MOCH. SUBCHI AZAL TSANI (BECHI) Terpidana kasus kekerasan seksual yang dapat pembebasan bersyarat 🤬 - Putra pendiri pesantren, jadi pengajar & wakil rektor di pesantren milik keluarga (Jombang, Jatim) - Tersangka sejak 2019 atas laporan kekerasan seksual terhadap santriwati di pesantren milik keluarganya - Korban menyebut kekerasan berlangsung bertahun2 sejak usia 15, termasuk pemerkosaan, pemaksaan, penyekapan, & intimidasi setelah mencoba kabur - Ayah pelaku sempat menolak penyerahan anaknya ke polisi & menyebut perkara “fitnah keluarga” - Ibu pelaku minta korban cabut laporan dengan alasan “tidak ada apa2, urusan keluarga” 🤬🤬 - Status DPO berbulan2 karena dilindungi keluarga & pendukung - Ditangkap Juli 2022 setelah pengepungan besar2an - Pemerintah sempat cabut izin operasional pesantren, tetapi kemudian dikembalikan - Sidang tertutup, tapi korban diperiksa berjam2 dengan pertanyaan yang menyakitkan (reviktimisasi) - Saksi/korban sempat diintimidasi & satu saksi dilaporkan dianiaya pendukung (LPSK turun tangan) - Jaksa menuntut 16 tahun untuk perkosaan, tapi hakim menolak Pasal 285 (pemerkosaan) & memakai Pasal 289 (pencabulan) - Sidang di PN Surabaya memvonis 7 tahun penjara (November 2022), tuntutan jaksa sebelumnya 16 tahun, vonis dikuatkan di tingkat banding (Februari 2023) - Para korban & pendukung menilai hukuman terlalu ringan 🤬🤬🤬 - Dapat pembebasan bersyarat 15 Agustus 2025 karena Kementerian Imigrasi & Pemasyarakatan menyatakan ia sudah jalani 2/3 masa pidana berkat remisi - Seharusnya, tanpa remisi, 2/3 hukuman baru tercapai sekitar Maret 2027 & hukuman penuh berakhir 2029 - Karena statusnya belum bebas murni, diwajibkan untuk melapor secara berkala setiap bulan hingga tahun 2028 untuk memastikan tidak melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana lagi selama masa percobaan - Para korban & saksi (yang dilindungi LPSK) mengaku tidak diberi tahu soal pembebasan ini, terkejut & marah - Mereka & pendamping menilai ini merugikan hak korban - Beberapa mantan santri menyampaikan tuduhan kekerasan seksual tambahan yang tidak masuk vonis utama 🤬🤬🤬🤬 - Pembuktian di pengadilan memihak standar lama, bukan pengalaman korban - Unsur perkosaan dinilai “tidak terbukti” antara lain karena visum dilakukan belakangan (2019 untuk peristiwa 2017) - Standar itu mengabaikan kenyataan banyak korban kekerasan seksual di lembaga tertutup baru berani lapor bertahun2 kemudian - Hakim tetap mengakui ada perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, tetapi menurunkan kualifikasi hukumnya - Pemerkosaan, penetrasi, pemaksaan seksual dikecilkan menjadi “cabul” - Alasan hakim meringankan vonis = bias gender - Hakim meringankan karena pelaku “masih muda”, tulang punggung keluarga, punya anak kecil, sopan di sidang, belum pernah dihukum - Kebutuhan anak laki2 pelaku ditimbang lebih besar daripada penderitaan jangka panjang anak perempuan korban - Status tokoh agama disebut memberatkan, tetapi tidak dibuktikan dengan vonis maksimal - Komnas Perempuan menyebut pola di pesantren: patriarki dibungkus agama, tokoh dikultuskan, kepatuhan diminta mutlak, korban diancam jika bicara 🤬🤬🤬🤬🤬 Ini contoh kasus kekerasan berbasis gender yang ditopang hierarki agama, keluarga, massa, & negara. Korban diminta diam demi nama baik lembaga. Ketika mereka bicara, hukum turunkan kualifikasi kejahatan, beri vonis ringan, potong masa tahanan, pulangkan pelaku, ga ada pemberitahuan layak kepada para perempuan yang jadi korban, yang alami trauma mendalam. SEMOGA KAU SEGERA KENA KARMA BURUK DI DUNIA & MEMBUSUK NANTI DI NERAKA TERDALAM.