang tergabung dalam KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dengan tokohnya seperti Fahmi Idris, dkk, termasuk Nono Anwar Makarim, ayah Nadiem Makariem, juga melibatkan dua tokoh kunci gerakan mahasiswa masa Orde Lama dalam menentang Soekarno, yang nantinya jadi arsitek utama mazhab pembangunanisme Orde Baru lewat lembaga think-tank nya CSIS: Liem Bian Kie alias Jusuf Wanandi dan Hary Chan Silalahi. Nama organisasi gerakan mahasiswa itu bersama nama tokoh-tokohnya tadi berada di bawah perlindungan Kostrad, kesatuan TNI angkatan darat tempat Soeharto bertugas. Menurut pengakuan Jusuf Wanandi sendiri dalam memoarnya Shades of Grey dan dalam catatan Salim Said, mereka berlindung di markas Kostrad, dan dilatih disana. Disini saya coba meluruskan, bukan semata karena mereka digerakkan, digalang, dijadikan objek politik atau wayang atau pion, tapi juga karena kondisi dan pilihan logis pada masanya, di saat mereka harus berlari, bersembunyi dan mencari perlindungan dari kejaran dan incaran RPKAD, kesatuan pasukan khusus TNI-AD yang dikenal loyal terhadap Soekarno. Di satu lapis terlihat gerakan mahasiswa yang menjadi oposisi melawan rezim, di sisi lain ada lapisan konflik antara RPKAD versus Kostrad di masa itu. Setidaknya beberapa literatur sejarah politik Indonesia yang ditulis menyimpulkan seperti itu. Dari contoh kasus dalam sejarah panjang republik ini, sejarah telah menjelaskan kepada kita bahwa gerakan mahasiswa tidak pernah menjadi sebuah gerakan sebagai subjek dan aktor tunggal. Gerakan mahasiswa selalu menjadi salah satu lapisan dari berlapis-lapis konflik dan perseteruan politik yang ada. Gerakan mahasiswa menjadi puncak gunung es yang tampak di permukaan, di bawah permukaan ada struktur kekuasaan besar yang menopangnya. Bahkan Soe Hoek Gie yang jadi simbol idealisme aktivisme dan pergerakan mahasiswa, punya afiliasi politik dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI), partai tempat bernaungnya Soemitro Djojihadikusumo, bapaknya Prabowo, dan A.R. Baswedan, kakek Anies Baswedan. Itulah sebabnya mengapa Gie mengenal Bowo--panggilan Prabowo kecil--dan menulis tentang Bowo dalam buku legendarisnya, Catatan Seorang Demonstran.

Tentang Oligarki di Indonesia Saya termasuk oranng yang mengapresiasi lompatan ekonomi pemerintahan Orde Baru setelah keterpurukan ekonomi yang parah di jaman Orla. Keberhasilan capaian ekonomi ini tidak terlepas dari para begawan ekonomi lulusan AS yang direkrut oleh Pak Harto ke dalam pemerintahan. Namun saya melihat ada suatu kesalahan fatal yang dampaknya kita rasakan hari ini akibat dari kebijakan privatisasi ekonomi atau individualisme ekonomi atau kebijakan ekonomi liberal jaman Orba. Kebijakan ekonomi liberal Orba telah melahirkan konglomerasi ekonomi yanng minoritas namun mendominasi ekonomi Indonesia. Di bawah Orba, mereka bergerak di bawah kontrol Pak Harto sekaligus mendapatkan privilige oleh rejim untuk eksis. Hanya saja Pak Harto yang memerintah secara otoriter-sultanistik mampu mengontrol segalanya, termasuk para konglomerat ini. Ketika Orba tumbang dan masuk era reformasi, kekuatan konglomerasi menjadi tak terkendali. Mereka mulai masuk ke ranah politik untuk mendanai partai atau politisi demi melahirkan kebijakan yang pro konglomerasi. Tidak hanya itu, konglomerasi bahkan mengontrol biduk catur politik sehingga masuklah kita ke era oligarki. Artinya negara kita dijalankan oleh para oligark: para konglomerat, dengan jalan yang makin eksploitatif. Untuk keluar dari keadaan seperti ini, kita butuh pemimpin yang powerfull yang berani memerankan fungsi kontrol bagi konglomerasi dan bukannya malah dijadikan objek yang dikontrol. Saya berharap Prabowo bisa melakukan itu. Keadaan negara pascareformasi adalah: weak state-strong society. Society disini adalah minoritas elit ekonomi yang mendominasi ekonomi kita. Ini adalah pola oligarki Indonesia yang sangat mungkin mengarah pada lestarinya ketimpangan sosial dan ekonomi dan jauh dari harapan pemerataan pembangunan. Presiden Prabowo perlu membatasai para konglomerat dengan aturan main yg jelas, setidaknya mencegah mereka menguasai SDA dgn jalan eksploitatif dan mengontrol pembajakan anggaran negara, dan membatasi kekuatan mereka atas institusi politik.