Mas Bejo

Breaking news: Fraksi PAN dan Golkar sepakat tidak setuju dengan pemakzulan Gibran. Alasannya murni berdasarkan hukum, bukan politik. Intinya ada tiga poin: 1. Siapa yang melakukan kesalahan? Gibran hanya bersekolah, lulus, lalu mengajukan ijazah aslinya kepada negara. Surat keterangan penyetaraan diterbitkan oleh negara, bukan Gibran. Jadi, jangan dibalik seolah-olah Gibran yang membuat surat keterangan palsu. 2. MA adalah lembaga hukum negara, bukan hukum Gibran. Putusan MA yang membatalkan surat keterangan tersebut berarti negara yang salah menerbitkannya, lalai, atau mengalami cacat administrasi. MA tidak pernah menyatakan Gibran melakukan penipuan atau pemalsuan dokumen. 3. Jangan menyuruh korban menebus kesalahan negara. Kalau yang salah adalah negara, maka negara yang harus mengakui kesalahannya dan memperbaiki sistem. Bukan malah memakzulkan Gibran dan menyuruhnya menanggung akibat dari kesalahan negara. Itu namanya cuci tangan. Kesimpulannya, yang bermasalah adalah sistemnya. Jadi, perbaiki sistemnya, bukan memakzulkan orangnya! 👌

Jokowi punya ijazah SMA, tapi yang diributin justru ijazah S1-nya. Sementara Gibran punya ijazah S1, tapi yang dipermasalahkan malah ijazah SMA-nya dengan alasan syarat wapres harus lulusan SMA. Terus, buat apa ijazah UGM Pak Jokowi diributin kalau yang penting kan ijazah SMA-nya, coook!! Emang para pembenci itu bangke banget, bikin aku geregetan! Kesel banget baca media sosial. Aku sampai nggak bisa berkata-kata, cuma bisa bilang goblokkk, para pembenci goblokkk!